Kisah ojol beralih ke Pertalite 'Ya Allah, cobaan apa ini' – Mengapa kenaikan harga Pertamax bisa berdampak luas?

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang melambung lebih dari 30% pada Selasa malam (09/06) mengejutkan banyak orang. Mengapa kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi ini bisa berdampak luas?

Temuan BBC News Indonesia di lapangan, dampaknya langsung terasa. Kurir paket yang tiap hari menggantungkan penghasilan dari sepeda motornya tak punya banyak pilihan.

Demi menjaga mesin prima, ia harus tetap membeli Pertamax—meski itu berarti penghasilan yang sudah pas-pasan kini makin tergerus.

Sebagian lain yang beralih ke Pertalite juga bukan tanpa risiko. BBM ini tidak cocok untuk beberapa jenis mesin dan, jika dipaksakan, bisa memicu kerusakan jangka panjang—sementara harga suku cadang sepeda motor sudah naik hingga 30%.

Bagaimanapun, analis memperkirakan disparitas yang tinggi dari kenaikan kedua BBM nonsubsidi ini akan membuat banyak orang beralih ke Pertalite, berpotensi memicu kelangkaan, antrean panjang dan menambah tekanan pada APBN.

Awal pekan ini (09/06), Pertamina Patra Niaga mengatakan "penyesuaian harga jual" BBM nonsubsidi "dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian".

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah pemerintah sedang menggodok sejumlah rencana demi menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Elegi kurir paket bertahan dengan Pertamax

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, begitulah nasib Endro Andani Sianturi. Perantau asal Sumatera Utara di Aceh ini harus semakin mengencangkan sabuk celananya. Pasalnya kenaikan harga Pertamax RON 92 membuat ekonominya semakin sulit.

"Alasan masih pakai Pertamax, pertama mesin lebih sehat. Kedua, waktu isi Pertamina lebih singkat, karena tidak perlu antre. Kalau Pertalite antreannya panjang kali, habis waktu untuk kejar target antar paket," katanya.

Menggunakan sepeda motor bebek dengan tenaga 150 Cubic Centimeter (CC) transmisi matic, tiap hari Endro menghabiskan hingga tiga liter Pertamax untuk mengantar paket.

Persoalan di Aceh, Pertamax di SPBU tidak selalu tersedia. Mau tak mau, Endro harus beli eceran pinggir jalan dengan harga baru BBM Pertamax Rp18.000/liter.

Dengan harga itu, biaya bensinnya sehari bisa mencapai Rp54.000 atau bertambah Rp15.000 dibandingkan sebelum harga Pertamax naik.

Di sisi lain, pendapatan tak berubah.

Endro mengirim barang antara 30 - 50 paket per hari. Upahnya Rp2.200/paket (COD) dan Rp1.900/paket (nonCOD). Dengan kata lain, rata-rata pendapatan kasarnya sekitar Rp80.000/hari.

Lalu setelah dipotong beli bensin menjadi sekitar Rp26.000/hari.

"Gaji kami pas-pasan dan hanya [diupah] per paket, jumlah semakin sedikit setelah lebaran Idul Adha kemarin, jika dihitung dengan harga minyak naik, sisanya cuma cukup untuk makan," katanya, Kamis (11/06).

Bapak satu orang anak ini, tinggal di rumah kontrakan dengan biaya sewa Rp7 juta/tahun, ditambah rata-rata penggunaan listrik bulanan mencapai Rp100.000.

Setelah BBM naik, dia sudah harus lebih berhemat. Waktu sore yang biasanya dipakai untuk jalan-jalan bersama anak, kini sudah tidak bisa dilakukan lagi.

"Sekarang harus dihemat, yang biasa jalan-jalan sore, sekarang tidak lagi, sampai rumah istirahat saja, kami berharap minyak bisa kembali normal. Karena bukan cuma minyak yang naik, harga sembako juga ikut naik, apalagi dengan gaji pas-pasan," jelas Endro.

Rela antre asal tidak tekor, gelombang migrasi ke Pertalite

Namun, tidak semua pekerja informal memilih setia dengan Pertamax.

Rabu pagi (10/06), mata Nur Endah melotot sampai terbengong-bengong menatapi plang harga Pertamax di sebuah SPBU. Harganya sudah naik 32%.

