Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mundur – 'Sosok penggantinya harus bebas dari penguasa dan afiliasi politik'

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mundur dari jabatannya. Pakar ekonomi mengimbau agar sosok penggantinya tidak punya afiliasi dengan penguasa maupun politik praktis untuk menjaga independensi sekaligus membuktikan tidak ada intervensi pemerintah pada prosesnya.

Perry diklaim mundur secara sukarela karena alasan pribadi. Sepanjang sejarah, baru kali ini Gubernur BI mengundurkan diri secara sukarela.

Hanya satu orang yang pernah berhenti sebelum masa jabatan berakhir, yaitu Soedradjad Djiwandono. Dia diberhentikan oleh Presiden Soeharto sekitar enam minggu sebelum jabatannya selesai.

"Pengunduran diri Gubernur BI di tengah masa jabatannya memang peristiwa yang belum pernah terjadi. Apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang ini," ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi.

"Wajar jika hal ini langsung memicu diskursus publik dan kekhawatiran terkait isu independensi bank sentral," kata Rahma.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, surat pengajuan pengunduran diri Perry baru diterima Presiden Prabowo Subianto, Minggu (26/07). Surat Perry yang berisi pengunduran dirinya itu dibuat satu hari sebelumnya.

Presiden Prabowo saat ini tengah menyiapkan Keputusan Presiden pemberhentian Gubernur BI, kata Prasetyo.

Siapa pengganti sementara Perry Warjiyo?

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, secara otomatis naik menjadi Gubernur BI sementara. Hal ini diatur, antara lain, dalam Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal itu menyatakan, "dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara."

"Maka, Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur Sementara," demikian kata Destry, pada saat jumpa pers di Kantor BI, menyusul pengunduran diri Perry.

Bagaimana respons pasar terhadap mundurnya Gubernur BI?

Pascapengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo pada Senin pagi (27/07), IHSG sempat tertekan dan terus berfluktuasi. Namun di akhir perdagangan pada sore hari, IHSG tetap melemah 10,64 poin atau turun 0,17% dengan angka 6.185,75.

Sebanyak 341 saham turun, 301 saham naik, dan 147 saham stagnan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp18.009 per dolar AS pada akhir perdagangan sore ini. Rupiah melemah sekitar 0,26% dibanding akhir pekan tadi hingga pagi tadi yang berkisar pada angka Rp17.969 per dolar AS.

Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, berkata, kondisi melemahnya IHSG dan rupiah saat ini merupakan akumulasi dari kerentanan pasar yang memang sudah terbentuk akibat persoalan-persoalan sebelumnya.

Baca juga:

Salah satunya adalah ketidakpastian global dari dampak lanjutan ketegangan geopolitik global yang mengganggu rantai pasok energi dan memperkuat dominasi dolar AS.

Hal ini, kata Rahma, membuat ruang gerak bank sentral menjadi sangat sempit.

"Kebijakan suku bunga tinggi serta instrumen stabilisasi seperti operasi moneter dan lelang repo sering kali berada dalam posisi serba salah antara meredam pelarian modal atau menjaga momentum pertumbuhan domestik," kata Rahma.

Di tengah akumulasi kerentanan pasar ini, pengunduran diri Gubernur BI disebutnya sebagai "pukulan telak seketika" yang membuat para investor dan pasar dalam kondisi "wait and see".

Secara terpisah, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menambahkan pasar tentu bertanya-tanya dengan situasi mendadak ini.

"Karena itu, BI dan pemerintah harus meyakinkan pelaku pasar. Yang tidak kalah penting, pemerintah juga harus meyakinkan masyarakat mengingat pengunduran diri ini bukan hanya berkaitan dengan BI, tapi juga tata kelola kebijakan pemerintah secara keseluruhan dan kaitannya dengan independensi BI," tutur Faisal.

Selain penjelasan, bukti stabilitas ekonomi makro dan independensi ekonomi untuk menenangkan pelaku pasar bisa tercermin dari rupiah dan IHSG.

Bagaimana dengan sosok pengganti definitif yang ideal?

Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, berkata sosok pengganti harus merupakan tokoh yang berintegritas dan non-partisan.

"Harus terbukti bebas dari afiliasi politik praktis yang kuat. Punya rekam jejak bersih dari kepentingan elektoral yang akan menjadi bukti paling nyata bahwa kursi kepemimpinan bank sentral tidak disetir oleh kepentingan politik," ujar Rahma.

Selain itu, sosok tersebut merupakan orang dihormati pasar global dan memiliki reputasi internasional yang mapan.

Antara lain, bisa pernah berkarier di lembaga keuangan global, seperti IMF atau Bank Dunia, atau memiliki pengalaman panjang di dalam ekosistem moneter domestik.

"Hal ini penting agar para manajer investasi global langsung mengenali kompetensi dan komitmen figur terhadap stabilitas makroekonomi.," ujar Rahma.

