Indonesia

Piala Dunia 2026

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Pemerintah menawarkan kemudahan layanan imigrasi bagi eksil 1965 yang ingin kembali ke Indonesia sebagai bentuk "pemulihan hak kewarganegaraan mereka". Tetapi bagi sebagian eksil, langkah itu "tidak cukup" memulihkan penderitaan mereka sebagai korban pelanggaran HAM berat.

Peristiwa 1965: Pemerintah beri visa gratis, eksil korban pelanggaran HAM berat tuntut 'permintaan maaf dan pengungkapan kebenaran' - 'Kalau hanya sampai sini, tak bisa dianggap selesai'

Pemerintah Indonesia meluncurkan program pemenuhan hak korban 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagian korban dan keluarganya menerimanya dan mengaku sudah memaafkan apa yang menimpa mereka, namun sebagian lainnya masih menuntut keadilan.

Presiden Jokowi luncurkan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian korban menolak 

Beberapa eksil korban tragedi nasional 1965 mengaku tetap tidak menyesal atas sikap mereka yang tidak bersedia mendukung pemerintahan Presiden Soeharto di bawah rezim Orde Baru dan sebaliknya tegas menyatakan kesetiaan kepada Presiden Sukarno, walau berakibat mereka tidak diakui sebagai WNI.

Eksil korban peristiwa 1965: Apa kaitan mereka dengan label PKI sehingga tidak diakui sebagai WNI?

Sebanyak 134 eksil korban peristiwa 1965 yang telah didata sementara ini akan dinyatakan sebagai "bukan pengkhianat negara", namun hal ini menuai protes dari kalangan eksil sendiri.

Peristiwa 65: Mengapa pernyataan eksil 'bukan pengkhianat negara' diprotes dan picu kemarahan sejumlah eksil?

Pemulihan aset milik para korban pelanggaran HAM berat masa lalu peristiwa 1965/1966, yang 'dirampas paksa' di awal Orde Baru, merupakan bentuk ‘pengakuan atas penyelesaian yang tulus’ atas kesalahan masa lalu, kata sejarawan. 

‘Rumah kami dirampas paksa' - Korban Peristiwa 1965 menuntut pemulihan aset keluarga 

Kasus 1965: Presiden Jokowi akan nyatakan 39 eksil bukan pengkhianat negara, ‘bagaimana dengan para korban di Indonesia?’

Penembakan misterius (1982-1985) di sejumlah kota besar di Indonesia telah diakui negara sebagai pelanggaran HAM berat. Lebih dari 1.000 orang yang dicap preman dibunuh tanpa diadili terlebih dulu. Di Yogyakarta, operasi ini dipimpin langsung oleh militer.

Kesaksian keluarga korban peristiwa penembakan misterius 1982-1985

Sebagian eksil menyambut datar rencana pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kewarganegaraan orang-orang yang terhalang pulang sesudah peristiwa 1965. Mereka tetap menuntut pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dalam tragedi yang memaksa mereka kehilangan status WNI.

Eksil ditawari kembali menjadi warga negara Indonesia - 'Kalau ditawari dwikewarganegaraan saya mau'

Ada upaya membangun jembatan untuk mendamaikan dua pihak yang dulu berseteru terkait peristiwa Madiun 1948. Inilah kisah Dahlan Iskan yang mendamaikan 'tokoh PKI' dan kerabat pesantren di Magetan. Ada pula kisah upaya 'menghapus stigma' tokoh PKI lainnya, Amir Syarifuddin.

'Madiun 1948 adalah tragedi, saya minta maaf', upaya rekonsiliasi 'tokoh PKI' dan kerabat pesantren di Magetan

Cucu pimpinan PKI Musso dan seorang kiai yang kerabatnya dibunuh anggota PKI pada tragedi Madiun 1948 mencoba berdamai dengan dirinya, masa lalu nan kelam, serta dengan keturunan bekas musuh orang tuanya — meski tidak gampang.

'Sebagai Muslim, kami tidak boleh memelihara dendam', kisah cucu Musso dan kerabat kiai 'korban PKI Madiun 1948'

Peristiwa Pemberontakan Madiun 1948 terjadi nyaris delapan dekade lalu, namun setiap tahun, peristiwa masa lampau itu seperti dihidupkan lagi. Terutama, ketika ada tuntutan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM pembunuhan orang-orang komunis pada 1965.

Tragedi Madiun 1948: Sejarah kelam, narasi alternatif dan rekonsiliasi

Media

Tanah Gayo di pedalaman Aceh, menyimpan sisi gelap kekerasan 1965 yang seperti dilupakan. Belum pernah ada upaya pengungkapan kebenaran terhadap apa yang terjadi saat itu. Hampir semua keluarga penyintas 1965 di Aceh juga belum pernah mendapat pendampingan.

