'Militerisme' di Sekolah Rakyat, ribuan taruna Akmil akan 'disiplinkan' siswa – 'Pendidikan itu membangun kesadaran, bukan baris-berbaris'

Ribuan taruna dari Akademi Militer (Akmil) akan memberikan pelatihan terkait kedisiplinan di seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia mulai tahun ajaran 2026/2027.

Para pengamat pendidikan menilai masuknya militer dapat mematikan nalar kritis dan tidak relevan dengan pendekatan pembelajaran anak saat ini.

Awal pekan ini, Kementerian Sosial menyatakan akan ada sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II turun di 178 titik Sekolah Rakyat.

Para taruna ini bertugas selama lima hari, dari 3 hingga 8 Agustus 2026 untuk program bimbingan keasramaan.

Tiap titik Sekolah Rakyat akan didampingi lima personel taruna secara intensif. Mereka disebut sebagai pembimbing kehidupan asrama bagi para siswa.

Materi bimbingan dari para taruna ini, meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari.

Antara lain, menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, menyemir sepatu, dan kegiatan lain yang membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama.

Pengamat pendidikan menilai, program pendisiplinan ala militer ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memberi kepercayaan pada guru.

"Ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama. Itu kan ranah pedagogis yang mereka bisa handle," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji.

Kehadiran militer ini dikhawatirkan dapat mengganggu nalar kritis anak. Padahal dalam dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran bertujuan untuk mengasah pemikiran kritis.

"Militer itu kan patuh, taat, buta pada atasan," ujar Ubaid.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjamin tidak ada pelatihan militer di Sekolah Rakyat.

Dia mengklaim para taruna Akmil akan memberikan contoh hidup disiplin seperti tentara dengan materi seputar kedisiplinan sampai baris-berbaris.

"Taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama. Bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya," ujar Saifullah.

Dia meminta publik tak perlu khawatir dengan hal ini.

Kesaksian siswa Sekolah Rakyat di kota Makassar dan Padang

Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 23 Makassar, Sulawesi Selatan, Ramadhan, mengaku dirinya dan teman-temannya kerap diajar oleh tentara selama satu tahun menempuh pendidikan di sana.

"Dia [tentara] biasa mengajar pelatihan baris berbaris [PBB]. Tidak mengajar menulis," kata Ramadhan ketika dijumpai di rumahnya, Senin (29/06).

Ketika ditanya pendapatnya bahwa tentara akan membimbingnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, Ramadhan yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP ini hanya menjawab singkat "penting ada tentara." Dia tidak bisa menjelaskan alasannya.

Secara terpisah, Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang, Sumatra Barat, Raziq Prajaya, yang baru masuk pada Januari 2026 enggan berkomentar mengenai keberadaan tentara ini.

Dia memilih menjelaskan mengenai keseharian dan fasilitas yang diperoleh selama di Sekolah Rakyat.

Orang tua kedua para siswa ini memilih mengikuti saja program yang diberikan pemerintah, tanpa mau disibukkan soal kehadiran tentara dalam program tersebut.

Bagi mereka, yang penting anaknya bisa sekolah di tengah keterbatasan biaya.

'Sering ada tentara yang masuk mengajar'

Surigandi, ibu Ramadhan yang kini bersekolah di SRMP 23 Makassar, membenarkan ada keterlibatan tentara dalam proses belajar mengajar di sekolah anaknya.

"Biasa ada mengajar tentara di sekolah rakyat, Babinsa dan Binmas. Di situ biasa mengajar, kalau latihan anak-anak dia yang kasih latihan. Ada biasa tentara masuk di situ," ujar Surigandi.

Surigandi mengaku tidak tahu tentang metode pembelajarannya. Dia juga mengaku tidak memahami bagaimana metode ala tentara di sana.

"Tidak saya tahu, saya tidak pernah ke sekolah rakyat karena dilarang. Dilarang menjenguk. Biasa kalau mau masuk di asramanya menjenguk, dilarang masuk sama gurunya. Biasa dia [gurunya] bilang jangan masuk ibu, di luar saja. Jadi saya tidak pernah masuk di asramanya," jelasnya.

Dia mengungkapkan anaknya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat karena kekurangan biaya.

Di sekolah itu, semua kebutuhan Ramadhan dari makan, seragam, tas, koper, dan sepatu diberikan secara gratis.

"Dia [Ramadhan] pernah sekolah, tapi berhenti karena tidak ada biaya. Tidak ada uang juga kasih masuk dia ke sekolah, jadi dikasih masuk di Sekolah Rakyat," kata dia.

