Indonesia

Piala Dunia 2026

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Anies Baswedan dan Prabowo Subianto disebut memiliki basis pendukung yang "beririsan", namun sejak awal 2023 lalu, elektabilitas Anies terus menurun setelah sempat lebih unggul dari Prabowo. Apa yang terjadi?

Pilpres 2024: Mengapa elektabilitas Anies Baswedan ‘terus menurun’ setelah sempat 'mencuri' suara pendukung Prabowo?

Pasal yang termuat dalam peraturan KPU tentang syarat bakal caleg dan senator eks-koruptor dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Aturan KPU soal caleg eks-koruptor dinilai ‘tabrak putusan MK’

Sejumlah pakar hukum Tata Negara mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi demi menghindari kecurigaan publik bahwa putusan MK ada campur tangan Istana dan bernuansa politis jelang Pemilu 2024. 

Putusan MK ubah masa jabatan pimpinan KPK, pakar hukum tata negara 'cium keanehan' berbau politis

Polisi menemukan indikasi aliran dana politik Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkoba. Pengamat mengatakan “peraturan kita lemah untuk memaksa partai politik atau aktor politik  berlaku transparan” terhadap dananya. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ada undang-undang yang mengatur soal pelaporan dana kampanye.

KPU dinilai 'tidak berani dorong transparansi parpol' di tengah temuan indikasi aliran dana Pemilu 2024 dari jaringan narkoba

Rencana penambahan kodam di 38 provinsi disebut tidak ada urgensinya. Karena "ancaman keamanan" yang diprediksi sampai tahun 2024 tidak berubah dan telah sesuai dengan rencana strategis serta postur kekuatan TNI yang ada saat ini. 

Mengapa rencana penambahan Kodam 'dicurigai' untuk kepentingan Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Kemenhan: 'Jangan fobia militer'

Sejumlah pengamat politik menilai PDI-Perjuangan akan “bertaruh besar” apabila menjadikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini sebagai pendamping Ganjar karena elektabilitasnya “rendah” dan bahkan “tidak pernah masuk radar survei”

Pilpres 2024: Mengapa nama Nasaruddin Umar muncul sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan bagaimana peluangnya?

Media

Pasca reformasi '98 yang bersamaan dengan lengsernya presiden kedua RI Soeharto, sejumlah aktivis mulai menancapkan eksistensinya di dunia politik praktis.

'Aktivis '98 tidak harus jadi politikus'

Polemik status tersangka kasus dugaan korupsi kepada Menkoinfo Johnny G Plate terus bergulir. Seorang pengamat berujar, langkah hukum itu bisa dimaknai 'hukuman dan peringatan' kepada Partai Nasdem terkait Pilpres 2024. Tuduhan ini dibantah Menkopolhukam Mahfud MD yang mengeklaim itu 'murni penindakan hukum'. Bagaimana membuktikan apakah ada intervensi politik atau tidak di balik kasus ini? 

Polemik penetapan tersangka Johnny G Plate:  'Hukuman dan peringatan' kepada Nasdem usai pecah kongsi atau sepenuhnya 'murni penindakan hukum'?

Seperempat abad reformasi, sebagian eks aktivis mahasiswa masih memilih menikmati "jalan sunyi" dan "berdinamika dengan masyarakat". BBC Indonesia mendengarkan bagaimana kisah mereka menyalurkan perjuangan reformasi dengan caranya sendiri-sendiri.

25 tahun reformasi: 'Jalan sunyi' eks aktivis mahasiswa 98 - dari petani, pekerja kreatif, sampai usaha warung kopi

Ketiadaan aturan caleg wajib lapor harta kekayaan akan menghilangkan indikator terpenting publik dalam pemilu 2024, kata pemerhati pemilu.

Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib'

Pernyataan Hary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) akan mendukung calon presiden yang dipilih Presiden Jokowi menuai kritikan dari pengamat dan figur etnis Tionghoa. Mereka merasa bahwa pernyataan Hary tidak mampu mewakili masyarakat Tionghoa yang beragam preferensi politiknya.

