‘Saya pikir saya satu-satunya pria yang mengalami hal ini’ - Pria korban pemerkosaan dalam perang Kosovo ungkap rahasia kelam

Selama hampir 20 tahun, Alban mengira dirinya adalah satu-satunya pria yang mengalami kekerasan seksual selama perang Kosovo pada tahun 1990-an. Namun kini, dia menyadari bahwa dirinya tidak sendirian.

Peringatan: Artikel ini mengandung konten yang dapat membuat Anda merasa tidak nyaman

Kala berusia 17 tahun, Alban (bukan nama sebenarnya) dan keluarganya meninggalkan desa mereka di Kosovo untuk bersembunyi dari perang yang berkecamuk.

Namun, karena makanan saat itu langka, suatu hari dia pulang ke rumah untuk mengambil sekarung gandum.

Saat tiba di kebun, ia dihentikan oleh sekelompok pria berseragam polisi Serbia, yang memaksanya masuk ke dalam rumah.

"Awalnya saya tidak menyadari apa yang sedang terjadi," ujar Alban, pria etnis Albania berusia 40 tahun.

"Saya merasakan sakit dan mengira mereka menusuk saya dari belakang. Tapi kemudian saya menyadari bahwa mereka telah menelanjangi saya, dan mereka melakukan hal terburuk kepada saya."

"Saya kehilangan kesadaran," ucapnya dengan suara bergetar ketika kenangan mengerikan itu muncul kembali.

Driton (bukan nama sebenarnya) sangat memahami kisah Alban.

Keduanya belum pernah bertemu, tapi Driton, yang kini berusia pertengahan 60-an, berbagi rahasia serupa. Berulang kali dia berhasil selamat dari aksi keji pelecehan seksual termasuk pemerkosaan massal pada 1999.

Itu terjadi ketika dia ditahan selama 30 hari di sebuah fasilitas penahanan di Kosovo yang dikelola oleh kelompok yang disebutnya sebagai paramiliter Serbia.

Meskipun ia menyadari hal ini juga terjadi pada pria lain, tapi untuk waktu yang lama satu-satunya orang yang dia beri tahu adalah istrinya.

Sekitar 130.000 orang tewas dalam konflik yang terjadi setelah wilayah Yugoslavia terpecah, dan diperkirakan antara 10.000 sampai 20.000 orang mengalami kekerasan seksual selama perang Kosovo tahun 1998-1999.

Pecahan Yugoslavia, Kosovo, berupaya memperoleh kemerdekaan dan Serbia menanggapinya dengan tindakan keras yang brutal terhadap penduduk etnis Albania.

Dalam pertempuran yang terjadi setelahnya, kedua belah pihak dituduh melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan terhadap warga sipil.

Pada 2018, pemerintah Kosovo memberlakukan undang-undang baru yang secara resmi mengakui penderitaan orang-orang yang mengalami kekerasan serta memberi mereka dukungan finansial.

Hal ini mendorong Alban dan Driton untuk mengakhiri dua dekade kebungkamannya, juga mengungkap salah satu tabu dalam kejahatan perang.

Mereka termasuk di antara 20.000 warga Kosovo yang telah mengajukan permohonan pengakuan resmi. Sejauh ini, lebih dari 1.600 dari mereka – termasuk 84 pria – telah diberikan status tersebut.

Pemerintah awalnya menetapkan Februari 2023 sebagai batas waktu bagi masyarakat untuk mendaftar tetapi diperpanjang hingga Mei 2025.

Rahasia yang disimpan rapat-rapat

Alban masih tinggal di rumah keluarganya yang sederhana – tempat ia dilecehkan kala itu.

"Saya merasa sangat terpuruk, tapi saya tidak pernah punya uang untuk pindah," katanya sambil mengalihkan pandangan seraya menjelaskan mengapa dia tidak pernah meninggalkan desa tempat ia dilahirkan.

Lorong bagian rumah tempat dia dilecehkan menghubungkan dapur kecil, kamar mandi, dan kamar tidur yang dia huni bersama istri dan anak-anaknya.

Saat istrinya mengerjakan pekerjaan rumah dan anak-anaknya bermain, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Alban di kediaman mereka.

"Saya tidak ingin keluarga saya tahu, karena hingga hari ini ada saat-saat di mana saya berharap saya tidak pernah ada sama sekali."

"Mereka menghancurkan harga diri saya, dan terkadang saya masih khawatir apakah saya cukup jantan – itu beban yang berat," ucapnya dengan nada datar dan kaku.

Sebelum meminta pengakuan resmi atas apa yang terjadi, dia hanya berbicara tentang penderitaannya satu kali. Beberapa hari setelah ia diperkosa, Alban memberi tahu ayahnya.

"Ia sangat terpukul, tapi saya senang karena saya selamat, karena ayah berkata mereka bisa saja membantai saya," kenang Alban sambil meneteskan air mata.

Driton mempertimbangkan untuk memberi tahu ayahnya tentang cobaan berat yang dialaminya, namun akhirnya urung dilakukan.

"Ayah saya sudah tua dan sakit, saya khawatir itu bisa membunuhnya," tuturnya.

"Tetapi dia menyadari ada yang tidak beres, dan dia akan memberi tahu saya bahwa saya pasti menyimpan sesuatu."

