Indonesia

Piala Dunia 2026

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Aktivis antikorupsi melihat penunjukan sejumlah figur sebagai menteri-menteri yang pernah menjadi saksi kasus korupsi berpotensi membuat semangat anti korupsi di lingkungan pemerintah bermasalah.

Menteri Jokowi: Tiga menteri pernah diperiksa KPK, aktivis anti-korupsi beri nilai "D" pada Jokowi

Joko Widodo dilantik menjadi presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua, pada Minggu (20/10). Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan lima hal yang menjadi program kerja pemerintahannya hingga 2024 mendatang.

Pidato Pelantikan Presiden Jokowi: 'Tiga hal penting yang tidak diangkat'

Temuan investigasi media massa dianggap dapat mendorong penegak hukum mengungkap pelanggaran hukum yang terjadi. Apa ujung produk jurnalistik IndonesiaLeaks?

Buku merah: Polisi 'semestinya' tindak lanjuti temuan investigasi IndonesiaLeaks

Periode pertama Presiden Joko Widodo ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang pesat, 'rapor merah' di bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta tiga menteri yang terjerat kasus dugaan korupsi.

Evaluasi kabinet Jokowi : Infrastruktur maju, hukum dan HAM dapat 'rapor merah', tiga menteri kena kasus 'korupsi'

Penerapan revisi UU KPK hari Kamis (17/10) disebut pegiat antikorupsi akan membuat kasus-kasus besar yang sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.

UU KPK mulai berlaku, bagaimana nasib kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK?

KPK dikhawatirkan kesulitan menangkap tersangka koruptor dalam waktu dekat sebab undang-undang baru hasil revisi mewajibkan proses penyidikan kasus korupsi memerlukan izin Dewan Pengawas yang belum dibentuk.

UU KPK segera berlaku, tersangka koruptor dikhawatirkan sulit ditangkap karena belum ada Dewan Pengawas

Kemunculan Joko Widodo di kancah politik nasional pada mulanya diyakini bisa mendobrak dinasti politik di tanah air. Tapi sekarang, satu per satu lingkaran di keluarganya mulai berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Putra dan menantu Jokowi berniat ikut Pilkada, 'godaan kekuasaan sulit ditepis'

#Trensosial

Tarik ulur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK diwarnai dengan "serangan udara" terhadap lembaga antirasuah ini, menurut analisa lembaga yang meneliti media sosial.

KPK dan 'serangan udara' komisi antikorupsi di tengah tarik ulur soal Perppu

Sejumlah pegiat antikorupsi dan analis menemukan adanya kampanye siber yang diduga bertujuan menggiring masyarakat untuk menerima revisi UU KPK.

Penentang revisi UU KPK 'diteror', kampanye siber giring opini publik tentang KPK

Penetapan tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi oleh KPK disebut pakar hukum sebagai "pertarungan terakhir" komisi pemberantasan korupsi itu yang melibatkan nama-nama besar.

Mantan Menpora Imam Nahrawi tersangka: 'Pertarungan terakhir KPK' setelah revisi UU

Menteri Pemuda dan Olah raga, Imam Nahrawi, telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah KONI.

Tersangka kasus suap KONI, Menpora Imam Nahrawi sampaikan surat pengunduran diri

KPK tidak akan bisa menangani kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara dengan nilai di bawah Rp1 miliar sampai ke penuntutan, karena kasus semacam itu perlu dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan, berdasarkan revisi UU KPK yang telah disahkan.

Revisi UU KPK, korupsi di bawah Rp1 miliar dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan

Sejumlah kalangan menyatakan khawatir, perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi "macan ompong" dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara koruptor dan penyidik.

Revisi UU KPK dikhawatirkan buka peluang transaksi penegak hukum dan koruptor

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat paripurna, Selasa (17/09) di tengah penentangan pegiat antikorupsi.

Revisi UU KPK disahkan, di tengah penentangan pegiat antikorupsi

Walaupun ditolak pegiat antikorupsi dan kalangan masyarakat, DPR dan pemerintah sudah menyepakati sejumlah pasal yang dianggap berpotensi melemahkan KPK. Pasal-pasal apa saja yang telah disepakati?

Revisi UU KPK: Pasal apa saja yang dianggap akan 'melemahkan' KPK?

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK pada saat pemerintah sepakat membahas revisi UU KPK di DPR menuai kritik deras dari para pegiat antikorupsi.

Firli Bahuri jadi Ketua KPK: 'Memasukkan Kuda Troya ke Gedung Merah-Putih'

Inilah profil singkat 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Siapa saja para calon pimpinan KPK yang diuji di DPR?

Surat inisiatif DPR untuk merevisi Undang Undang No. 32/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah di meja Presiden Joko Widodo. Keputusan pengubahan regulasi kini berada di tangan Presiden Jokowi.

Revisi UU KPK: posisi Presiden Jokowi 'penyelamat atau pembunuh KPK'?

Pimpinan KPK menyebut rencana UU KPK sebagai pelemahan upaya pemberantasan korupsi, namun DPR beranggapan revisi 'justru akan menguatkan lembaga tersebut'.

UU KPK akan direvisi, Agus Rahardjo: 'DPR jangan lemahkan atau lumpuhkan KPK'

Hukuman bagi koruptor yang diatur dalam sejumlah pasal pada Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) lebih ringan jika dibandingkan dengan yang tertera pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

RKUHP: Hukuman koruptor makin enteng, 'korupsi makin marak'

Pemerintah Malaysia sedang menyiapkan gugatan perdata untuk mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi oleh perusahaan investasi 1MDB, dan dibayarkan oleh anak perusahaannya, SRC International.

1MDB: Pemerintah Malaysia ajukan gugatan perdata untuk mengembalikan uang korupsi

Tiga nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disorot, antara lain 'karena tidak melaporkan harta kekayaan dan melakukan pelanggaran etik'. Apa tanggapan calon dan tim seleksi?

Calon pimpinan KPK 'bermasalah' lolos seleksi, mengapa bisa terjadi?

Amnesty International Indonesia menyebut pemaparan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, di Kongres Amerika Serikat penting untuk mendorong Polri menuntaskan kasus ini.

Kasus Novel Baswedan di Kongres AS: Kantor Staf Presiden sebut 'sia-sia', DPR usulkan penundaan APBN untuk KPK

Jaksa di Malaysia menyebut mantan perdana menteri Najib Razak mengeluarkan dana lebih dari US$800.000, atau sekitar Rp11,2 miliar dalam satu hari untuk membeli perhiasan mewah di Italia.