Mungkinkah demokrasi terwujud tanpa partai politik?

Di seluruh penjuru dunia, para pemilik hak suara mulai berpaling dari organisasi politik tradisional. Tapi, dapatkan demokrasi bertahan tanpa partai politik?

Pada 1796, Presiden Amerika Serikat George Washington mengecam partai politik karena mengizinkan "orang-orang licik, ambisius, dan tak berprinsip" untuk "menurunkan kekuatan rakyat".

Tuduhannya itu terasa masih relevan kini, hanya beberapa bulan setelah mayoritas anggota kongres Partai Republik di Amerika Serikat secara terbuka menentang hasil pemilu presiden AS terbaru.

Tapi sebenarnya, bahkan jauh sebelum peristiwa itu, sudah banyak warga AS yang berbagi keprihatinan sama dengan Washington.

Popularitas partai politik saat ini sedang berada di titik terendah, terutama di Paman Sam, ketika Partai Demokrat dan Republik sama-sama dikecam — karena dianggap tidak representatif dan hanya terdiri dari kaum elit.

Baca juga:

Semakin banyak warga AS yang tidak mau mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu — sebanyak 38% pada 2018. Proporsi ini sekarang lebih besar dari mereka yang mengidentifikasi diri dengan Partai Demokrat maupun Republik.

Namun, keadaan ini juga tampaknya terjadi di negara-negara lain.

Di Eropa, misalnya, partai-partai sayap kiri yang biasanya sangat kuat sekarang dituduh tak mendengarkan suara para pemilihnya. Ini bisa jadi kekuatan yang mendorong Inggris ke arah Brexit.

Meningkatnya rasa permusuhan publik terhadap partai-partai politik telah menimbulkan perdebatan panas di antara para pakar politik.

Mereka yang membela organisasi politik tradisional berpendapat, demokrasi bergantung pada faksi-faksi politik yang kuat, terorganisir, dan dapat dipercaya.

"Para politisi kerap kali mencoba menarik massa tanpa partai, mereka akan pergi langsung ke masyarakat. Tapi tanpa partai, kita akan melihat kekacauan," kata ilmuwan politik dari Universitas Harvard Nancy Rosenblum, yang mencoba mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi parpol di masa sekarang.

Namun sekelompok kecil cendekiawan, banyak di antara mereka masih berusia muda, mengatakan bahwa kini saatnya membayangkan demokrasi yang lebih terbuka dan langsung, dengan sedikit saja campur tangan dari parpol atau politisi profesional.

Gagasan semacam ini, hingga sekitar sepuluh tahun yang lalu, dianggap sebagai "ide yang banal", kata Hélène Landemore dari Universitas Yale.

Tapi peristiwa-peristiwa seperti krisis ekonomi pada 2008 dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2016, ujarnya, telah memperbesar perdebatan.

Beberapa tren lain telah mempercepat tergelincirnya popularitas dan kekuatan partai-partai di Amerika Serikat.

Skema patron, di mana partai memberi penghargaan kepada para pendukungnya dengan pekerjaan dari pemerintah telah lama digantikan dengan sistem meritokrasi, atau berdasarkan kemampuan.

Di sisi lain, banyak bermunculan komite-komite independen yang melakukan aksi politik dan menyumbangkan dana kampanye kepada kandidat, di luar dana partai.

Ini juga mendorong lebih banyak orang yang berjiwa wirausaha dan kurang terikat pada birokrasi partai mendaftar menjadi kandidat.

Di banyak wilayah Amerika Serikat, persekongkolan antarpartai juga menyumbang pada anggapan kandidat kurang mewakili konstituen mereka dengan menciptakan 'kursi aman'.

Para pemenang pemilihan di sana, pada dasarnya, diputuskan dalam pemilihan pendahuluan yang mengadu Demokrat melawan Demokrat dan Republik melawan Republik.

Fenomena ini menjelaskan terpilihnya Alexandra Ocasio-Cortez pada 2018, seorang sosialis-demokratis berusia 28 tahun yang tak punya pengalaman politik sebelumnya, kata Shapiro.

Tidak semua orang sepakat dengan anggapan bahwa partai politik saat ini tak lagi sekuat di masa lalu.

Polarisasi ekstrem yang terjadi sekarang ini berarti bahwa sebagian besar publik merasa terikat kuat dengan partai-partai mereka sendiri, kata Rosenblum, dan upaya-upaya partai untuk mobilisasi massa atau penindasan suara faktanya membuat para pemimpin partai lebih berkuasa di masa kini ketimbang masa-masa sebelumnya.

Tetap saja, Shapiro dan banyak pakar politik lain meyakini bahwa partai politik telah kehilangan banyak pengaruh, yang pada gilirannya, menjadi kerugian untuk demokrasi.

"Partai-partai politik adalah lembaga inti bagi akuntabilitas demokratis, karena parpol, bukan individu, yang dapat menawarkan visi-visi berbeda untuk kebaikan publik," kata Shapiro dan rekannya dari Universitas Yale, Frances Rosenbluth, dalam artikel opininya pada 2018.

Para pemilih, menurut mereka, tidak memiliki waktu maupun pengalaman untuk meneliti biaya dan manfaat kebijakan publik, juga mengalahkan kepentingan pribadi di atas kepentingan mayoritas publik dalam jangka panjang.

'Dukung salah satu pihak, atau tidak sama sekali'

Untuk menunjukkan apa yang salah dengan pemungutan suara tentang sebuah isu tanpa campur tangan partai, Shapiro dan Rosenbluth mengemukakan sebuah contoh: Proposisi 13 di California.

Inisiatif pemungutan suara pada 1978 ini berhasil melarang keras kenaikan pajak properti.

