'Hentikan sementara MBG untuk evaluasi, bukan hanya ganti pimpinan' - Apa saja masalah yang tak tuntas dan potensi problem baru?

Tanpa evaluasi secara menyeluruh, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) hanya akan meneruskan kegagalan program dan korupsi sistematis, kata pengamat.

BBC News Indonesia menghimpun deretan persoalan yang belum dituntaskan sejak awal program MBG dijalankan hingga sekarang.

Selain keracunan yang menimpa ribuan korban, kini ada ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikabarkan tidak beroperasi karena dana belum turun.

Ada pula persoalan sertifikasi laik, sarana pengolahan air limbah, hingga dugaan penipuan perjanjian dan dugaan korupsi.

Sementara masalah-masalah tersebut belum teratasi, muncul potensi persoalan baru terkait gagasan penggunaan kantin sekolah sebagai pengganti dapur di daerah tertinggal. Hal ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelolanya.

Di tengah deretan permasalahan itulah, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BGN, Rabu (10/06).

Mereka menyegel gedung BGN sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.

Para peserta unjuk rasa menuntut agar pemerintahan Prabowo mengevaluasi program tersebut.

Mereka menilai banyak persoalan dalam tata kelola dan operasional yang belum ditangani.

Dalam aksinya, sebagian peserta membentangkan poster bertuliskan, "bunyikan klakson jika kalian muak dengan MBG."

Terlihat sebagian pengendara membunyikan klakson.

Mereka juga membagikan makanan kepada pengguna mobil dan sepeda motor.

"Ini makanan gratis tanpa gunakan uang pajak rakyat," teriak demonstran.

Di sela-sela berunjuk rasa, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII) menilai, persoalan MBG "tidak hanya terkait individu".

Karena itu, menurutnya, pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak serta merta menyelesaikan masalah.

"Apalagi pergantian pucuk pimpinan BGN saat ini belum terhindar dari konflik kepentingan," katanya.

Dia pun berpandangan "hal ini hanya akan meneruskan program yang gagal dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya sedang ditindak."

Dua hari sebelumnya, Senin (08/06), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.

Baca juga:

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG.

Nanik dilantik bersama Agustina Arumsari dan Trenggono. Keduanya mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang ditinggalkan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung karena turut menjadi tersangka bersama Dadan.

"Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," ujar Nanik usai dilantik di Istana Negara, Jakarta.

Adapun langkah awal efisiensi dengan melakukan moratorium dapur SPPG yang diikuti dengan kajian kebutuhan jumlah ideal dapur di tiap daerah.

"Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan," papar Nanik.

Secara terpisah, pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, mengatakan, pihaknya sejak awal merekomendasikan agar dilakukan moratorium MBG.

Rekomendasi itu didasarkan kajian atas berbagai masalah yang menyertai perjalanan MBG.

"Moratorium yang kami rekomendasikan sejatinya bukan sekadar menghentikan pendaftaran SPPG baru, melainkan moratorium menyeluruh program MBG, disertai evaluasi terhadap SPPG-SPPG yang sudah beroperasi," kata Diah.

Sementara, Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha menyebut masalah yang muncul sekarang merupakan "buah dari desain proyek MBG yang amburadul".

Menurut dia, sejak awal MBG tidak serius dijadikan kebijakan untuk pembangunan manusia, melainkan alat politik bagi rezim.

"Mau Kepala BGN diganti dengan siapa pun, selama MBG hanya dijadikan alat untuk memperluas dan memperkuat dukungan politik, masalahnya tidak akan selesai."

Apakah memungkinkan MBG lewat kantin sekolah di daerah 3T?

Setelah dilantik, Kepala BGN, Nanik S Deyang mempertimbangkan kantin sekolah sebagai pengganti dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gagasan ini, lanjut Nanik, bisa dilakukan di daerah terpencil yang memiliki jumlah murid sedikit.

