Cek Fakta Pidato Prabowo – Apa saja yang dikatakan Presiden di MPR/DPR?

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Sidang DPR/MPR di Jakarta, Jumat (14/08).

Ini akan menjadi momen kedua Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan sejak menjabat presiden pada 2024.

Sidang di Senayan ini dihadiri para pejabat tinggi negara dan sejumlah mantan presiden serta wakil presiden, termasuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

BBC News Indonesia memeriksa fakta dari poin-poin yang disampaikan Prabowo.

Klaim terkait MBG

Prabowo mengutarakan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kontroversial. Dia berkata "tidak akan membiarkan stunting atau gizi buruk di Indonesia".

"Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25%... Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting," katanya.

"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo.

Baca artikel terbaru terkait MBG:

Papua merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut paling tinggi di Indonesia. Faktanya, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Papua hanya 1%.

Sebagai perbandingan, jumlah SPPG di Pulau Jawa mencapai 53% dari total SPPG yang ada di seluruh Indonesia.

Angka stunting paling rendah ditemukan di:

Kasus keracunan karena MBG selama periode 2025 hingga Agustus 2026 mencapai 40.759 orang, menurut laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.

Kasus keracunan MBG terbaru terjadi di Berastagi, Sumatra Utara dan Kabupaten Jayapura, Papua.

Total, dalam tiga pekan terakhir terdapat ribuan pelajar yang dilarikan ke rumah sakit karena mual dan muntah setelah menyantap MBG.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis masih termasuk di dalam anggaran pendidikan di APBN 2027, yang totalnya sebesar Rp820,9 triliun.

Nilai ini naik dari jumlah anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar Rp769 triliun.

"Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya, seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi," katanya pada konferensi pers pada Jumat (14/08).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi meminta pembiayaan MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat untuk APBN 2028, dalam putusan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada 30 Juli lalu.

Klaim terkait Kopdes

Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes). Dari angka itu, kata dia, 3.300 koperasi sudah beroperasi optimal.

Prabowo bilang, akhir tahun nanti dia menargetkan jumlah kopdes akan mencapai 30.000 unit.

"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," kata Prabowo.

"Ini bukan sumber dana bagi penguasa, ini dana kedaulatan kita. Ini uang rakyat untuk rakyat," ujarnya.

Klaim ini sukar dipercaya karena ketidakjelasan orientasi dan transparansi dari program koperasi ini, menurut peneliti di lembaga riset Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal.

Akibat transparansi yang minim, menurut Nicky, isu "koperasi menjadi sumber dana bagi penguasa" wajar tumbuh di tengah masyarakat.

"Ini kan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini," ujar Nicky.

"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," tuturnya.

Isu transparansi Kopdes telah disuarakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2025. Lembaga antirasuah memberi lima rekomendasi tata kelola yang bersih terhadap Kopdes.

"Menjamin transparansi anggaran, serta mencegah manipulasi data yang dapat berujung pada keberadaan koperasi fiktif," demikian saran KPK kepada Kementerian Koperasi.

Janji renovasi sekolah tapi tidak menyebut gaji guru

Saat membacakan nota keuangan dan RAPBN, Presiden Prabowo menyatakan mau merenovasi seluruh bangunan sekolah yang rusak sampai 2029. Dia menyebut "Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita".

"Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," cetusnya.

Namun, ketua umum Partai Gerindra itu tak menyebut berapa anggaran yang akan dikeluarkan.

Menurut Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), janji itu sebagai "sebagai mimpi di siang bolong".

Kata Ubaid, sejauh ini tidak ada data yang layak dan mumpuni terkait dengan kerusakan sekolah. Dengan data tersebut, sulit mengukur berapa banyak yang akan bisa direvitalisasi.

"Laju kerusakan sekolah itu selalu lebih cepat laju kerusakan sekolah dengan budget yang disediakan," katanya.

