Indonesia

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Hukuman kepada pengusaha Harvey Moeis makin diperberat menjadi 20 tahun penjara. Demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan bandingnya, Kamis (13/02), terkait perkara korupsi tata kelola niaga timah. Harvey juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp420 miliar.

'Sangat menyakiti hati rakyat', hukuman Harvey Moeis diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah – Siapa Harvey dan apa perannya?

Pemerasan terhadap lebih dari 60 warga China oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta selama setahun terakhir disebut pengamat hanya "puncak gunung es". Kultur birokrasi Indonesia yang "korup" dinilai sebagai akar masalahnya.

Pemerasan warga China di Bandara Soetta diharapkan 'membuka bobroknya birokrasi imigrasi' — 'Birokrasi kita ini korup'

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya diduga menerima suap untuk menyusun komposisi hakim yang mengadili kasus pembunuhan dengan pelaku Ronald Tannur, anak eks anggota DPR. Bagaimana rekam jejaknya?

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya jadi tersangka dugaan suap untuk vonis bebas Ronald Tannur – pernah disebut 'hakim yang sangat luar biasa'

Hasto hendak menggugat penetapannya menjadi tersangka ke pengadilan. Dia membuat klaim, seluruh tindakannya adalah penugasan dari Megawati dan didasarkan pada prinsip meritokrasi. KPK memastikan akan memeriksa kembali Hasto.  

Mengapa KPK tidak menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun Masiku?

Para pendukung Jokowi menyebut OCCRP sebagai "suara barisan sakit hati dan belum bisa 'move on' dari kekalahan di Pilpres 2024." Sementara sejumlah aktivis demokrasi dan pakar hukum tata negara menilai Jokowi layak masuk nominasi itu. Alasannya, tindak tanduknya selama memerintah sudah merusak hukum konstitusi, lembaga negara, sekaligus demokrasi di Indonesia.

Apakah Jokowi layak bersanding dengan finalis pemimpin negara terkorup di dunia versi OCCRP?

Ancaman PDI-P mengungkap skandal korupsi para pejabat tinggi negara dicurigai hanya "gertak sambal". Bila memang video-video bukti itu ada, pegiat anti-korupsi mendorong PDI-P segera merilisnya dan mengingatkan KPK untuk mengusutnya secara independen.

Ancaman PDI-P ungkap korupsi petinggi negara – 'Gertak sambal' atau upaya serius membongkar borok elite politik?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami lebih jauh perihal kucuran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diduga mengalir ke semua anggota Komisi XI DPR RI. Ini dilakukan menyusul pengakuan anggota Komisi XI DPR, Satori, yang mengeklaim seluruh anggota komisi tersebut ikut menerima dana program sosial tersebut. Seperti apa modusnya? 

Kasus dugaan korupsi CSR BI, benarkah dana mengalir ke semua anggota Komisi XI DPR?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang juga menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku. 

KPK tetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka kasus dugaan suap dan perintangan kasus

Berbagai klaim dan argumentasi pemerintah terkait penghapusan hukuman untuk koruptor disanggah pakar hukum. Apakah wacana ini benar-benar bisa diterapkan?

Prabowo berencana maafkan koruptor, mengapa rencana itu disebut upaya memanipulasi hukum?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak mengesampingkan segala informasi yang disampaikan warganet di media sosial terkait dugaan kejanggalan harta kekayaan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah.

Kasus pemukulan mahasiswa koas di Palembang bisakah berujung seperti perkara Rafael Alun?

Bos properti Vietnam Truong My Lan dihadapkan kepada dua pilihan: kehilangan nyawa atau membayar kembali 75% dari kerugian negara dalam kasus penipuan yang didalanginya.

Konglomerat Vietnam kalah banding dalam kasus penipuan Rp702 triliun, hukuman mati menanti

Peneguhan Mahkamah Konstitusi atas wewenang KPK dalam penanganan korupsi di sektor militer diharapkan dapat membawa sejumlah momentum. Akan tetapi, para pengamat mempertanyakan kinerja pimpinan KPK terpilih dalam praktek lapangannya.