"Ini masih kita lihat [kerja sama dengan kantin], di tempat terpencil itu misalnya di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur. Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif," jelasnya.

Selain kantin, Nanik juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan besar swasta melalui skema tanggung jawab perusahaan atau CSR.

Dengan demikian, tidak harus membangun dapur baru di 3T sebagai wujud efisiensi anggaran agar tak memakai APBN.

"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya kayak di Raja Ampat, itu ada sebuah pulau muridnya hanya 115, tapi ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya bisa digunakan juga," ucapnya.

Faktanya, ide memberdayakan kantin sekolah di daerah 3T ini memiliki tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelolanya.

Seperti di Sekolah Dasar (SD) Inpres Natarita, yang terletak di Desa Darat Gunung, Talibura, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atap dan bangunan kantin sekolah rusak karena erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki sehingga tak bisa digunakan dan belum dibangun kembali sampai sekarang.

Bahkan kondisi sekolah pun memprihatinkan, seperti dilaporkan jurnalis Arnold Welianto di Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk BBC News Indonesia.

Atap seluruh gedung sekolah bocor akibat terdampak abu letusan gunung tersebut. Dan hingga kini beberapa ruang kelas tidak bisa dipakai, kata Arnold.

Pihak sekolah kemudian membeli terpal untuk menutup sementara atap seng yang bocor.

Sayangnya, terpal yang digunakan itu tidak bertahan lama sehingga bocor kembali. Abu vulkanik pun juga langsung masuk ke ruang kelas lagi melalui atap seng yang bocor jika erupsi terjadi.

Akibatnya, aktivitas belajar dihentikan sementara waktu. Begitu pula saat terjadi hujan, ungkap Arnold menyitir keterangan para guru sekolah tersebut.

Guru SDI Natarita, Elias Edy Suryanto, berkata pihak sekolah bersedia apabila MBG dialihkan ke kantin sekolah.

Walakin, koordinasi antara pihak sekolah dan pemerintah harus jelas mengingat banyak hal yang perlu dipersiapkan.

Ia juga menambahkan, yang terpenting program itu tidak mengganggu aktivitas belajar siswa. Hingga saat ini, program MBG belum menyentuh sekolah tersebut.

Orang Tua Siswa, Yulius Bapa Nenang, mengaku tidak keberatan MBG masuk di SDI Natarita dengan pengelolaan di bawah kantin sekolah karena mempermudah pelayanan dan pengawasan.

"Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi," ujar Yulius.

Antara lain, kesiapan air bersih untuk memasak mengingat wilayah tersebut kesulitan mendapatkan air minum bersih. Kemudian, perbaikan infrastruktur dan pemeriksaan terhadap para pekerja di dapur MBG untuk menjamin kebersihan makanan.

Di tengah pembahasan pemberdayaan kantin sekolah ini, rupanya telah berdiri satu unit dapur MBG yang belum beroperasi berdekatan dengan SDI Natarita yang bangunannya tambal sulam karena letusan gunung.

Menurut warga sekitar, dapur tersebut sudah berdiri sejak November 2025.

Di Solo, Jawa Tengah, penerapan kantin sekolah sebagai dapur telah dilakukan Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ketelan sejak 2015.

Seperti dilaporkan wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, bangunan SD swasta ini berdiri kokoh dan baik.

Dia melaporkan, kantin sekolah yang menjadi lokasi operasional dapur sehat juga memenuhi standar kebersihan dan higienitas. Ketersediaan air bersih dan bahan pangan juga tidak sulit.

Di sisi lain, sambungnya, alur kerja para penyedia makan siang di dapur sehat ini juga terstruktur.

Makanan yang dimasak oleh para ibu pegawai dari pukul 06.00 WIB ditempatkan dalam termos untuk nasi, piring saji untuk lauk, dan panci berisi sayur yang diletakkan di depan tiap kelas.

Saat waktu makan tiba pada pukul 12.00 WIB, anak-anak mengantre dengan membawa piringnya masing-masing dan mengambil sendiri makanannya.