Dalam pidato kenegaraan sebelumnya, Presiden Prabowo mengklaim telah merevitalisasi lebih dari 71.000 sekolah di Indonesia pada 2026. Tahun sebelumnya, pemerintah menyatakan telah merevitalisasi 17.000 sekolah.

Namun klaim ini diragukan karena "tidak ada data yang transparan soal ribuan sekolah yang direnovasi itu titiknya di mana yang bisa diakses oleh publik," tambah Ubaid.

Sejauh ini, empat dari 10 ruang kelas di Indonesia tingkat sekolah dasar hingga menengah, dalam kondisi rusak.

Dalam pidato tersebut, Prabowo sama sekali tidak menyebut gaji guru.

Pada 23 Juni, dalam acara Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo mengatakan "uangnya enggak ada".

Janji renovasi puskesmas dan pengadaan ambulans udara

Pada pemaparan nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto berkata pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia pada 2027.

Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total seluruh puskesmas di Indonesia mencapai 10.300 unit.

Selain itu, pemerintah akan merenovasi atau membangun 514 lab kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada 2030.

Prabowo juga menyampaikan tengah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebanyak 20 dari 66 RSUD yang dibangun tersebut telah beroperasi. Selain itu, 441 RSUD direvitalisasi agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik.

Ada juga rencana pengadaan alat pemeriksaan jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh.

"Bahkan kami juga akan menyediakan ambulans udara sehingga bisa mendarat di pinggir sungai agar tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal karena menempuh perjalanan ke rumah sakit 7-9 jam," ujar Prabowo.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup."

Presiden kemudian menjanjikan tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian, 127.580 dokter gigi di 505 kabupaten/kota. Lalu, tambahan 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota.

"Karena itu, kita telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit."

Persoalannya, rangkaian rencana ini tidak diikuti dengan anggaran yang rinci. Selama ini, perbaikan layanan kesehatan dan pemenuhannya memanfaatkan transfer ke daerah serta APBD.

Dalam RAPBN 2027, besaran transfer ke daerah hanya naik sekitar 5%. Dari Rp692,9 triliun pada 2026 menjadi Rp725,5 triliun pada 2027, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk itu, langkah pemerintah ini diklaim sebagai intervensi dari pemerintah pusat.

Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, berkata konsolidasi pengadaan yang terpusat dapat berubah dari instrumen efisiensi menjadi instrumen konsentrasi kuasa.

"Jika barang, volume, spesifikasi, dan penyedia ditentukan secara terpusat tanpa keterbukaan data dan pengawasan publik, maka yang dikonsolidasikan bukan hanya kebutuhan negara, tetapi juga risiko rente, konflik kepentingan, dan korupsi berskala besar," ucap Agus.

Terkait dengan pengadaan ambulans udara, Agus menilai ada pola pikir yang terbalik. "Harusnya kan fasyankes di dekatkan kepada warga. bukan pengadaan ambulans udara."

Secara terpisah, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah berkata wacana yang disampaikan oleh Prabowo mengenai rencana pengadaan ambulans udara penting untuk dipertimbangkan ulang.

Sebab hal penting yang perlu disediakan oleh pemerintah adalah: penyediaan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan yang merata; perbaikan infrastruktur layanan kesehatan; dan penyediaan obat dan alat kesehatan.

" Apabila wacana pembelian ambulans udara tersebut tidak memiliki dasar kebutuhan yang berbasis data, maka dikhawatirkan akan ada potensi korupsi atau rente dibalik pembelian barang tersebut," ungkap Wana.

Masalah lainnya yang tidak dibahas Presiden Prabowo dalam nota keuangan kali ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional.

Padahal ada potensi defisit BPJS Kesehatan yang mencapai triliunan rupiah.

Janji memberi dwikewarganegaraan bagi talenta istimewa

Dalam menyampaikan RAPBN 2027 dan nota keuangan, Presiden Prabowo melalui jajarannya bakal mengajukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Menurutnya, pemerintah akan membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas, khususnya kepada "talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan Indonesia" sehingga bisa memberikan kontribusi bagi negara.