"Lebih bagus yang ini karena tidak membayar. Kalau sekolah yang dulu membayar karena sekolah swasta, negeri tidak [bayar]," sambung Surigandi.

Surigandi merupakan seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja sebagai pekerja lepas dengan penghasilan sekitar Rp100 ribu per minggu.

Ketika dijumpai BBC News Indonesia, dia tengah mengupas jambu mete di beberapa baskom.

Dari penghasilan itu, dia gunakan untuk menghidupi dirinya, Ramadhan, dan anak bungsunya, Sartika.

Selama seminggu ini, dia mengaku tinggal di rumah baru. Rumah minimalis berkonsep knockdown (bongkar pasang) yang tak jauh dari lokasi sekolah rakyat, tempat Ramadhan menempuh pendidikan.

Surigandi berkata selain dirinya, juga ada orang tua siswa sekolah rakyat lainnya yang tinggal di rumah minimalis tersebut.

Perempuan berusia 40 tahun ini tidak tahu mengapa dirinya diberikan fasilitas rumah tersebut. Sebelumnya, dia tinggal di rumah sepupunya yang juga tak jauh dari lokasi itu.

"Mungkin sengaja disiapkan ini rumah, saya juga tidak tahu kalau dapat rumah karena tidak pernah pergi sini," terangnya.

'Saya tidak khawatir anak saya dilatih tentara'

Teti Ernita, ibu dari Raziq yang belajar di SRMP 4 Padang, Sumatra Barat, mengaku tidak khawatir jika nanti sang anak dididik oleh TNI. Menurut dia, itu akan meningkatkan kedisiplinan sang anak.

Dia juga tetap tidak cemas meski ramai kabar lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat pelatihan di bawah kendali militer

Baginya, anaknya bisa memperoleh pendidikan yang baik dengan fasilitas lengkap.

Sebelumnya, Raziq bersekolah di SMP Negeri 18 Padang. Dia pindah saat semester 2 karena ditawari oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial untuk keluarga miskin.

Teti berjualan gorengan di rumahnya untuk membantu ekonomi keluarga. Suaminya bekerja serabutan.

Saat ini, mereka hidup di rumah peninggalan mertua berukuran 6x6 meter yang juga ditinggali oleh saudara dari suaminya.

Raziq disebutnya, sebelum masuk Sekolah Rakyat, sudah mandiri.

Setelah belajar di Sekolah Rakyat, Raziq tidak hanya mandiri mengurus diri tapi juga menawarkan membantu menyelesaikan pekerjaan domestik lainnya.

Namun untuk akademis, Teti mengaku belum melihat kemajuan selama satu semester anaknya belajar di sana. Ia menduga anaknya masih beradaptasi karena tidak biasa menggunakan laptop.

Dia juga berkata bahwa guru-guru dan pendamping atau wali asuhnya baik dan mendukung bakatnya di pencak silat.

'Tempat militer bukan di sekolah'

Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin mengingatkan kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak, terutama karena pesertanya berasal dari kelompok yang membutuhkan dukungan lebih.

Pendekatan apapun yang diterapkan, kata dia, harus memperkuat perkembangan sosial-emosional anak. Bukan yang mengancam rasa aman psikologis anak. Hal ini jauh melampaui sekadar mengajarkan kerapian fisik, katanya.

Program satu minggu yang berfokus pada kerapian fisik disebutnya belum memadai untuk tujuan pembentukan karakter yang sejati.

"Kualitas pendampingan anak harus menjadi prioritas. Karakter tidak dibentuk melalui penghukuman, tetapi melalui keteladanan, relasi yang hangat, pendampingan yang konsisten, dan lingkungan belajar yang aman," kata Mukhlisin.

Mukhlisin juga menambahkan, ketika anak tinggal di asrama, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kedisiplinan, melainkan pendamping yang memiliki kapasitas pedagogis, psikologis, dan pengasuhan.

"Pendamping perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, pedagogi, psikologi anak, perlindungan anak, dan pengasuhan," ujar Mukhlisin.

Menurut dia, taruna Akmil Tingkat 1 dan 2 yang masih dalam masa pendidikan perlu dibekali secara memadai sebelum berinteraksi dengan anak-anak dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan psikologi anak.

"Setiap pihak harus bekerja sesuai kompetensi dan profesionalitasnya. Guru tetap memegang peran utama dalam mendidik dan mengajar, sementara pihak lain berperan melengkapi. Batas peran taruna diperjelas secara tertulis sehingga tidak berpotensi menggantikan fungsi pedagogis guru," ucapnya.