"Anak-anak juga bertanggungjawab mencuci alat makan bekas pakainya," jelas Fajar Sodiq.

Adapun menu makan siang yang dibanderol dengan harga Rp10.000 itu selalu bervariasi dan disusun tiap bulan untuk dibagikan juga pada orang tua.

Dengan mengacu pada menu tersebut, demikian lapor Fajar Sidiq mengutip keterangan otoritas sekolah tersebut, orang tua bisa menginformasikan jika anak ada alergi atau kendala kesehatan lain sehingga perlu penyesuaian menu.

Untuk menjaga kandungan gizi dalam setiap sajian makan siang, demikian keterangan yang dikutip Fajar, sekolah itu juga menggandeng Puskesmas Setabelan, Surakarta, untuk mengukur dan menentukan gizi dalam setiap menunya.

Apa kata pengamat terkait kesiapan sekolah-sekolah menjalankan program MBG melalui kantin sekolahnya?

Pendiri CISDI, Diah Saminarsih, mengingatkan penerapan MBG di daerah 3T memang direkomendasikan, tapi pendekatannya perlu lebih fleksibel dan berbasis bukti.

"Tidak bisa satu model diterapkan seragam untuk seluruh daerah 3T," kata Diah.

Ini berkaitan juga dengan bagaimana kelak dapur yang menyuguhkan makanan bagi anak-anak hingga ibu hamil dan lansia.

Menurut Diah, kombinasi dapur berbasis sekolah dan dapur sentral bisa dilakukan sesuai kondisi lapangan. Untuk itu, perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

"India bisa menjadi contoh, di mana mereka menjalankan keduanya secara paralel. Untuk daerah 3T yang memiliki akses relatif lebih baik, dapur komunitas di sekitar sekolah adalah model yang lebih ideal, seperti yang dipraktikkan Brasil," kata Diah.

Model dapur berbasis sekolah ini, lanjut dia, lebih dekat dengan penerima manfaat, lebih mudah diawasi, dan lebih memberdayakan ekonomi lokal. Ini juga menjadi salah satu cara mencegah keracunan makanan yang selama ini masif terjadi.

Namun, untuk daerah yang benar-benar terpencil dan sulit dijangkau, dapur sentral tetap bisa menjadi solusi yang realistis karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat lokal.

"Soal kantin sekolah, perlu diingat bahwa sekolah memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Jika infrastruktur sekolah di suatu daerah belum memadai untuk menjalankan fungsi dapur, maka memaksakan model berbasis kantin sekolah justru berisiko. Intinya, tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua," papar Diah

Mengapa ratusan dapur SPPG di berbagai wilayah tidak lagi beroperasi?

Ratusan SPPG di Batam, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat tutup sementara operasionalnya karena keterlambatan pencairan dana operasional.

Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, tidak bisa memastikan jumlah pasti yang ditutup akibat keterlambatan dana karena masih melakukan pendataan.

Saat ini, KPPG Semarang membawahi sekitar 2.400 SPPG yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jateng bagian utara, yakni mulai dari Brebes hingga Blora, serta wilayah Semarang Raya dan Solo Raya bagian tertentu.

Selain penutupan di Kota Semarang, ada 20 SPPG di Solo tak beroperasi karena masalah yang sama. Kemudian, sebanyak 31 SPPG di Brebes, 12 SPPG di Purworejo, dan lima SPPG di Magelang.

Di Batam, pengumuman penghentian sementara MBG mulai beredar di berbagai grup WhatsApp sekolah dan posyandu sejak Senin (08/06).

Bentuk pemberitahuan yang dibagikan beragam, mulai dari pesan singkat hingga surat resmi penghentian operasional sementara dapur MBG karena anggaran operasional SPPG belum cair.