Apalagi, klaimnya, Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara.

"Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut banyak diaspora tersebut akhirnya terpaksa memilih satu kewarganegaraan lantaran aturan yang ada sekarang melarang adanya status ganda.

Selain karena alasan "kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri".

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," sambungnya.

Namun demikian, Prabowo memastikan persyaratan untuk kewarganegaraan ganda tersebut bakal selektif, terukur, serta adanya uji integritas, hingga mencakup perlindungan penuh terhadap keamanan maupun kepentingan negara.

Hanya saja, sejumlah pengamat hubungan internasional mewanti-wanti Presiden Prabowo soal gagasan kewarganegaraan ganda ini.

Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai hal itu bisa dilihat sebagai "pengakuan serta urgensi yang dirasakan pemerintah untuk menarik talenta Indonesia yang berkewarganegaraan asing".

Padahal sebelumnya, menurut Dinna, Presiden Prabowo berkali-kali melontarkan sindiran kepada warga Indonesia agar pindah negara jika merasa Indonesia suram.

Tapi di sisi lain, praktik kewarganegaraan ganda bisa menimbulkan dampak negatif jika dilakukan secara tergesa-gesa.

"Yang ada justru rancu dan runyam," cetusnya.

Beberapa hal negatif itu di antaranya menjadi "sarana" pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari kasus hukum yang menjeratnya. Apalagi jika kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi, menurut peneliti Institut Kewarganegaraan Indonesia, Eddy Setiawan.

Dampak buruk lainnya adalah penyelundupan hukum, kata pakar hukum dan tata negara, Ahmad Ashin Tohari.

"Jangankan konsep dwi kewarganegaraan, tanpa ada konsep itu pun, lewat banyak celah administrasi, orang asing dapat menguasai sumber-sumber ekonomi," ujarnya.

"Jika dwi kewarganegaraan sudah diterapkan, maka peluang penyalahgunaannya juga akan lebih besar, celah korupsi juga lebar," kata Thohari.

Selain juga bisa menimbulkan diskriminasi kepada "orang-orang berbakat di dalam negeri", menurut Dinna.

Musababnya, bukan tidak mungkin pemerintah memberikan beragam "keistimewaan" kepada orang Indonesia yang memiliki kewarganegaraan asing tersebut. Semisal hak memiliki properti, pajak, dan segala macam.

"Karena saking pengennya dikasih lah kemudahan. Sehingga orang-orang berbakat di dalam negeri jadi tidak bisa berkembang. Posisi-posisi strategis misalnya hanya diisi oleh mereka yang dipilih oleh 'pemerintah'."

"Itu akan memunculkan kegaduhan yang tidak perlu, bahkan bisa membahayakan. Makanya harus ada proses yang transparan," tegas Dinna.

Namun terlepas dari itu, Dinna mempertanyakan bagaimana mengidentifikasi diaspora itu berbakat sehingga patut diberi dwikewarganegaraan.

Jangan sampai, katanya, indikator berbakat tersebut menjadi "pedang bermata dua" yang belakangan justru merugikan Indonesia hanya karena ketidakjelasan tolor ukurnya.

"Sehingga bisa jadi bibit korupsi dari orang-orang di lapangan yang tidak bisa menegakkan akuntabilitasnya, semisal kenapa yang ini berbakat dan yang lain tidak," jelas Dinna.

Klaim penghasilan ojol naik 2-3 kali lipat

Presiden Prabowo mengklaim penghasilan pengemudi ojek daring (ojol) naik dua hingga tiga kali lipat sejak pertengahan 2026.

Kenaikan penghasilan itu, klaim Prabowo, dipicu aturan baru pemerintah yang membatasi potongan untuk komisi perusahaan aplikasi maksimal sebesar 8%.

