Indonesia

Piala Dunia 2026

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Prabowo Subianto dinilai telah mengubah caranya berkomunikasi dengan strategi yang lebih merangkul para pemilih muda. Para Gen Z ini pun adalah orang-orang yang tidak melalui peristiwa 1998, di mana rekam jejak HAM Prabowo terkait isu ini dipertanyakan.

Mengapa Prabowo Subianto populer di kalangan Gen Z?

Sejumlah pengamat politik menilai PDI-Perjuangan akan “bertaruh besar” apabila menjadikan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini sebagai pendamping Ganjar karena elektabilitasnya “rendah” dan bahkan “tidak pernah masuk radar survei”

Pilpres 2024: Mengapa nama Nasaruddin Umar muncul sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan bagaimana peluangnya?

Media

Pasca reformasi '98 yang bersamaan dengan lengsernya presiden kedua RI Soeharto, sejumlah aktivis mulai menancapkan eksistensinya di dunia politik praktis.

'Aktivis '98 tidak harus jadi politikus'

Polemik status tersangka kasus dugaan korupsi kepada Menkoinfo Johnny G Plate terus bergulir. Seorang pengamat berujar, langkah hukum itu bisa dimaknai 'hukuman dan peringatan' kepada Partai Nasdem terkait Pilpres 2024. Tuduhan ini dibantah Menkopolhukam Mahfud MD yang mengeklaim itu 'murni penindakan hukum'. Bagaimana membuktikan apakah ada intervensi politik atau tidak di balik kasus ini? 

Polemik penetapan tersangka Johnny G Plate:  'Hukuman dan peringatan' kepada Nasdem usai pecah kongsi atau sepenuhnya 'murni penindakan hukum'?

Seperempat abad reformasi, sebagian eks aktivis mahasiswa masih memilih menikmati "jalan sunyi" dan "berdinamika dengan masyarakat". BBC Indonesia mendengarkan bagaimana kisah mereka menyalurkan perjuangan reformasi dengan caranya sendiri-sendiri.

25 tahun reformasi: 'Jalan sunyi' eks aktivis mahasiswa 98 - dari petani, pekerja kreatif, sampai usaha warung kopi

Ketiadaan aturan caleg wajib lapor harta kekayaan akan menghilangkan indikator terpenting publik dalam pemilu 2024, kata pemerhati pemilu.

Aturan caleg wajib lapor harta kekayaan 'lenyap' - 'Wajib lapor saja kecolongan apalagi nggak wajib'

Pernyataan Hary Tanoesoedibjo yang mengatakan bahwa Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) akan mendukung calon presiden yang dipilih Presiden Jokowi menuai kritikan dari pengamat dan figur etnis Tionghoa. Mereka merasa bahwa pernyataan Hary tidak mampu mewakili masyarakat Tionghoa yang beragam preferensi politiknya.

Ke mana suara warga peranakan Tionghoa dalam Pilpres 2024? - 'Warga etnis Tionghoa selalu beragam, bukan satu kelompok yang selalu satu pandangan' 

Pengamat politik menyebut keputusan partai politik mengusung artis sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 masih dilandasi "nafsu untuk mendongkrak jumlah kursi di parlemen" ketimbang memperkuat kerja-kerja legislasi. 

Pemilu 2024 bertabur caleg artis, pengamat: 'Kemampuan mereka nyanyi, main film, ngelawak, baik. Tapi kapasitas sebagai legislator kurang'

Keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan karena lembaga ini belum menepati janjinya untuk merevisi peraturan soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.

Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan 'tak kunjung direvisi', koalisi sebut ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibandingkan aspirasi publik’

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelang Pemilu 2024.

PPP dan PDIP pilih Ganjar Pranowo sebagai capres 

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai kandidat cawapres krusial untuk memperlebar jarak elektabilitas capres disebut 'realatif tidak ada yang dominan'.


Siapa cawapres pilihan PDIP untuk jadi pendamping Ganjar Pranowo?

Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Walhi menyebut komitmen Ganjar masih jauh dari harapan. 