Kepala SPPG Batam, Defri Frenaldi mengonfirmasi hal ini kepada wartawan di Batam,Yogi Eka Sahputra, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ada sekitar 50 SPPG yang berhenti beroperasi di sana. Tiap SPPG rata-rata melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang berasal dari berbagai sekolah dan posyandu.

Sebanyak 50 SPPG yang berhenti operasi, yaitu 15 dari 21 SPPG di Kecamatan Batam Kota, 12 dari 32 SPPG di Sagulung, satu dari empat SPPG di Batu Ampar, tujuh dari 18 SPPG di Batu Aji, tujuh dari 15 SPPG di Sei Beduk, enam dari delapan SPPG di Lubuk Baja, enam dari 13 SPPG di Bengkong, serta satu-satunya SPPG di Belakang Padang.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Karimun. Melalui Berita Acara bernomor 001/BA/SPPG Sei Pasir/1/VI/2026 tertanggal 6 Juni 2026, SPPG Karimun Meral Sungai Pasir 1 menghentikan sementara seluruh kegiatan produksi dan distribusi makanan bergizi gratis.

Alasan utama yang tercantum dalam berkas tersebut, yakni belum tersedianya dana operasional untuk pengadaan bahan baku dan belum tersedianya anggaran untuk membayar upah atau insentif relawan.

Di Aceh, ada tujuh SPPG yang berhenti. Di Sumatra Utara, terdapat 45 SPPG yang sementara tak beroperasi. Di Jawa Barat, ada 40 SPPG di Bandung Barat dan sebagian lain di Kota Cirebon dan Majalengka. Kemudian, ada sebanyak 195 SPPG di NTB.

Bagus dan Defri pun menjelaskan prosedur pencairan anggaran operasional dari BGN yang bersumber dari APBN kini melalui sistem top up mingguan ke rekening virtual account (VA) tiap SPPG. Penambahan dana dilakukan ketika saldo operasional SPPG berada di bawah Rp150 juta.

"Kalau dulu itu BGN sistemnya, per SPPG mengajukan proposal per periode, per periode itu ada 2 minggu," jelas Bagus kepada wartawan Kamal di Semarang yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Kalau sekarang, sistem modelnya top up. Yang mengatur dari pusat itu nanti tim PPK-nya akan mengecek ada berapa nih yang sudah mulai habis. itu akan langsung diisi ulang sama PPK-nya."

Keputusan pencairan tersebut, sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh pihak SPPG. Sekali pencarian berkisar sekitar Rp500 juta untuk dua periode yang dimanfaatkan untuk belanja bahan baku, insentif mitra, hingga yayasan mitranya.

"Kalau tidak ada dananya, dilarang beroperasi. Karena tidak boleh ada dana talangan dari mitra saat anggaran belum masuk, dana langsung dari pusat semuanya," ucap Bagus.

Secara terpisah, Defri menambahkan keterlambatan pencairan dana sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Namun biasanya hanya terjadi pada satu SPPG akibat persoalan administrasi dan tidak berlangsung secara masif seperti saat ini.

Per Selasa (09/06), Defri membeberkan anggaran sejumlah SPPG di Batam mulai cair secara bertahap. "SPPG yang sudah mendapatkan anggaran agar segera melakukan pelayanan kembali," kata Defri.

Dalam hal ini, Kepala BGN Nanik S Deyang memastikan pencairan anggaran pada SPPG sudah dilakukan sejak Jumat (05/06).

Selain persoalan anggaran, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar juga menjadi alasan penghentian sementara SPPG. Bagi yang tidak memenuhi syarat ini, dapur ditutup sementara sampai sistem IPAL yang sesuai terpenuhi.

Di Semarang, Bagus menjelaskan, sejumlah SPPG hanya memiliki satu atau dua tahap penyaringan limbah. Padahal air buangan yang dihasilkan seharusnya melalui beberapa tahapan pengolahan hingga memenuhi baku mutu lingkungan. Bahkan masih ada yang tidak punya saringan atau dibuang ke selokan.