Hal itu, kata Prabowo, dia dapatkan dari sejumlah pengemudi yang melaporkan kenaikan pendapatan setelah skema baru diterapkan.

"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Prabowo.

Prabowo juga membuat klaim, sebelum batasan itu berlaku, ojol hanya mendapatkan sekitar 80% dari biaya yang dibayar konsumen.

"Dengan rekomendasi pemerintah, saya tidak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya agak intervensi juga, para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka," kata Prabowo.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyebut klaim Prabowo itu sebagai hoaks.

Ketua SPAI, Lily Pujiati, juga menyanggah klaim Prabowo yang menyebut bahwa potongan perusahaan aplikator turun, dari yang sebelumnya 20% menjadi 8%.

Perusahaan aplikasi, menurut SPAI, saat ini menerapkan dua jenis potongan.

Pertama, kata Lily, aplikator memotong untuk biaya aplikasi dan biaya asuransi perjalanan.

Kedua, ada pula potongan 8% sebagai komisi aplikator.

"Faktanya potongan aplikasi hari ini sangat tinggi ketimbang 8%. SPAI menemukan bukti terjadinya potongan hingga mencapai 34%," ujar Lily Pujiati.

Dengan segala potongan-potongan tersebut, SPAI menilai penghasilan ojol justru menurun. "Bukan meningkat tiga kali lipat," ujar Lily.

Sebelum regulasi batasan potongan 8%, Lily menyebut pendapatan pengemudi ojol bisa mencapai Rp100.000 per hari. Tapi setelah aturan baru ini, Lily menyebut penghasilan ojol justru anjlok.

"Jam kerja ojol juga semakin panjang hingga belasan jam, bisa 18 jam lebih per hari," kata Lily.

"Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk mengakui ojol, taksi online, dan kurir kargo sebagai pekerja," ucapnya.

Tuntuan SPAI ini berbeda dengan langkah yang ditetapkan pemerintah. Pertengahan tahun ini, pemerintah memasukkan ojol dalam kategori UMKM.

Klaim soal swasembada pangan

Prabowo mengklaim swasembada pangan telah tercapai hanya dalam satu tahun, padahal semula ditargetkan baru bisa terwujud dalam empat tahun. Sebanyak delapan komoditi disebutnya telah mencapai swasembada, yakni beras, jagung, telur, daging ayam, gula, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut klaim capaian swasembada dalam setahun ini tidak dilengkapi data. Feri berkata, Prabowo juga tidak memaparkan bukti-bukti atas klaim swasembada pangan ini.

"Data setahun itu tentu harus logis. Sampai hari ini, kejelasan data, logika, swasembada yang awalnya dirancang empat tahun menjadi satu tahun itu tidak ada. Peraturan yang ada juga tidak sinkron," kata Feri.

Sementara itu, klaim mengenai swasembada beras yang dikaitkan dengan stok 5 juta ton beras yang berada di Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilainya tidak masuk akal.

"Kalau dikorelasikan dengan data impor kita di tahun 2023 dan 2024, itu jumlahnya sinkron. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa apa yang di Bulog adalah selama ini hasil impor. Bukan hasil panen beras di sawah," kata Feri.

Hal ini juga pernah disinggung Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa ketika pemerintah menyebut stok beras di Bulog yang mencapai jutaan ton.

"Pemerintah enggak bisa hanya bilang stok kita cukup. Stok itu harus dilihat saksama, berapa persen yang rusak misalnya agar bisa diantisipasi. Jangan kemudian pemerintah merasa baik-baik saja. Karena tahun ini sampai 2027, kondisinya tidak baik-baik saja," tutur Dwi.

Fakta di lapangan menunjukkan, harga bahan pokok lain yang diklaim Prabowo telah mencapai swasembada masih tinggi karena terpengaruh jumlah stok.

Harga jagung, misalnya, masih lebih tinggi dibandingkan harga dari Badan Pangan Nasional. Harga jagung di lapangan mencapai Rp6.400, sedangkan Bapanas berkisar pada Rp5.000 sampai Rp5.500.

