Uni Eropa diusulkan tampung pengungsi sesuai kuota

Komisi Eropa segera menyusun draf aturan yang mengharuskan setiap negara anggota Uni Eropa menampung pengungsi sesuai dengan ketetapan kuota.

Penyusunan draf tersebut mengemuka sebulan setelah sekitar <link type="page"><caption> 700 migran tenggelam</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/04/150419_kapal_pengungsi_karam" platform="highweb"/></link> akibat kapal yang mereka tumpangi karam di Laut Mediterania dalam perjalanan dari Afrika menuju Italia.

Sejak insiden itu, para <link type="page"><caption> pemimpin negara anggota Uni Eropa mendapat tekanan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2015/04/150419_eropa_pengungsi" platform="highweb"/></link> untuk mengeluarkan kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi sekaligus efektif dalam menekan praktik perdagangan manusia.

Akan tetapi, persetujuan proposal itu memerlukan kesepakatan dari segenap negara anggota UE, khususnya mengenai penetapan kuota jumlah pengungsi yang harus ditampung setiap anggota.

Sebagaimana dilaporkan wartawan BBC, Katya Adler, kuota akan ditentukan menggunakan sejumlah faktor, termasuk populasi negara, kekuatan ekonomi, dan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang sebelumnya ditampung.

Sejauh ini, ide itu disambut baik oleh Jerman, yang menerima permohonan suaka dari 200.000 orang tahun lalu.

Menurut rencana, proposal Komisi Eropa tersebut akan menjadi topik bahasan khusus dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa pada akhir Juni mendatang.

Mandat PBB

Soal perdagangan manusia, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini telah meminta ijin kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memakai metode kekerasan untuk melawan orang-orang yang menjalankan bisnis perdagangan manusia di Libia.

Tanpa mandat PBB, aksi militer untuk menghancurkan kapal-kapal yang dipakai untuk memperdagangkan manusia di Libia atau perairan internasional dikategorikan sebagai tindakan ilegal.

Kalaupun PBB memberi mandat, lembaga Amnesty International memperingatkan bahwa konsekuensi aksi penghancuran kapal perdagangan manusia juga bisa berakibat buruk terhadap para migran.

“Menjalankan aksi memerangi penyelundup manusia tanpa menyediakan rute alternatif bagi orang-orang yang ingin melarikan diri dari konflik di Libia tidak akan menyelesaikan masalah pengungsi dan migran,” kata Direktur Amnesty International di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Philip Luther.

Berdasarkan data PBB, lebih dari <link type="page"><caption> 1.800 migran tewas sepanjang tahun ini di Laut Mediterania</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2015/04/150427_majalahlain_fotografer_imigran" platform="highweb"/></link>, peningkatan 20 kali lipat dari periode yang sama pada 2014.