Ke mana suara warga peranakan Tionghoa dalam Pilpres 2024? - 'Warga etnis Tionghoa selalu beragam, bukan satu kelompok yang selalu satu pandangan' 

Pengamat politik menyebut keputusan partai politik mengusung artis sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 masih dilandasi "nafsu untuk mendongkrak jumlah kursi di parlemen" ketimbang memperkuat kerja-kerja legislasi. 

Pemilu 2024 bertabur caleg artis, pengamat: 'Kemampuan mereka nyanyi, main film, ngelawak, baik. Tapi kapasitas sebagai legislator kurang'

Keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan karena lembaga ini belum menepati janjinya untuk merevisi peraturan soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.

Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik’

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelang Pemilu 2024.

PPP dan PDIP pilih Ganjar Pranowo sebagai capres 

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai kandidat cawapres krusial untuk memperlebar jarak elektabilitas capres disebut 'realatif tidak ada yang dominan'.


Siapa cawapres pilihan PDIP untuk jadi pendamping Ganjar Pranowo?

Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Walhi menyebut komitmen Ganjar masih jauh dari harapan. 

Ganjar Pranowo jadi capres PDIP, rekam jejaknya terkait lingkungan 'masih jauh dari harapan'

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada Selasa (11/4) dinilai "harus menjadi acuan" bagi gugatan lain yang mengarah pada wacana penundaan Pemilu 2024

Pemilu 2024: Gugatan Partai Prima 'salah kamar', putusan Pengadilan Tinggi 'harus jadi acuan' bagi gugatan lain yang meminta pemilu ditunda

Analis politik menilai koalisi besar kemungkinan akan terbentuk, tapi itu tidak serta merta menjadi jaminan kemenangan pemilu 2024. Apa faktor penentunya?

Koalisi besar di Pemilu 2024: 'Apakah bisa jadi jaminan kemenangan?'

Proses pelaksanaan pemilu 2024 disebut "berjalan dalam ketidakpastian hukum" setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menunda tahapan pemilu ke tahun 2025.

Apa dampak menunda pemilihan umum ke 2025?

Komisi Yudisial (KY) akan memanggil sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang melalui putusannya, telah memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Komisi Yudisial akan panggil hakim PN Jakpus yang 'memerintahkan penundaan Pemilu 2024'

Sejumlah pengamat memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilu. Hal ini menanggapi sikap Partai Ummat - salah-seorang pimpinannya, politikus Amien Rais - yang memilih menggunakan identitas. Sejumlah pengamat memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilu. Hal ini menanggapi sikap Partai Ummat - salah-seorang pimpinanannya, politikus Amien Rais - yang memilih menggunakan identitas keagamaan. Apa reaksi parpol itu? 

Mengapa Partai Ummat gaungkan 'politik identitas' - dan kenapa pilihan itu dianggap 'berbahaya'?

Usulan menggelar sistem pemilu 'coblos partai' akan mengurangi 'esensi demokrasi' dan dikhawatirkan Indonesia 'bakal kembali' ke zaman Orde Baru, kata pengamat. Namun PDI-P menganggap sistem pemilu terbuka melahirkan 'kanibalisme politik'.

Polemik sistem pemilu, pilih coblos 'partai' atau 'individu' - Kekhawatiran 'kembali ke zaman Orde Baru' atau 'kanibalisme politik'?   

Sebanyak 17 partai politik (parpol) ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/12) di Jakarta. Empat di antaranya merupakan partai baru. Sementara itu, beberapa partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menuding KPU tidak transparan dalam menjalankan proses seleksi tersebut. 

Pemilu 2024: KPU loloskan 17 parpol, muncul tuduhan 'kecurangan dan tidak transparan'

Ambang batas pencalonan membuat kontestasi Pilpres kemungkinan besar didominasi oleh calon-calon dari kalangan elit, menurut pengamat politik.