Untuk daging ayam, data Badan Pusat Statistik menyebut harganya kembali melambung pada Juli hingga Agustus 2026 di 188 kabupaten/kota karena peningkatan permintaan dan seiring berjalannya program MBG lagi setelah libur sekolah.

Ayid Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan meragukan klaim swasembada yang diklaim Presiden Prabowo. Kata dia, definisi swasembada yang digunakan presiden masih kabur, apakah swasembada yang dimaksud 100% dipenuhi produksi domestik atau tidak.

Menurutnya, sejumlah komoditas di Indonesia masih punya ketergantungan impor seperti gula, kedelai dan susu.

"Tadi kan rasionya dari impor masih 70% itu utama untuk yang gula industri. Jadi saya kira perlu jelas ya. Bicara jagung misalnya, jagungnya jagung apa, untuk industri atau jagung konsumsi?," kata Ayid.

Swasembada produksi pangan, menurut Ayid, juga belum menjamin bebas impor dari sisi lain misalnya bahan baku pupuk, pestisida dan pelbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Baca analisis nilai penting pidato kenegaraan Prabowo kali ini serta relasinya dengan harapan dan kekecewaan masyarakat dalam artikel kami sebelumnya: Apa saja yang dipertaruhkan Prabowo dalam pidato kenegaraan hari ini?

Klaim swasembada energi menghemat devisa

Prabowo mengklaim Indonesia mulai mewujudkan swasembada energi melalui implementasi kebijakan diesel B50. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Juli lalu.

Program B50 adalah kebijakan mandatori bahan bakar nabati di Indonesia berupa campuran 50% biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dan 50% solar fosil.

"Kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun (per tahun)," kata Prabowo.

Merujuk data sebelumnya, kebijakan biosolar yang bertahap misalnya pada B40 diklaim bisa menghemat devisa antara Rp130 triliun - Rp147 triliun.

Sementara itu, lembaga riset NEXT Indonesia Center menganggap penghematan devisa untuk kebijakan B50 tidak sama dengan penghematan APBN.

"Berhentinya impor solar tidak otomatis menurunkan subsidi energi. Besaran subsidi tetap dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, harga Fatty Acid Methyl Ester, dan kebijakan harga BBM," tulis NEXT Indonesia.

Kebijakan B50 sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah organisasi lingkungan. Kebijakan ini dikhawatirkan akan memicu deforestasi dan kenaikan harga pangan nasional.

"Penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare atau setara 22 kali luas DKI Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste," kata Riezcy Cecilia, juru kampanye Satya Bumi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai kebijakan ini tak bisa digunakan untuk transisi energi jangka panjang.

Prabowo tidak memaparkan argumentasi atau klaim apapun terkait berbagai risiko degradasi lingkungan tersebut.

Klaim pertumbuhan ekonomi 5,61% kuartal 1 tertinggi dalam 13 tahun

"Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61 persen dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo.

Merujuk data BPS, persentase itu memang menjadi salah satu pertumbuhan kuartal I tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir, kata Mohammad Faisal, pimpinan lembaga riset CORE Indonesia.

"Kalau melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi secara angkanya memang benar berdasarkan data BPS," ujarnya.

Namun Faisal menggarisbawahi bahwa angka-angka capaian pertumbuhan perlu dibaca secara lebih hati-hati, salah satunya melihat konteks historisnya.

Faisal mencontohkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2022 juga dipengaruhi faktor low base effect setelah ekonomi terpukul pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021.

"Ketika pandemi sudah lewat, mobilitas sudah dilonggarkan, otomatis angkanya juga naik. Plus juga pada saat yang sama terjadi booming harga komoditas," kata Faisal.

Karena itu, menurut Faisal, perhatian utama juga harus menekankan kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Kualitas yang dimaksud adalah sejauh mana angka pertumbuhan ini didorong atau didukung, bukan hanya oleh kelompok ekonomi atas, tapi kalangan menengah ke bawah," kata Faisal.