Aktivitas isi bensin pagi ini rutin ia lakukan sebelum tarik gas sebagai pengemudi ojek online (ojol) .

"Ya Allah, cobaan apa ini," kata warga Bandung, Jawa Barat, sambil merapatkan mulutnya kembali.

Endah bilang, ini kenaikan harga yang tiba-tiba, "kita mau demo juga buat apa, orang keputusannya sudah naik".

Tanpa pikir panjang, ia mengambil barisan untuk mengisi Pertalite. Sejak itu, ia tak lagi isi Pertamax.

"Jauh pisan, jomplangnya. Kalau Pertalite kan cuma Rp10 ribu. Masih bisa ketutup lah kalau buat usaha," kata Nur yang sudah mengaspal sebagai ojol sejak empat tahun lalu.

Sebelum harganya naik, Nur biasa mengisi Pertamax Rp350.000/minggu. Kini dengan membeli Pertalite, perempuan 35 tahun ini hanya menghabiskan Rp245 ribu/minggu. Ia justru bisa hemat sebesar Rp105 .000.

Pilihan menggunakan Pertalite lebih realistis di tengah kondisi ekonomi saat ini, kata Nur. "Jadi, Rp105 ribu kalau bisa ditabung," sambungnya.

Seandainya ia masih pakai Pertamax, "bagaimana buat keluarga? Bakal habis semua". Ibu satu anak ini yang mengaku penghasilan kotor antara Rp100.000-Rp200.000/hari.

Tapi, ia memahami ada harga yang harus dibayar. Dengan mengisi Pertalite ada potensi kendaraannya cepat "bobrok".

"Ya, mau nggak mau, ngumpulin uang buat ke bengkel. Apalagi harga sparepart sekarang mahal," katanya.

Antrean SPBU untuk mengisi Pertalite juga terjadi di SPBU-SPBU Kota Semarang.

Seorang petugas SPBU setempat menceritakan, biasanya pukul enam pagi sepi, namun mulai Kamis (11/06) antrean Pertalite sudah ramai. Perkiraannya, ada sekitar 50% lebih kenaikan pengguna Pertalite.

Banyak pelanggan beralih dari Pertamax ke bahan bakar bersubsidi demi menekan biaya operasional.

"Dampaknya keras banget, yang tadinya ngisi Pertamax berani, sekarang sudah tidak berani," kata pengemudi ojol, Faruq Hendra Sofianto, Kamis (11/06).

Faruq mengatakan selisih harga Pertalite dan Pertamax terlalu jauh bagi pekerja sektor informal seperti dirinya. Pertalite menjadi pilihan paling logis.

"Dari kerjaan saya Gojek itu terdekat ongkos kirim Rp7.500. Itu dapat tiga orderan baru bisa ngisi satu liter. Sehingga terasa banget," ujar pria 35 tahun ini. "Kalau pakai Pertamax rugi banget."

Ia rela menanti di antrean panjang asal tidak tekor.

Ana (24), karyawan swasta, dengan motor metic keluaran terbaru juga ikut dalam barisan yang akan mengisi Pertalite. Untuk menyiasati uang bensin, ia menerapkan "selang-seling" antara Pertalite dan Pertamax. Cara itu baru ia lakukan setelah lama menggunakan Pertamax.

"Tadinya karena terbiasa Pertamax, jadi kalau ganti Pertalite itu kayak rasanya kurang gitu. Jadi setelah Pertalite, nanti kita ke Pertamax lagi. Nggak bisa kalau Pertalite terus," katanya.

Kendati demikian, Ana masih menyimpan kekhawatiran terhadap dampak penggunaan BBM dengan oktan lebih rendah pada mesin motornya yang berkapasitas 160 cc. "Servis [akan] lebih sering," katanya.

"Pemerintah kalau naikkan harga BBM itu jangan langsung melonjak, karena kita kaum pas-pasan ini kerasa banget."

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim perpindahan konsumen BBM nonsubsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite belum masif.

"Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia seperti dikutip Antara,

Anggia menambahkan, perpindahan konsumen yang sudah terlihat adalah konsumen Pertamax Turbo yang berpindah ke Pertamax.

Meskipun perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite belum masif, Anggia menyampaikan Kementerian ESDM sudah mengantisipasi dengan penggunaan kode batang (QR code) untuk pembelian Pertalite, serta memerintahkan Pertamina untuk meningkatkan pengawasan pembelian Pertalite.