Ia memperkirakan jumlah SPPG yang pernah bermasalah terkait IPAL mencapai lebih dari 100 unit. Angka itu merupakan akumulasi sejak program percepatan pembentukan dapur MBG pada 2025.

Sementara itu, jumlah di Jawa Tengah secara keseluruhan mencapai 386 SPPG di tak beroperasi karena persoalan IPAL.

Pada Maret lalu, BGN sempat menutup sementara ribuan SPPG karena belum memenuhi syarat IPAL dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebagian sudah beroperasi lagi, tapi banyak yang masih berhenti.

Mengapa banyak penyedia dan mitra dapur SPPG protes sekarang?

Sejumlah mitra SPPG dari Bandung, Toba, hingga Makassar sempat mendatangi kantor BGN pada Selasa lalu untuk mempertanyakan modalnya yang hilang. Namun mereka tertahan di luar pagar kantor BGN.

Mengutip dari Tempo, mitra SPPG di Kota Bandung, Nunung Nuraini, mengaku dapurnya diambil alih yayasan dan diberikan kepada pihak lain.

Ia tak bisa masuk ke akunnya untuk memeriksa dapur sejak 7 Mei lalu. Ternyata, akunnya telah diubah oleh BGN dan diberikan pada pihak lain. Padahal ia menyebut telah keluar modal hampir Rp1 miliar.

Ia pun berharap pihak lain tersebut mengganti modal dan mengganti kerugian bisnis selama lima bulan ke depan.

"Saya enggak mau lah hanya diganti modalnya saja. Kalau mau dibeli, ya ganti juga dengan risiko bisnis saya," ujarnya.

Ia juga mengaku khawatir terseret kasus yang kini tengah bergulir atau kena audit karena partner kerjanya disebut pernah melakukan penggelembungan harga pengadaan alat makan.

Di Sukabumi, pengusaha bernama Mujazin juga menuntut pengembalian dana sebesar Rp218 miliar yang disebutnya sudah disetor ke BGN sebagai dana talangan MBG. Besaran nominal yang dibayarkan bertahap itu untuk mengambilalih hak pengelolaan 97 titik SPPG Mandiri.

Menurut Mujazin, ada kesepakatan resmi berlandaskan nota kesepahaman Nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025 yang ditandatanganinya bersama bekas Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung yang kini menjadi tersangka di Kejaksaan Agung.

Hingga kini, hak kelola 97 dapur yang dijanjikan selesai dalam dua pekan pascapembayaran tak pernah diperoleh Mujazin. Ia pun menuntut pimpinan BGN yang baru untuk melanjutkan perjanjian atau mengembalikan seluruh uang.

Seperti diketahui, pejabat BGN terdahulu yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk menjadi tersangka kasus dugaan jual beli titik SPPG dan korupsi pengadaan barang terkait program MBG.

Dalam perjalanan penyidikan, Sony kini mengajukan diri sebagai justice collaborator dengan mengklaim mengantongi sejumlah nama yang terlibat dalam jual-beli titik SPPG.

Kenapa pemerintah tak hentikan dulu MBG?

Di tengah karut marut masalah lama yang tak tuntas dan bertumbuhnya problem anyar, Koalisi MBG Watch beserta masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BGN pada Rabu (10/06).

Dalam tuntutannya, MBG Watch menyampaikan tiga poin utama.

Pertama, pemerintah diminta menghentikan sementara operasional Program MBG.

Kedua, dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola dan operasional program. Ketiga, anggaran program tersebut dialihkan menjadi bantuan langsung sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap anak.

Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan yang ikut dalam aksi, menilai program MBG membawa beban fiskal berat yang diproyeksikan melonjakkan defisit APBN hingga 3,34% dari PDB.

"Ini sekaligus membuka celah lebar bagi praktik perburuan rente akibat ketidaksesuaian anggaran per porsi dengan kualitas makanan di lapangan," ujar Jaya.