Sebagian sektor yang terkait dengan program prioritas Prabowo memang mulai menunjukkan dorongan pertumbuhan, kata Faisal.

Namun pada saat yang sama, kata Faisal, sektor-sektor besar yang menjadi penyumbang utama PDB serta lapangan kerja—seperti pertanian dan manufaktur—justru mengalami perlambatan.

"Sektor-sektor lain yang vital dan termasuk sektor-sektor besar yang mempengaruhi PDB kita secara nilai dan juga penyedia lapangan pekerjaan paling banyak seperti pertanian kemudian industri manufaktur itu melambat. Ini perlu menjadi catatan," kata Faisal.

Peneliti lembaga riset Celios, Nailul Huda, menilai terdapat kesenjangan antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

"Semua aspek perekonomian mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat, PHK yang terus meningkat, hingga kesulitan dalam akses ke pasar kerja," ujarnya.

Menurut Huda, berbagai indikator persepsi masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.

"Pemerintah selalu klaim ekonomi tumbuh tinggi, tapi masyarakat kelas bawah tidak merasakannya. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang menurun dan kepercayaan akan kondisi tenaga kerja juga yang menurun," katanya.

Huda mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, seharusnya masyarakat gampang mendapatkan pekerjaan, PHK tidak akan terjadi, masyarakat sangat yakin untuk terus konsumsi. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, berarti ada anomali dengan data kita."

Klaim soal 2,7 juta lapangan kerja baru

Prabowo mengklaim realisasi investasi di Indonesia telah menciptakan jutaan lapangan kerja.

"Di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja," kata Prabowo.

"Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja," ujarnya.

Pemerintah semestinya tidak hanya berfokus pada jumlah nilai investasi, tapi juga kualitas investasi yang masuk, menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

"Yang terutama yang harus dilihat dari lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi semestinya adalah lapangan kerja formal, bukan lapangan pekerjaan secara umum yang mencakup formal dan informal," katanya.

Menurut Faisal, investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan pekerjaan formal, meningkatkan upah, dan member perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pekerjaan formal, kata Faisal, bisa menghasilkan efek berganda bagi perekonomian domestik dan masyarakat setempat.

Data lain menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun, kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Merujuk data BPS, setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950.000 tenaga kerja.

Sementara pada 2025, tiap 1% pertumbuhan hanya menyerap 370.000 orang. Pada 2026, rasionya hanya 340.000 orang.

"Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya. Itu juga dibantah sendiri dalam pidato Prabowo, mempertanyakan pertumbuhan tinggi tidak bermanfaat untuk rakyat. Klaim Prabowo runtuh dengan pidatonya sendiri," kata Bhima.

Bagaimanapun, Mohammad Faisal menilai klaim pemerintah mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sejalan dengan data pemerintah sebelumnya.

Realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2025 sebesar Rp. 1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Presiden Rp 1.905,6 triliun. Data ini dikeluarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Faisal berkata, realisasi investasi yang sudah menembus Rp1.000 triliun tahun ini masih konsisten dengan tren kenaikan investasi dalam beberapa tahun terakhir.

Klaim lapangan kerja baru untuk 2,7 juta orang sebelumnya juga telah disebut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Pamer naikkan gaji hakim, bagaimana profesi lainnya?

Presiden Prabowo memuji pemerintahannya yang telah menaikkan gaji hakim hampir 300%.

"Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Sekarang penghasilan hakim kita berada di atas rata-rata ASEAN," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan menaikkan gaji hakim bertujuan untuk "menjaga kemandirian hakim".

Namun Direktur The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, menyinggung keadilan perhatian pemerintah terhadap profesi lainnya, termasuk guru dan dosen.

