Pertanyaan dalam debat perdana Pilpres 2019 Kamis malam disiapkan oleh enam panelis, yaitu Bivitri Susanti, Margarito Kamis, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, dan Agus Rahardjo.
Bivitri Susanti, pakar tata negara, adalah satu-satunya perempuan dalam tim panelis.
Ia adalah salah satu pendiri dan pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Alumni Universitas Indonesia ini juga terlibat dalam pembentukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan pernah memimpinnya sebagai Direktur Eksekutif.
Bivitri mempersiapkan pertanyaan debat bersama pakar tata negara lain, Margarito Kamis, yang pernah menjadi staf khusus Menteri Sekertaris Negara pada tahun 2006 hingga 2007. Saat ini, Margarito adalah dosen tetap ilmu hukum di Universitas Khairun, Ternate.
Sementara itu, Hikmahanto Juwana adalah Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendiri Indonesia Society of International Law (ISIL) ini pernah menjadi tenaga ahli untuk sejumlah instansi pemerintah, antara lain untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
-
Debat pertama capres: Enam babak yang perlu Anda ketahui
-
Prabowo: Pidato, debat capres dan dampak elektabilitas
-
Strategi Jokowi dan Prabowo untuk pilpres 2019, dari ekonomi, SARA sampai ke medsos
Tim panelis diperkuat oleh Bagir Manan, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung selama tujuh tahun (2001–2008). Selesai dari jabatan itu, Bagir terpilih menjadi Ketua Dewan Pers untuk dua periode.
Anggota panelis lain adalah Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017–2020. Ia juga tercatat sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Ada pula Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus, sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, adalah insinyur pertama yang menjabat sebagai pimpinan KPK.
Agus pernah pula menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2010 hingga 2015.