Pemungutan suara di sejumlah kelurahan di Jayapura, Papua, urung dimulai karena pengemasan dan pengiriman surat dan kotak suara belum tuntas. Wartawan BBC News Indonesia di Jayapura, Abraham Utama dan Anindita Perdana, mengatakan kesibukan memasukkan surat ke kotak suara, menempelkan data TPS hingga menaikkan logistik ke truk masih terlihat di kantor KPU Jayapura.
Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda, berharap ada penyesuaian regulasi untuk beragam TPS yang terlambat memulai pencoblosan, termasuk kemungkinan penundaan pemungutan suara.
“Harus ada kebijakan dari internal KPU. Karena pemungutan suara molor. Saya harap pemilih tetap diberikan waktu delapan jam untuk mencoblos,” ujar Deda.
Katua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, tampak memantau pengiriman logistik yang terlambat. Namun ia enggan berkomentar tentang potensi pelanggaran dalam situasi ini. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan alasan di balik keterlambatan pengiriman logistik surat dan kotak suara,” kata Frans.
Ketua KPU Jayapura, Oktavianus Injama, saat ditemui belum bersedia memberikan keterangan. Ia mengatakan, pernyataan resmi tentang konsekuensi keterlambatan ini akan diberikan setelah rapat pleno internal.
Sebelumnya, KPU Jayapura menargetkan partisipasi pemilih di kota mereka mencapai 77,5%. Total pemilih yang tercantum dalam DPT Jayapura mencapai 300.752 orang, tersebar di 1262 TPS.