Bisakah putusan MK membuat KPK berani usut dugaan korupsi di sektor militer 'yang rentan penyelewengan'?  

Tom Lembong menegaskan ia hanya menjalankan “perintah presiden” terkait kebijakan impor gula. Bagaimana sebenarnya kebijakan impor gula di masa pemerintahan Joko Widodo?

Kebijakan impor gula enam mendag era Jokowi – Apa yang terjadi saat Tom Lembong menjabat?

Organisasi anti-korupsi dan lembaga pemantau pemilu menyebut praktik korupsi untuk mengongkosi dana kampanye pilkada seperti yang dilakukan tersangka Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjadi hal yang "sudah biasa terjadi" ketika petahana atau calon kepala daerah yang sedang menjabat kembali bertarung. Apa modusnya dan mengapa tidak didiskualifikasi?

Gubernur Bengkulu diduga 'peras' anak buah hingga Rp7 miliar untuk ongkosi pilkada, mengapa tidak didiskualifikasi?

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menempuh metode pembuktian terbalik dalam dugaan korupsi eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dianggap tidak cukup untuk membongkar aliran dana senilai hampir Rp1 triliun yang diterimanya, menurut mantan penyidik KPK dan pegiat antikorupsi.

Bagaimana membongkar dugaan aliran dana Rp1 triliun ‘makelar kasus’ Zarof Ricar?

Sejumlah pernyataan menteri-menteri Prabowo, mulai dari soal Peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat, penggunaan kop kementerian untuk acara keluarga, hingga permintaan anggaran kementerian yang disebut tidak masuk akal, menuai polemik dan dikritik sejumlah pihak.

Sederet kontroversi menteri-menteri dan pembantu Prabowo – Mulai dari pelanggaran HAM berat, kop surat dan anggaran Rp20 T

Pengamat mendesak KPK untuk menjadikan dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang Pangarep sebagai pintu masuk untuk mengusut keluarga Presiden Joko Widodo.

Dugaan gratifikasi Kaesang ‘seharusnya bisa digunakan KPK untuk usut keluarga Jokowi’

Untuk pertama kali, PON dilaksanakan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumut. Ajang empat tahunan ini berlangsung selama 12 hari, yaitu pada 9-20 September 2024. Penyelenggarannya diliputi beragam kontroversi.

'Mungkin ini PON terparah' - Atlet pilek akibat debu, jalan berlumpur, hingga makanan basi

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis 10 tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta. Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30 ribu (sekitar Rp490 juta). 

Syahrul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan

Ungkapan kegagalan yang disampaikan pimpinan KPK dianggap merupakan sindiran keras terhadap DPR. Apa saja yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata?

Pimpinan KPK mengaku gagal berantas korupsi, 'tanpa dibilang pun publik sudah tahu'

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pelit bicara terkait dugaan penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88. Sejumlah kalangan menilai sikap ini bisa memicu spekulasi liar, termasuk kecurigaan upaya melindungi pejabat tinggi dari kasus tertentu.

Buntut panjang dugaan penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88 - 'Koruptor bersorak-sorak mengadu institusi negara'

Hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh didakwa menerima suap atau gratifikasi sebesar Rp650 juta terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Senin (06/05) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Bagaimana kronologi kasusnya?


Gazalba Saleh kembali dibebaskan - Apa pertimbangan hakim membebaskannya dari dakwaan menerima suap Rp650 Juta?

Pengamat jaminan sosial, Timboel Siregar, mengatakan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan mengapa perusahaan pelat merah tak becus mengelola dana masyarakat: aturan investasi yang tidak tegas, pengawasan lemah, dan pemilihan jajaran pejabat yang sarat politis. 

Investasi fiktif PT Taspen berujung kerugian negara 'ratusan miliar' -  Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?

Sejumlah saksi mengaku mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menggunakan anggaran Kementan serta uang patungan dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, termasuk membeli emas untuk kondangan, pembelian skincare dan membayar biduan dangdut untuk hiburan.