Apa dampak Pertalite terhadap sepeda motor baru?

Sepeda motor keluaran tahun 2005 ke atas sudah mulai menggunakan sistem injeksi—penyemprotan bahan bakar ke dalam mesin dikontrol secara elektronik. Karakteristik mesinnya pun sudah dengan kompresi tinggi.

Jenis mesin ini perlu disesuaikan dengan BBM dengan RON di atas 90 seperti Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo. Jika dipaksakan menggunakan Pertalite, mesin akan "ngelitik" dan tenaga turun karena pembakaran tidak sempurna.

Arpan, seorang mekanik sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan, menjelaskan komponen yang sering rusak jika mesin dengan spesifikasi tersebut dipaksakan minum Pertalite. Mesin akan "ngelitik" dan tenaga turun karena pembakaran tidak sempurna.

"[Yang cepat rusak] saringan bensin, kepala injektor cepat hitam... Kalau mau bersih pakai Pertamax," katanya.

Dalam jangka panjang, sepeda motor dengan mesin kompresi tinggi yang terus menerus diisi Pertalite akan merusak piston—harus bongkar setengah mesin.

Persoalannya, saat ini harga suku cadang sepeda motor sudah naik pada kisaran 10% - 30%, kata Hasanuddin, pemilik bengkel di Jalan Hertasning Kota Makassar.

Pria 55 tahun mengatakan, kenaikan harga suku cadang, termasuk oli saat ini adalah yang paling parah sejak dia membuka usaha bengkel tiga dekade lalu.

"Ini yang paling tertinggi dalam puluhan tahun saya buka usaha ini, saya buka bengkel dari jamannya itu Suharto. Rata-rata kenaikan itu oli sama ban karena naiknya sampai Rp20.000 lebih," katanya.

Ia mencontohkan, dalam dua bulan terakhir ini sudah terjadi tiga kali kenaikan harga oli, dari Rp40.000 ke Rp45.000, Rp50.000 ke Rp55.000 hingga Rp60.000 lebih dan otomatis harga jualnya di atas Rp.70.000.

"Kenaikan ini pasti kami merasa berat, terpukul. Karena kan pasti kita tekor lagi yang awal kita jual dengan harga standar tapi tiba-tiba kita mau beli lagi harganya naik," ujarnya.

Ia bercerita pernah dituduh para pelanggannya sedang "memainkan harga" oli yang biasa dijual Rp50.000 naik menjadi Rp70.000.

"Dia kaget, apalagi yang sudah lama ganti oli itu sampai menuduh saya mainkan harga. Saya sampai jelaskan harga beli dan akibat dari dolar yang naik," kata Hasanuddin. "Rata-rata itu ibu-ibu yang komplen".

Sutte, montir di bengkel itu yang sering berhadapan langsung dengan "ibu-ibu yang komplen" harus sabar menjelaskan.

"Padahal saya ini kan tugas ganti oli, kenapa saya yang jelaskan, terpaksa saya cerita (jelaskan) juga. Mana ada pedagang yang mau rugi pasti mau untung walau sedikit," katanya.

Sementara itu, Daeng Sibali, salah satu konsumen yang hendak menservis motornya mengaku, dampak kenaikan suku cadang sangat berpengaruh untuk belanja atau kebutuhan sehari-harinya.

"Sebagai masyarakat kan kami akhirnya menyadari melemahnya rupiah ini ternyata berdampak ke suku cadang motor, karena ada kenaikan," beber Sibali.

Berpotensi memukul daya beli dan stabilitas

Dari cerita di pelbagai wilayah ini menunjukkan, kenaikan BBM nonsubsidi hanya berdampak pada kelas menengah dan menengah atas, tidak sepenuhnya benar.

Selalu ada harga lebih yang dibayar saat mesin cepat rusak karena terus-terusan dipaksa pakai Pertalite, ataupun tetap menggunakan Pertamax atau di atasnya.

Kelompok kelas menengah biasanya paling terdampak karena sering kali harus menanggung beban energi penuh tanpa menikmati subsidi. Namun kali ini, kelas menengah bawah ikut kena dampaknya.

"Jadi, jelas itu akan menggerus income real [pendapatan] dia. Pendapatan per kapita real-nya akan turun dan daya belinya akan lebih lemah," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin.

Akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) ini juga memperkirakan kelas menengah-atas akan semakin banyak yang turun kasta.

"Kalau sampai kelas menengah itu jumlahnya turun, itu bahaya. Karena pada penerimaan negara, kelas menengah kan pembayar pajak paling besar," katanya.

Selama ini kelas menengah banyak menyumbang pajak seperti PPN (konsumsi) dan PPh (penghasilan) yang berkontribusi hampir tiga perempat total penerimaan pajak negara, katanya.

Apakah berpengaruh terhadap APBN?

"Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi [Pertamax ke Pertalite] besar-besaran terjadi. Tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.

Fahmy berkata, dampak lain dari migrasi yang tidak diiringi penambahan kuota Pertalite di SPBU-SPBU adalah "kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrean di SPBU mengular".

"Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara," katanya.

Sebelum BBM nonsubsidi naik, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Mei 2026 tercatat 6,31 juta kiloliter, bertambah 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 5,81 juta kiloliter.

Seperti diketahui Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo bukanlah bahan bakar yang disubsidi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," katanya.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," tambah Roberth.

Tapi kenaikan harganya hingga 30%, membuahkan banyak tanya.

Dalam waktu dekat, Komisi XII DPR, akan meminta keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) mengenai alasan serta metode perhitungan yang menjadi dasar kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green.

"Kita berbicara dalam waktu dekat dengan memanggil pihak yang terkait dalam hal ini Kementerian ESDM dan juga Pertamina untuk alasan dasar dan juga cara berhitung mereka untuk menaikkan harga BBM," kata Wakil Ketua Komisi XII DPR, Dony Maryadi Oekon.

Apa yang disiapkan pemerintah?

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali menegaskan, kenaikan Pertamax dilakukan karena menyesuaikan harga pasar. Meski harga Pertamax naik, dia bilang harga BBM subsidi maupun elpiji subsidi tidak ada perubahan sama sekali.

"Nah sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata Bahlil kepada pers di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (11/06).

Bahlil menambahkan, kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini sudah dilakukan dengan perhitungan matang serta melibatkan banyak pihak.

"Sudah barang tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya," katanya.

Di tengah kenaikan harga Pertamax, menurut Bahlil, pemerintah sedang menggodok sejumlah rencana demi menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi.

"Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah sedang menyiapkan stimulus untuk meredam dampak kenaikan harga Pertamax.

Airlangga mengatakan rencana pemberian stimulus akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Jika sudah diputuskan baru akan diumumkan kepada masyarakat.

"Lagi disiapkan. Kalau sudah diputus, baru dikasih tahu. Lapor Presiden dulu," kata Airlangga, seperti dikutip Detik, Rabu (10/06). Pemerintah menyebut dampak kenaikan harga Pertamax masih akan terus dimonitor.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin berharap pemerintah memberikan insentif, khususnya yang menyasar kelas menengah agar bisa tetap berpegang teguh di posisinya.

Misalnya, keringanan BPJS ketenagakerjaan bagi mereka yang bekerja di sektor informal, mengintervensi perbankan agar tidak mengambil keuntungan bunga kredit besar, subsidi transportasi publik hingga insentif pada pendidikan dan kesehatan.

"Bukan bantuan sosial, ya, bantuan sosial yang beras 5kg, minyak, itu enggak butuh kelas menengah," katanya.

Ia juga menyoroti belanja negara yang belum direm untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih apa yang ia sebut "belanja-belanja yang konsumtif dan kebijakan populis". Menurutnya, kedua proyek dengan anggaran jumbo ini perlu dievaluasi di tengah fiskal yang semakin cekak.

"Kalau misalnya, kondisi ini lagi krisis, lagi resesi, itu harusnya butuh kebijakan yang ekspansif, bukan kebijakan yang tight (ketat), seperti ini. Masalahnya kan kayak negara pengennya naikin penerimaan pajak, sementara belanjanya itu nggak diturunkan," katanya.

Dalam postur APBN 2026, terdapat anggaran belanja untuk 98 kementerian lembaga. Daftar daftar kementerian dan lembaga dengan anggaran belanja jumbo berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2026, dan masih dipertahankan sampai kini, antara lain:

--

Jurnalis Yulia Saputra di Bandung, Hidayatullah di Aceh, Darul Amri di Makassar, serta Kamal di Semarang, ikut berkontribusi dalam liputan ini.