"Ini kan lagi-lagi politik anggaran, kenapa anggaran memungkinkan untuk program tertentu atau untuk sektor dan profesi tertentu, tapi tidak untuk bidang atau profesi lain yang sebenarnya punya urgensi untuk diperhatikan," kata Adinda.

Mei 2026, Prabowo juga pernah menyinggung soal kenaikan gaji hakim.

Di tengah pidato penjelasannya, dia berkata: "Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300 persen naiknya, penghasilan guru-guru," tuturnya.

Namun hanya dalam hitungan detik, dia meralat ucapannya.

"(Maksudnya) hakim-hakim kita, maaf, hakim," kata dia.

Harapan gaji guru naik 300% sirna dalam tiga detik.

Klaim transparansi informasi dan partisipasi publik

Presiden Prabowo berkata, negara harus memberi kemudahan kepada masyarakat dan tidak menutupi berbagai informasi yang ada.

Dia juga berkata akan membenahi birokrasi agar program pemerintah dapat dirasakan rakyat.

"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit," kata Prabowo.

"Saya bicara bukan hanya soal pemerintah pusat, justru saya bicara juga untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," ucapnya.

"Tanyakan ke rakyat. Dengarkan suara rakyat. Mereka yang akan menyampaikan bahwa sering program tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo.

Terkait "mendengarkan suara rakyat", sebanyak 6.719 orang ditangkap usai gelombang demonstrasi Agustus 2025, menurut data Komisi Pencari Fakta dan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.858 orang dibebaskan. Sisanya sekitar 706 orang menjalani proses hukum sebagai tahanan politik.

Salah satunya yang dipidana adalah Laras Faizati, seorang pekerja kantoran yang dihukum karena mengunggah kritiknya terhadap ketidakadilan dan penanganan hukum di media sosial.

BBC News Indonesia pernah memberitakan bagaimana Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) memblokir konten media massa Magdalene, terkait para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Pemblokiran ini tidak hanya terjadi pada Magdalene. Sejumlah akun pribadi masyarakat juga sempat memperoleh teguran dari Kementerian Komdigi karena usai mengunggah kritik terhadap program pemerintah.

Berdasarkan laporan situasi hak digital Indonesia tahun 2025 yang dirilis lembaga advokasi Safenet, Februari 2026, terdapat 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi daring, dengan korban mencapai 344 orang.

Jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2024, dengan 146 kasus dan 170 korban. Orang-orang ini dijerat pidana dengan UU ITE dan pasal terkait dalam KUHP.

Selama periode April-Juli 2026, menurut data Safenet, terdapat 17 kasus permintaan penghapusan konten oleh Komdigi. Hal ini mencakup 39 persen dari seluruh kejadian kategori kebijakan, dan mayoritas menyasar kritik warganet biasa terhadap pemerintah dan programnya, bukan disinformasi atau ujaran kebencian.

"Satu catatan penting soal antikorupsi, transparansi, dan partisipasi publik, semua baru di bibir Presiden," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari.

"Faktanya pemerintahan Presiden Prabowo sama sekali tidak menerapkan langkah-langkah konkret yang menjadi elemen penting untuk bicara antikorupsi, transparansi, dan partisipasi publik," ucap Feri.

"Jadi sebenarnya Presiden lebih banyak gembar-gembor soal berbagai nilai-nilai ideal, tapi itu sama sekali tidak terjadi, bahkan tidak ada langkah-langkah yang memperlihatkan ke arah itu," ujarnya.

Klaim bubarkan ratusan BUMN

Prabowo mengklaim telah menutup 290—dari total 1.074 BUMN yang ada. Perusahaan negara itu dia sebut "terlalu banyak dan tidak produktif".

"Pada akhir tahun ini, saya targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan saya pertahankan," kata Prabowo.

Setelah pembenahan BUMN, klaim Prabowo, dividen BUMN yang disetorkan pemerintah mencapai Rp142,3 triliun tahun 2025, naik 67% dari tahun sebelumnya.