Pada mulanya, kebijakan ini tampak sebagai kemenangan bagi seluruh pemilih. Tapi seiring tahun berjalan, peraturan baru ini mengakibatkan anggaran lokal terkuras.

Bahkan hingga titik sangat rendah, di mana pengeluaran sekolah per murid di California berada di peringkat bawah dari 50 negara bagian.

Partai politik juga memiliki banyak peranan penting lain, termasuk memfasilitasi kompromi, kata Russel Muirhead, pakar politik di Universitas Dartmouth.

Baca juga:

Sebagai contoh, kata Muirhead, RUU Pertanian AS, yang dirundingkan ulang oleh kedua partai setiap lima tahun sekali.

Setiap kali mereka berdiskusi, ujar Muirhead, "Demokrat menginginkan dukungan pangan untuk masyarakat perkotaan, sementara Republik ingin dukungan bagi petani. Entah bagaimana, mereka selalu mencapai kesepakatan."

"Pilihannya adalah mendukung salah satu pihak, atau sama sekali tidak meloloskan peraturan," ujarnya.

Namun yang terpenting dari sistem dua partai AS, keduanya saling mengakui legitimasi satu sama lain.

Negara-negara lain, seperti Thailand, Turki, dan Jerman, telah melarang partai-partai politik yang dianggap mengganggu stabilitas demokrasi oleh pemerintah mereka.

Kerjasama antarpartai di AS telah berhasil menjaga perdamaian dengan memberi keyakinan pada masyarakat, bahwa meskipun mereka kalah hari ini, mereka bisa saja menang di pemilu berikutnya.

Aturan penting ini, sayangnya, saat ini mulai banyak dilanggar, sebut Rosenblum, Muirhead, dan pakar politik lainnya — setelah sejumlah pemimpin partai menuduh lawan-lawan politiknya melakukan pengkhianatan kepada negara.

"Hal utama yang sering terjadi sekarang adalah, ada pendapat yang menyebut partai oposisi tidak sesuai hukum," kata Rosenblum.

"Trump berulang kali mengatakan Partai Demokrat musuh masyarakat dan tidak patuh hukum, dan mengatakan bahwa pemilu dimenangkan dengan curang. Ini adalah jalan menuju kekerasan, karena tuduhan ini tidak bisa diperbaiki dengan mengadakan pemilu lain."

Parpol-parpol di seluruh dunia telah kehilangan niat baik dan pengaruh cukup besar, ujar Shapiro. Namun dia mengatakan, alih-alih melarang atau semakin melemahkan parpol, kita harus memperkuat dan menjadikan partai sebagai organisasi yang dapat diandalkan.

Dia menyarankan reformasi pembiayaan dana kampanye, guna menghilangkan persaingan antarkandidat untuk disebut 'loyal kepada partai' — hal yang hingga kini sulit dipahami publik.

Untuk melawan meningkatnya ekstremisme, para ahli menyarankan membentuk badan nonpartisan.

Baca juga:

Landermore dan fraksinya berpendapat bahwa ide-ide ini tidak sesuai dengan urgensi dilema masa kini.

Dia mengajak orang untuk membayangkan bagaimana demokrasi bekerja dengan sedikit bahkan nol ketergantungan pada parpol — terutama tanpa kampanye-kampanye politik yang butuh banyak uang dan penuh korupsi.

Salah satu kemungkinannya, kata dia, adalah dengan menunjuk secara acak kelompok-kelompok masyarakat untuk memimpin pemerintahan, dengan sistem rotasi pada jangka waktu tertentu melalui "Dewan Rakyat" yang permanen.

Majelis masyarakat semacam ini akan lebih representatif ketimbang Kongres AS sekarang, kata filsuf Universitas Rutgers, Alexander Guerrero dalam sebuah kolom opini pada 2019.

Dalam opininya, dia menganjurkan masyarakat memilih perwakilannya melalui lotere.

"Di Amerika Serikat, 140 dari 535 anggota Kongres memiliki kekayaan bersih lebih dari US$2 juta (Rp28 miliar), 78% adalah pria, 83% berkulit putih, dan lebih dari 50% sebelumnya bekerja sebagai pengacara atau pebisnis," tulisnya.

Beberapa negara Eropa saat ini telah mencoba alternatif lain dari demokrasi yang digerakkan parpol.

Pada 2019-2020, Prancis mengadakan Konvensi Warga tentang Iklim, memanggil 150 warga negara yang dipilih secara acak untuk membantu merancang cara-cara yang berkeadilan sosial untuk mengurangi zat rumah kaca.

Pada Desember 2020, Presiden Prancis sepakat untuk mengadakan referendum atas salah satu usulan konvensi, yakni dimasukkannya perlindungan iklim ke dalam konstitusi nasional.

Dan di 2016, Parlemen Irlandia memanggil 99 warga negara untuk membahas masalah-masalah kontroversial, termasuk pelarangan konstitusional untuk aborsi.

Mayoritas majelis mengusulkan agar larangan itu dibatalkan, dan setelahnya, referendum nasional mengkonfirmasi hasil yang sama dan mengubah peraturan — seluruh proses ini berhasil dilakukan tanpa ikut campur partai politik.

Terlepas dari dampak yang terbatas dari upaya-upaya yang telah dilakukan hingga saat ini, Landemore berkata opini publik sedang berubah.

Hanya lima tahun yang lalu, rekan-rekannya mencemooh gagasan "demokrasi terbuka" di berbagai konferensi ilmu politik. Tapi sekarang, ia menambahkan, "Lima tahun lagi, ide ini akan menjadi arus utama."

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul Can we have democracy without political parties? pada laman BBC Future.