Komunikasi awal sosok pengganti usai dilantik, lanjut dia, juga harus mencerminkan kehati-hatian.

Baca juga:

Selain itu, penting juga rasionalitas ekonomi, serta konsistensi dalam menggunakan instrumen pro-market —seperti SRBI dan operasi valas— untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Sebab, fokus utamanya pada pengendalian inflasi dan rupiah.

"Karena pasar ingin mendengar komitmen tanpa kompromi bahwa prioritas utama BI tetap pada pencapaian stabilitas nilai rupiah dan pengendalian inflasi, meskipun dihadapkan pada tekanan untuk melonggarkan kebijakan secara agresif," kata Rahma.

Hingga saat ini, sosok penggantinya belum diketahui. Komisi XI juga belum menerima informasi adanya calon pengganti dari Perry Warjiyo.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Presiden Prabowo akan mengusulkan nama calon Gubernur BI untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Setelah menerima usulan nama, Badan Musyawarah DPR akan menugaskan pada Komisi XI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada kandidat tersebut.

Rahma pun kembali mengingatkan, "Perbedaan pandangan teknis antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus diselesaikan melalui mekanisme koordinasi kelembagaan yang matang di balik layar, bukan ditarik ke ruang publik yang berpotensi menciptakan spekulasi hilangnya independensi bank sentral."

Baca juga:

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga berkata figur ini penting untuk menjaga reaksi dari pelaku pasar.

Seperti diketahui, pasar pernah merespons negatif saat keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono masuk dalam jajaran Deputi Gubernur BI pada beberapa waktu lalu.

Bagaimana rekam jejak Perry Warjiyo?

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018. Ia memimpin lembaga ini sepanjang dua periode yakni 2018-2023 dan ditetapkan lagi untuk masa kerja 2023-2028.

Sebelum duduk sebagai Gubernur BI, Perry merupakan Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.

Karir Perry di BI dimulai sejak 1984. Awal karirnya, ia masuk menjadi staf desk penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan, dan pengawasan kredit.

Pada 1992-1995, ia masuk jajaran staf Gubernur BI. Lalu ada 1998, ia menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur. Pada 2001, ia diangkat menjadi pimpinan proyek di Unit Khusus Program Transformasi BI.

Pada 2003, Perry ditunjuk sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Selama 2005-2007, dia menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Pengalamannya ini juga membuatnya menjabat posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF). Ia mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009, sebelum akhirnya kembali ke BI.

Di luar karirnya, Perry menerbitkan buku yaitu Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), serta Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016), dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).

Perry merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982. Ia meraih gelar Master di Iowa State University pada 1989 dan gelar Ph.D pada 1991.

Perry pernah didesak untuk mundur sebagai Gubernur BI

Perry pernah didesak mundur dari jabatannya, Mei lalu. Saat itu, ia tengah menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR. Desakan mundur mengemuka karena Perry dianggap tak bisa mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah.

Alih-alih mengajukan pengunduran diri, Perry yakin rupiah dapat menguat lagi pada periode Juli hingga September 2026. Ia berpendapat saat itu, pelemahan nilai tukar periode April-Juni merupakan pola musiman karena tingginya permintaan dolar AS.

"Sekarang Rp16.900 year to date. Pengalaman kami, kalau April, Mei, Juni memang lagi tinggi, nanti kalau Juli, Agustus, akan menguat," ujar Perry.

Ketika menjabat, Perry melakukan berbagai upaya. Salah satunya tujuh langkah BI untuk penguatan rupiah.

Pertama, BI meningkatkan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kedua, BI menaikkan suku bunga instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Ketiga, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga likuiditas rupiah.

Keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan.

Kelima, BI memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi.

Keenam, BI memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), khususnya dengan yuan China.

Ketujuh, BI memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi.

BI juga menaikkan BI Rate sebanyak tiga kali pada periode Mei-Juni 2026.

Kenaikan pertama dari 4,75% menjadi 5,25% pada 20 Mei. Saat itu, rupiah kian lemah hingga menyentuh Rp18.175 per dolar AS. Pada 9 Juni, kenaikan kedua dilakukan menjadi 5,50%. Rupiah mulai menguat, tapi cenderung fluktuatif.

Pada 18 Juni, BI kembali menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Situasi rupiah hingga saat ini tetap bergejolak.

Siapa saja pejabat keuangan yang mundur pada era pemerintahan Presiden Prabowo?

Sebelum mundurnya Perry, sejumlah pejabat keuangan telah lebih dulu memutuskan berhenti dari jabatannya.

Beberapa di antaranya mengambil keputusan secara serempak pada akhir Januari 2026. Kala itu, pasar modal bergejolak hingga beberapa kali aktivitas perdagangannnya terhenti sementara.

Indonesia juga mendapat peringatan dari MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungn (IHSG).

Mereka yang mengundurkan diri adalah

Sebelumnya pada September 2025, Sri Mulyani menyudahi tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Dia kemudian digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.