Prabowo berkata, pemerintah akan membentuk pengadilan khusus (ad hoc) untuk mengusut direksi BUMN yang menjabat dalam 30 tahun ke belakang.

"Saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan," kata Prabowo.

Namun fokus Prabowo semestinya bukan soal mengurangi jumlah BUMN, tapi mencari tahu berbagai penyebab kegagalan perusahaan negara, kata Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur The Indonesian Institute.

"Bukan sekadar menutup perusahaan rugi, tapi membenahi tata kelola yang membuat BUMN menjadi rugi," ujar Adinda.

Adinda juga menyoroti peran negara yang terlalu dominan terhadap BUMN, misalnya dengan mengontrol ekspor komiditas tertentu. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi bias kepentingan.

Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset di Bright Institute, menganggap perampingan BUMN ironis di tengah kabinet gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dia sendiri kan ketika membangun kabinet ini sudah tidak hanya terbilang gemuk ya, obesitas malah," katanya.

Andri juga menyoroti wacana pengadilan ad hoc untuk direksi BUMN. Dia bilang, pengadilan ini harus jelas membedakan persoalan kerugian akibat keputusan korporasi atau perorangan.

Jika batasan pengadilan itu tidak jelas, Andri menilai para pejabat BUMN bisa merasa terancam. Petinggi perusahaan negara ini bisa saja dikriminalisasi jika keputusan bisanis mereka berujung kerugian.

Andri khawatir pengadilan ini justru hanya dijadikan alat untuk mengusut lawan politik.

Ketua MPR 'glorifikasi program unggulan Prabowo'

Ketua MPR Ahmad Muzani membuka sidang tahunan lembaganya dengan menyebut sejumlah program unggulan Prabowo.

Muzani, yang berstatus Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra, mengaitkan berbagai program Prabowo itu dengan konstitusi dan pasal-pasal yang tertera di UUD 1945.

Terkait MBG, Muzani menyebut program itu "bukan semata pembagian makanan" tapi "ikhitiar mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk "membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas".

"Tugas kita bersama adalah memastikan tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," kata Muzani tentang MBG.

Baca juga artikel sebelumnya:

Muzani berkata-kata pula tentang Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Menurut Muzani, Kopdes didesain sesuai arah pembangunan ekonomi Indonesia "yang tidak boleh semata-mata diserahkan ke persaingan bebas, yang membuat yang kuat semakin perkasa, dan yang lemah semakin tersisih".

"Koperasi merupakan salah satu sarana menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi," ujar Muzani.

"Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawar, nelayan mendapat akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek," ucapnya membuat klaim.

Program Prabowo lainnya yang disebut Muzani adalah Sekolah Rakyat, yang disebutnya "hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu".

Klaim serupa disampaikan Muzani terkait Sekolah Unggul Garuda.

Kebijakan Prabowo lain yang dibanggakan oleh Muzani adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang akan melaksanakan tata kelola ekspor satu pintu.

Perusahaan milik negara yang dibentuk Mei lalu ini diklaim oleh Muzani "akan memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global".

Apa kritik terhadap Muzani?

Muzani semestinya tidak berlebihan mengglorifikasi program-program pemerintah, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri berkata, Muzani sepatutnya berpidato sesuai tugas dan fungsinya. "Ketua MPR bukan perpanjangan tangan presiden," ujar Feri.

"Dia hanya mestinya mempersilakan Presiden memaparkan program-programnya dan memberikan ruang kepada publik, memberikan penilaian. Itu jauh lebih elegan dibandingkan sekadar membangun justifikasi terhadap program Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato kenegaraan," ujar Feri.

"Jadi Muzani terkesan berlebihan karena mengulangi atau setidak-tidaknya akan terjadi repetisi yang sama ketika Presiden juga berpidato."

Artikel ini akan diperbarui secara berkala hingga Jumat sore nanti. Ikuti terus ulasan poin-poin pidato Prabowo dalam artikel ini.