Epstein, Iran dan Taylor Swift: Krisis yang memaksa Perdana Menteri UK Keir Starmer mundur

Telah diterbitkan
Waktu membaca: 4 menit

Kurang dari dua tahun setelah meraih salah satu kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah UK, Sir Keir Starmer dipaksa mundur dari jabatan perdana menteri UK oleh partainya sendiri.

Dia mendapat suara mayoritas warga dengan menjanjikan kepemimpinan yang pasti dan mantap ketika situasi politik semakin kacau. Namun popularitasnya dengan cepat merosot, dan ia menghadapi tekanan untuk mundur setelah hasil pemilu yang buruk di Inggris, Skotlandia, dan Wales pada Mei.

"Saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh," kata Starmer, seraya menetapkan jadwal yang memungkinkan pemerintahan baru terbentuk sebelum parlemen kembali bersidang pada September mendatang.

Sir Keir mengakui partainya mempertanyakan apakah ia adalah orang yang tepat untuk memimpin menuju pemilu berikutnya.

Namun sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Starmer mengatakan ia mewarisi Partai Buruh yang "bangkrut secara politik, finansial, dan moral".

Ketika para pemilih beralih kepada Partai Buruh pada 2024, mereka lelah dengan pemerintahan Partai Konservatif selama 14 tahun sebelumnya—bukan berarti mereka menyukai sosok pengacara yang menjadi anggota parlemen tersebut.

Dalam pidato kemenangannya waktu itu, Sir Keir berjanji mengakhiri "kekacauan" dan menghadirkan "pembaruan nasional".

Namun dengan biaya hidup yang meroket, hubungan dengan AS yang menegang, dan konflik internal yang mengguncang Partai Buruh, perdana menteri baru itu segera kehilangan daya tariknya.

Partai populis sayap kanan Reform UK melampaui popularitas Partai Buruh dalam jajak pendapat pada musim semi 2025. Sejak saat itu, Reform UK mempertahankan keunggulannya.

Setelah kehilangan kursi dalam pemilu lokal pada awal Mei, partainya sendiri mulai memberontak.

Berikut bagaimana perdana menteri keenam UK dalam satu dekade ini akhirnya mengundurkan diri.

Masalah ekonomi

Sejak awal, pemerintahan Sir Keir menunjukkan tanda-tanda kesulitan.

Hanya dalam tiga bulan, ia mengembalikan hadiah dan jamuan senilai lebih dari £6.000 yang ia terima sejak menjadi perdana menteri, termasuk tiket untuk menonton Taylor Swift.

Meskipun tidak ada aturan yang dilanggar, laporan tentang para menteri yang menerima hadiah tidak diterima baik oleh publik, terutama ketika ekonomi tetap lesu dan pemerintah berada di bawah sorotan terkait kemampuannya dalam mewujudkan reformasi yang dijanjikan.

Baca juga:

Sir Keir menerima kritik signifikan atas sejumlah pembalikan kebijakan, termasuk membatalkan janji investasi hijau, mereformasi tunjangan kesejahteraan, dan mengubah pajak warisan.

Pada saat yang sama, ia diserang oleh sayap kanan karena dianggap gagal menahan jumlah migran yang secara ilegal menyeberangi Selat Inggris dari Prancis.

Sejumlah jajak pendapat secara konsisten menyebut Sir Keir sangat tidak populer. Beberapa kali tingkat popularitasnya mendekati rekor terendah bagi perdana menteri UK.

Dampak ekonomi dari perang di Ukraina dan kemudian di Iran, memperparah keadaan, yang berpotensi mendorong UK ke ambang resesi.

Guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah membuat UK terdampak paling keras di antara negara-negara maju dunia, menurut laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada April lalu.

Dalam perkiraan terbarunya, IMF menaikkan estimasi pertumbuhan menjadi 1% dari 0,8% untuk 2026.

Epstein dan duta besar

Salah satu skandal terbesar yang melanda masa pemerintahan Sir Keir Starmer muncul setelah berkas Epstein menyebut Duta Besar UK untuk Amerika Serikat, Lord Peter Mandelson.

Setelah membangun reputasi sebagai ahli strategi politik yang brilian di bawah Tony Blair, Lord Mandelson dua kali keluar dari pemerintahan Partai Buruh yang diliputi kontroversi.

Sir Keir memilih Lord Mandelson sebagai utusan untuk sekutu terpenting UK meskipun mengetahui diplomat tersebut mempertahankan hubungan pertemanan dengan Jeffrey Epstein—bahkan setelah taipan keuangan itu dihukum karena melibatkan seorang anak di bawah umur dalam prostitusi.

Dokumen yang dirilis pemerintah AS pada Januari mengungkap informasi baru tentang kontak pelaku kejahatan seksual yang telah divonis itu dengan Lord Mandelson.

Hal ini memicu penyelidikan polisi yang masih berlangsung terkait materi yang tampaknya menunjukkan Lord Mandelson berbagi informasi rahasia pemerintah UK dengan Epstein.

Lord Mandelson belum memberikan komentar mengenai email tersebut tetapi BBC memahami bahwa posisinya adalah ia tidak melakukan tindakan kriminal apa pun dan tidak termotivasi oleh keuntungan finansial.

Sir Keir Starmer memecat Lord Mandelson pada September, tetapi kasus tersebut membuat banyak pihak mempertanyakan penilaian sang perdana menteri dan melemahkan citra yang ingin ia tampilkan sebagai pemimpin yang kompeten.

Hubungan dengan Trump yang memburuk

Salah satu alasan Sir Keir mengambil risiko menunjuk Lord Mandelson sebagai duta besar adalah harapan bahwa ia akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Presiden AS Donald Trump.

Meskipun relasi antara Sir Keir dan Trump awalnya berlangsung hangat, "hubungan khusus" antara kedua negara memburuk setelah Sir Keir awalnya menolak untuk terlibat dalam perang dengan Iran.

Sir Keir kemudian mengubah posisinya, mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan UK untuk meluncurkan serangan "defensif" terhadap lokasi rudal Iran.

Namun langkah ini gagal meredakan amarah Trump, yang terus melontarkan hinaan kepada Sir Keir, dan memicu kemarahan pendukung Partai Buruh yang menentang keterlibatan UK dalam konflik tersebut.

Bagi sebagian pengkritik perdana menteri, langkah ini mencerminkan kepemimpinannya: terlambat mencapai kompromi yang membuat geram kedua belah pihak.

Memang, presiden AS tampaknya telah mengantisipasi pengunduran diri Sir Keir.

Dalam sebuah unggahan media sosial pada Minggu (21/06), Trump mengatakan bahwa Sir Keir "akan mengundurkan diri sebagai perdana menteri", menuduhnya "gagal total" dalam kebijakan imigrasi dan energi.

"Saya mendoakan yang terbaik untuknya!" tambah Trump.