Keberhasilan Sekolah Rakyat, lanjut dia, perlu dievaluasi secara komprehensif.

"Tidak hanya dari aspek ketertiban, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis anak, kualitas pembelajaran, perkembangan karakter, serta kesiapan anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya."

'Pendidikan itu membangun kesadaran, bukan baris-berbaris'

Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak ada militerisme di dalam sekolah.

"Seharusnya, sekolah itu bebas dari militerisme seperti itu. Walaupun kata mereka adalah baris berbaris. Itu bertentangan dengan pendidikan itu sendiri. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah membangun kesadaran," kata Retno.

"Untuk membentuk peserta didik yang berkembang potensinya, berkembang kemampuannya, berkembang dirinya. Jadi, bukan kemudian arahnya kepada pendidikan yang militerisme. Enggak ada di dalam peraturan perundangan kita terkait itu."

Alasan membangun mental, kedisiplinan, dan membangun nilai kebangsaan, lanjut dia, tidak harus dengan militer yang seakan mengabaikan peran dan fungsi guru-guru. Sebab, perlu proses bertahap dalam pendidikan ketika ingin membangun karakter anak.

Dia pun mengaku khawatir ada bentuk-bentuk kekerasan yang kemudian masuk dalam sekolah. Padahal selama ini, pakar pendidikan berupaya keras untuk mewujudkan sekolah yang "nol kekerasan"

"Kalau dia militer salah, terus disuruh push up itu biasa di dunia militer. Kalau di dalam dunia sekolah, tidak. Anak itu, kalau dia bersalah atau dia melakukan pelanggaran, maka dia bisa disanksi. Tapi tidak boleh menyakiti dan edukatif sesuai kerangka disiplin positif."

Terlebih lagi, jika Sekolah Rakyat juga diniatkan untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah membuat kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang membantu pengembangan pola pikir anak. Misalnya, mengenalkan potensi lokal yang kelak bisa diolah dengan inovasi dan punya nilai ekonomis.

"Jadi, kurikulumnya juga membuat mereka tidak perlu meninggalkan daerahnya. Misalnya, kalau dia tuh berada di pantai atau di pesisir, maka kurikulumnya sebaiknya mengarah ke sana."

'Disiplin dalam konteks sipil itu beda dengan militer'

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah, juga menambahkan tidak ada urgensinya militer masuk dalam dunia pendidikan.

"Fenomena yang aneh kalau anak-anak sejak kecil sudah dipaparkan pada tentara. Emangnya kita dalam kondisi darurat sehingga tentara harus mengajar?" ujar Itje.

Abdullah Ubaid Matraji dari JPPI berkata disiplin itu tidak sama dan tidak ada hubungan dengan militerisme itu.

Hal ini terlihat dari aparat militer yang malah banyak kedapatan melanggar hukum, mudah saling pukul, serta mengumbar kekerasan di hadapan masyarakat.

"Disiplin dalam konteks sipil itu beda dengan militer. Kedisiplinan itu bukan soal hanya patuh saja, tapi harus dipahami melalui kesadaran berpikir logis dari nalar kritis. Misal, kenapa ada peraturan begini? Peraturan pun disusun atas kesepakatan bersama. Apa usulanmu? Apa konsekuensinya? Militer kan tidak bisa seperti itu."

Dalam konteks kali ini, lanjut Ubaid, kerapian atau kebersihan kamar yang disasar seperti merapikan seprei dan menyetrika baju bisa diajarkan tanpa kehadiran taruna Akmil.

"Anak-anak bisa diajak berpikir jika kamarnya berantakan atau baju kusut karena tidak disetrika, apa dampaknya pada diri sendiri atau teman sekamar?" kata Ubaid.

Dengan cara ini, Ubaid berkata anak diajak berpikir, mempertimbangkan konsekuensi, berempati, bahkan berargumentasi.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dengan konsep asrama mestinya bisa mendorong anak menjadi pembelajar yang mandiri dan menempatkan mereka pada ekosistem belajar yang sehat, bukan sebaliknya.

"Anak-anak ini kan berangkat dari ekosistem belajar yang ideal. Misal, keterbatasan biaya karena orang tuanya kerja di sektor non-formal atau kurang perhatian karena orang tua bisa jadi tidak memahami pembelajaran karena faktor latar belakang pendidikan dan juga ekonomi. Ini perlu dipahami. Jangan malah memanfaatkan kerentanan orang," ujar Ubaid.

Artikel ini dikerjakan juga oleh Halbert Caniago dari Padang, Sumatra Barat dan Muhammad Aidil dari Makassar, Sulawesi Selatan