Ganjar Pranowo jadi capres PDIP, rekam jejaknya terkait lingkungan 'masih jauh dari harapan'

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada Selasa (11/4) dinilai "harus menjadi acuan" bagi gugatan lain yang mengarah pada wacana penundaan Pemilu 2024

Pemilu 2024: Gugatan Partai Prima 'salah kamar', putusan Pengadilan Tinggi 'harus jadi acuan' bagi gugatan lain yang meminta pemilu ditunda

Analis politik menilai koalisi besar kemungkinan akan terbentuk, tapi itu tidak serta merta menjadi jaminan kemenangan pemilu 2024. Apa faktor penentunya?

Koalisi besar di Pemilu 2024: 'Apakah bisa jadi jaminan kemenangan?'

Proses pelaksanaan pemilu 2024 disebut "berjalan dalam ketidakpastian hukum" setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menunda tahapan pemilu ke tahun 2025.

Apa dampak menunda pemilihan umum ke 2025?

Komisi Yudisial (KY) akan memanggil sejumlah hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang melalui putusannya, telah memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Komisi Yudisial akan panggil hakim PN Jakpus yang 'memerintahkan penundaan Pemilu 2024'

Sejumlah pengamat memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilu. Hal ini menanggapi sikap Partai Ummat - salah-seorang pimpinannya, politikus Amien Rais - yang memilih menggunakan identitas. Sejumlah pengamat memperingatkan bahaya yang dapat muncul jika politik identitas dimanfaatkan dalam pemilu. Hal ini menanggapi sikap Partai Ummat - salah-seorang pimpinanannya, politikus Amien Rais - yang memilih menggunakan identitas keagamaan. Apa reaksi parpol itu? 

Mengapa Partai Ummat gaungkan 'politik identitas' - dan kenapa pilihan itu dianggap 'berbahaya'?

Usulan menggelar sistem pemilu 'coblos partai' akan mengurangi 'esensi demokrasi' dan dikhawatirkan Indonesia 'bakal kembali' ke zaman Orde Baru, kata pengamat. Namun PDI-P menganggap sistem pemilu terbuka melahirkan 'kanibalisme politik'.

Polemik sistem pemilu, pilih coblos 'partai' atau 'individu' - Kekhawatiran 'kembali ke zaman Orde Baru' atau 'kanibalisme politik'?   

Sebanyak 17 partai politik (parpol) ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/12) di Jakarta. Empat di antaranya merupakan partai baru. Sementara itu, beberapa partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menuding KPU tidak transparan dalam menjalankan proses seleksi tersebut. 

Pemilu 2024: KPU loloskan 17 parpol, muncul tuduhan 'kecurangan dan tidak transparan'

Ambang batas pencalonan membuat kontestasi Pilpres kemungkinan besar didominasi oleh calon-calon dari kalangan elit, menurut pengamat politik.

Presidential threshold: P﻿ilihan capres 2024 diprediksi terbatas, calon alternatif 'sulit naik'

Demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan Pemilu 2024 diwarnai penganiayaan pegiat media sosial Ade Armando, pada Senin (11/04).

Demo mahasiswa tolak penundaan pemilu diwarnai penganiayaan Ade Armando

Kemunculan tagar #MahasiswaBergerak versus #SayaBersamaJokowi di Twitter, menurut pengamat komunikasi politik, muncul untuk mempengaruhi hingga memanipulasi opini publik atas wacana penundaan pemilu.

Perang tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi warnai demo 11 April, apa pengaruhnya?

Wacana penundaan pemilu 2024 dengan dalih adanya data besar dari netizen yang menghendakinya, menurut pakar hukum, tidak mempunyai landasan hukum sedangkan apa yang disebut big data itu sendiri juga diragukan.

Bisakah Pemilu 2024 ditunda dengan dalih 'big data' yang tidak diatur dalam UU?

Pengamat pemilu menyebut penetapan anggaran merupakan "bukti konkret penyelenggaraan pemilu" di tengah polemik penundaan pemungutan suara.