Cerita kekejaman dan ikhtiar penyembuhan dari Tanah Gayo

Jejak pembantaian 1965 di Aceh Tengah dapat dilacak dari kisah sebuah desa yang dicap 'desa PKI', arak-arakan massa membawa potongan kepala pimpinan PKI, hingga sebuah masjid yang terbakar dua bulan jelang G30S 1965.

'Kakek saya disembelih, dan kepalanya diarak di Takengon' - Jejak kekerasan 1965 di Tanah Gayo dan ikhtiar penyembuhan

Peristiwa pembantaian 1965 di Aceh jarang diungkap ke publik. Narasi dominan yang beredar di masyarakat selama ini menyebut pembunuhan massal itu akibat kemarahan masyarakat terhadap PKI yang dianggap anti Tuhan.

Kekerasan 1965 di Aceh: Menyambangi lubang pembantaian di Bukit Tengkorak

Setiady adalah putra keempat Thaib Adamy, pemimpin PKI di Aceh yang pada tahun 1965 menjadi satu dari ribuan orang yang dieksekusi mati karena dituduh terlibat G30S.

Kekerasan '65 di Aceh: Kisah tragis Thaib Adamy, petinggi PKI di Serambi Mekkah

Lubang-lubang pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di Aceh pada 1965 dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk di perbukitan Seulawah, Sigli. BBC News Indonesia mendatanginya, bertemu eks 'algojo', dan keluarga korban yang dibantai.

'Saya masih simpan parang untuk potong leher' — Kesaksian 'Algojo 1965' di Aceh

Thaib Adamy, pimpinan PKI di Aceh, adalah satu dari ribuan orang yang mati dibantai setelah G30S 1965 di wilayah itu. Salah-satu anaknya memberanikan diri bersaksi atas tragedi itu, setelah puluhan tahun menguburnya. Mengapa pembunuhan massal di Aceh seperti lenyap dari ingatan?

'Tembak dan kuburkan saya, supaya anak-anak bisa berziarah' — Thaib Adamy dan pembunuhan massal 1965 di Aceh

Oei Hiem Hwie yang bekerja sebagai wartawan pada 1965 dituduh sebagai anggota PKI dan ditahan selama 13 tahun. Di tahanan, dia membantu Pram menyelundupkan buku Bumi Manusia keluar dari Pulau Buru.

Wartawan keturunan Tionghoa yang memilih jadi WNI, kemudian dituduh PKI dan dipenjara

Sejarawan memandang mengaitkan Peristiwa 1965 dengan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 sebagai "pembenaran atas pembunuhan" terhadap mereka yang dituding komunis pada 1965. Namun Gubernur Lemhanas mengatakan kedua hal itu harus dikaitkan untuk tidak "menghilangkan jejak".

Apakah relevan mengaitkan Peristiwa 65 dan Pemberontakan PKI di Madiun 1948?

Pada 1965, Gerwani, organisasi yang berhaluan sosialis-feminis ini mengalami fitnah seksual secara bertubi-tubi, dengan digambarkan sebagai 'kelompok perempuan asusila dan kejam'.

G30S: Sejarah Gerwani, propaganda dan stigma yang melekat padanya

Dua orang penyintas peristiwa 65 kembali menjejakkan kaki ke Kamp Plantungan untuk menceritakan kisah dan kenangan selama 'diasingkan' di sana bertahun-tahun lamanya.

G30S: Perempuan penyintas 65 dan napak tilas pengasingan di Kamp Plantungan

Para perempuan penyintas Peristiwa 65 dan keturunan mereka terpaksa berjibaku dengan trauma dan stigma, imbas dari propaganda penguasa Orde Baru yang disebut sebagai “penghancuran gerakan perempuan”. Lebih dari 50 tahun setelah tragedi kemanusiaan itu berkecamuk, bagaimana pandangan generasi muda tentang mereka?

Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'

Setidaknya 500 tapol perempuan yang tersangkut Peristiwa 65 "diasingkan" di Inrehab Plantungan, bekas rumah sakit lepra era kolonial Belanda di Jawa Tengah, yang dijadikan kamp khusus tapol perempuan. Ini adalah kisah mereka.

Cerita empat penyintas 1965 yang 'diasingkan' di kamp khusus tapol perempuan Plantungan

Peristiwa berdarah G30S 1965 memisahkan Francisca Fanggidaej dari anak-anaknya yang masih bocah, karena dia tidak dapat pulang setelah paspornya dicabut. Bagaimana anak-anaknya bisa bertahan dan menunggu 38 tahun untuk bertemu kembali dengan ibunya?