Pimpinan pesantren di NTB diduga lakukan kekerasan seksual, TGB janji 'mengawal' proses hukum – 'Korban harus dapat keadilan'

Dukungan supaya kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan pimpinan sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, NTB, terus mengalir. Kali ini, dukungan itu disuarakan oleh Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

Sebelumnya, dukungan terhadap upaya proses hukum dalam kasus ini disuarakan oleh Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Lombok Tengah.

Pada Jumat (25/09), setelah dipercaya untuk mengambil alih kepemimpinan di Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat di Desa Bunkate, Lombok Tengah, TGB menyatakan "akan mengawal" proses hukumnya.

"Harus kita dorong penegakan hukumnya, di dorong betul-betul," kata Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi kepada wartawan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (25/09).

"Dan semua kita mengawal, apalagi kita mendengar bahwa sudah ada tambahan bukti [terkait dugaan kekerasan seksual]," tambahnya.

TGB dikenal sebagai pemuka agama di NTB dan mantan gubernur provinsi tersebut.

Dia juga merupakan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).

TGB menegaskan hal itu setelah dirinya dipercaya mengambil alih kepemimpinan di Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, NTB, Jumat (25/09).

Keputusan ini diambil setelah pimpinan ponpes tersebut, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Imanuddin Sumar alias AIS atau Abah, mundur dari jabatannya, Rabu (23/09).

Nama AIS belakangan dikaitkan dengan berbagai tuduhan dugaan kekerasan seksual terhadap santri atau murid perempuannya.

Hal itu terungkap setelah beberapa bekas santri di pesantren tersebut, termasuk yang menjadi korban, mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan keterlibatan AIS.

Seperti yang terungkap dalam investigasi BBC Eye, para santri itu kemudian berani bersuara, walaupun mereka mengaku diintimidasi dan dipaksa bungkam.

Baca liputan investigasi BBC Eye:

Terungkapnya kasus dugaan kekerasan seksual di pesantren itu ditanggapi oleh AIS sebagai "tuduhan" yang "tidak benar dan tidak mendasar".

Dia mengutarakan hal itu dalam jumpa pers pada Rabu (23/09).

Baca juga:

Menanggapi hasil liputan BBC Eye, dia menegaskan rekaman suaranya "bukanlah sebuah pengakuan" melainkan "upaya tabayyun (klarifikasi) langsung yang saya lakukan bersama saudara Yusron dan santri-santri yang diduga menjadi korban".

Dalam jumpa pers itu, dia juga berkata "siap menghadapi sendiri seluruh proses hukum yang sedang berjalan demi membuktikan kebenaran yang sesungguhnya secara objektif".

Menanggapi apa yang disebut sebagai bukti-bukti baru yang terungkap dalam investigasi BBC Eye, Polres Lombok Tengah berjanji akan memprioritaskan penuntasan kasus dugaan kekerasan seksual yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.

Pada Selasa (22/09), Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaen, mengatakan:

"Penanganan perkara ini akan menjadi prioritas utama, kami juga mengawal hak-hak para santri yang mungkin takut melaporkan."

Punguan mengatakan sejak dilaporkan pertama kali Februari 2025 silam, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal.

'Korban kekerasan seksual harus dapat keadilan'

Lebih lanjut Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan, dirinya berharap para korban dalam kasus kekerasan seksual ini "mendapatkan keadilan".

"Karena memang keadilan itu harus tegak," tegasnya di hadapan wartawan, Jumat (25/09).

Dia lalu bercerita: "Saya punya anak lima perempuan. Jadi saya tahu persis. Saya tahu persis namanya harga dari kehormatan adik-adik kita."

"Jadi, saya tadi ngajak kita semua baca al-fatihah. Supaya siapa pun yang merasa terzolimi dan menjadi korban bisa dapat keadilan. Karena memang keadilan itu harus tegak."

TGB lalu berharap proses hukum yang sedang berjalan ini dapat mengungkap "kebenaran".

"Dan kita berharap semua korban-korban bisa segera dapat keadilan dan pulih dari trauma," tegasnya.

TGB berharap proses hukum dapat segera mengungkap fakta dan kebenaran dalam perkara tersebut. Menurut dia, putusan hukum nantinya menjadi bagian penting untuk mengetahui perkara secara lebih jelas.

Namun dia tidak ingin memberikan banyak komentar tentang proses hukum yang sedang berjalan. Dia memilih menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

"Apalagi tambahan alat bukti kan itu saja, saya tidak mau ikut campur, yang jelas beliau (AIS) sudah lepas sama sekali terkait dengan pondok pesantren ini," ungkap TGB.

Dia juga berharap Pondok Pesantren Abul Barokat Wannafahat tetap dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Insyaallah pondok pesantren ini akan terus maju dan akan membawa kemaslahatan bagi," ujar TGB.

Dia juga meminta masyarakat dapat memilah antara pertanggungjawaban secara individu dan keberadaan ponpes tersebut.

"Pertanggungjawaban individu harus didorong pertanggungjawabannya benar-benar," kata TGB.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.