Baca juga:

Sebelumnya, kelompok-kelompok warga seperti Suara Ibu Peduli MBG dan Kenduri Suara Ibu dari Yogyakarta turun bersuara menuntut evaluasi menyeluruh atas program yang mereka nilai telah mengorbankan keselamatan anak-anak karena kasus keracunan yang memakan ribuan korban.

Secara terpisah, peneliti ICW, Egi Primayogha juga menegaskan proyek MBG "memang sudah seharusnya dihentikan karena menghamburkan pajak warga yang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang berat".

"Penegakan hukum mestinya tidak selesai di pimpinan BGN. Praktik jual-beli SPPG kan artinya ada dua pihak. Harus diungkap siapa pihak yang melakukan pembelian," ujar Egi.

Sementara itu, Diah Saminarsih dari CISDI juga meminta untuk moratorium program dan mengambil jeda evaluasi. Jika pemerintah bersikeras melanjutkan MBG, maka ada empat pilar tata kelola yang harus dibenahi secara serius dan simultan, yakni:

Pertama, kejelasan desain dan tujuan program. Untuk itu, MBG harus memutuskan desain dan tujuannya sebagai program gizi spesifik atau jaring pengaman sosial.

Menurut Diah, desain, sasaran, dan logika anggarannya akan berbeda. Jika MBG adalah program gizi, maka perlu ditentukan aspek gizi mana yang hendak diatasi.

Untuk usia sekolah, fokus utamanya adalah undernutrition. Untuk kelompok yang paling rentan, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan dengan pendekatan yang lebih tepat adalah mengembalikannya ke ekosistem posyandu.

Kedua, pembenahan kerangka regulasi MBG.

Saat ini, aturannya terlalu longgar, terlalu banyak memberikan ruang diskresi kepada Kepala BGN tanpa rambu yang jelas.

"Perlu ada regulasi public food procurement yang berorientasi kesehatan masyarakat untuk mengatur secara eksplisit produk pangan mana yang direkomendasikan dan mana yang dilarang masuk ke MBG. Brasil bisa menjadi acuan," jelas Diah.

Di Brasil, kebijakan program makan mereka disandingkan langsung dengan healthy dietary guidelines sehingga ada daftar rujukan produk yang direkomendasikan untuk program pangan publik.

Ketiga, penguatan monitoring dan evaluasi.

Dari sisi pemerintah, BGN perlu melibatkan pemerintah daerah secara struktural, mulai dari penentuan sasaran, desain program di tingkat lokal, hingga distribusi sumber daya dari pusat ke daerah, seperti yang dilakukan pada program Program Keluarga Harapan (PKH).

Kementerian Kesehatan memang sudah mulai terlibat dalam monitoring eksternal MBG, namun saat ini masih terbatas pada aspek keamanan pangan.

Dari sisi non-pemerintah, masyarakat sipil harus dilibatkan secara formal dalam skema pengawasan. Misalnya, pembentukan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Keempat, redesain program agar terhindar dari korupsi. MBG sejak awal tidak didesain untuk membentuk pasar yang sehat (shaping market), melainkan hanya dihitung dari sisi "berapa uang yang dibutuhkan".

"Pendekatan ini secara inheren menyuburkan perilaku mencari rente. Jika ingin program MBG berkelanjutan dan berdampak, desainnya harus diubah, mengutamakan pemberdayaan ekonomi lokal. Bukan sekadar penyaluran dana yang rawan disalahgunakan dan dikorupsi."

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman berkata BGN akan melakukan tata kelola terhadap pelaksanaan MBG usai pertemuan dengan Kepala BGN, Nanik S Deyang.

"Nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nanik lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya," kata Dudung di hadapan sejumlah wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (10/06).

Artikel ini dikerjakan juga oleh Arnold Welianto di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamal di Semarang, Jawa Tengah, Yogi Eka Sahputra dari Batam, Kepulauan Riau, dan Firdaus dari Jakarta.