Driton akhirnya memberi tahu istrinya, yang baru melahirkan anak ketiga mereka seminggu setelah ia dibebaskan dari pusat penahanan.

"Istri saya menerimanya. Apa yang terjadi bukanlah salah saya," imbuhnya sambil memegang wajahnya dengan kedua tangan.

Memecah kesunyian

Lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Right Watch (HRW), menggambarkan pemerkosaan dalam perang ini sebagai "instrumen pembersihan etnis yang sistematis", yang dipimpin oleh rezim mendiang mantan presiden Serbia, Slobodan Milosevic.

Dan selama bertahun-tahun, berbicara tentang hal itu juga dianggap tabu di kalangan perempuan Kosovo, kata dokter dan aktivis hak asasi manusia Feride Rushiti.

Dia mulai mendokumentasikan kasus pemerkosaan selama perang ketika bekerja di kamp pengungsian di Albania utara, tempat banyak warga Kosovo melarikan diri.

"Stigma itu ada di mana-mana, laki-laki akan melarang perempuan berbicara di depan umum tentang apa yang terjadi, karena itu berarti mereka gagal melindungi perempuan."

Usai perang berakhir, dia mendirikan Pusat Rehabilitasi Kosovo untuk Korban Penyiksaan (KRCT), sebuah LSM yang menyediakan dukungan psikologis dan hukum bagi para penyintas.

Meskipun perempuan termasuk di antara penerima manfaat KRCT sejak awal, baru pada 2014 ketika undang-undang tentang pengakuan korban pertama kali dibahas di parlemen Kosovo, laki-laki mulai mencari dukungan serupa.

"Secara tradisional, mereka diharapkan melindungi keluarga, bukan untuk menggambarkan rasanya menjadi korban," ujar Rushiti.

Lembaga lain, termasuk KRCT, membantu memverifikasi data para penyintas yang berarti mereka bisa mendapatkan tunjangan negara sekitar 230 euro (sekitar Rp4 juta) per bulan, atau sekitar sepertiga gaji rata-rata di Kosovo.

Alban mendengar undang-undang baru itu dari berita.

Keputusan untuk mengakhiri isolasi selama dua dekade merupakan hal yang sulit.

Butuh tiga kali percobaan baginya untuk mengetuk pintu KRCT.

Pada kali pertama dan kedua, jantungnya mulai berdebar, tangannya gemetar, dan telapak tangannya berkeringat sehingga dia berubah pikiran.

Dia akhirnya melakukannya pada musim semi tahun 2019.

Driton juga mendengar tentang undang-undang itu dari berita dan mengatakan bahwa dia sangat stres melaporkan apa yang telah terjadi, sehingga ia hampir tidak ingat seperti apa kejadiannya.

"Saya benar-benar ingin memberi tahu seseorang tentang hal itu, tapi saya merasa tidak punya tempat untuk dituju, jadi sangat melegakan ketika akhirnya saya melakukannya."

Sejak perang berakhir, kedua pria ini telah mengonsumsi obat antidepresan dan obat kecemasan yang diresepkan dokter untuk membantu mereka mengatasi mimpi buruk, perubahan suasana hati, dan jantung berdebar-debar.

Namun, baru setelah mereka pergi ke KRCT, mereka mendapatkan dukungan psikologis untuk membantu mengatasi akar permasalahan yang dialami.

"Mereka mengatakan bahwa itu bukan salah saya," ucap Alban, "karena saya adalah warga sipil yang tidak berdaya, dan kesalahan ada pada para penjahat yang melakukan itu kepada saya."

Bertahun-tahun merenungkan kebungkamannya, Driton berkata bahwa dia ingin melaporkan kasusnya "sudah sejak lama sekali tapi tidak tahu harus ke mana".

"Saya masih merasa seperti orang yang hancur," sambungnya, "tetapi setelah membicarakan hal-hal itu, saya mulai mengatasinya sedikit lebih baik."

Sering terlintas dalam benaknya bahwa hal serupa mungkin terjadi di tempat lain, terutama saat dia menonton laporan berita dari Ukraina, Israel, dan Gaza.

"Pesan saya kepada semua orang adalah pergi dan laporkan. Tidak ada salahnya, apa yang terjadi harus diceritakan," ungkapnya.

Menanti keadilan

Selain mendukung para penyintas, KRCT juga berupaya mengumpulkan bukti untuk menyeret pelaku ke pengadilan.

Namun meskipun "banyak penyintas menunjukkan kesiapan untuk bersaksi di pengadilan, mereka tidak mengetahui identitas pelaku," kata Selvi Izeti, psikolog organisasi tersebut.

"Kami jarang mengetahui nama atau informasi tentang penampilan mereka, karena beberapa mengenakan topeng," tambahnya.

Driton mengatakan ada "lima atau enam" pria lain yang ditahan bersamanya, yang mengalami cobaan serupa, tapi dia tidak pernah menghubungi mereka.

"Saya ingin sekali menemukan mereka, dan bertukar informasi tentang pelaku, tapi saya tidak yakin di mana mencarinya, dan saya khawatir saya mungkin mengetuk pintu yang salah," ucapnya.

Pada 2021, dalam putusan pengadilan yang digambarkan sebagai peristiwa bersejarah, seorang polisi Serbia Kosovo Zoran Vukotic dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena memperkosa perempuan dan berpartisipasi dalam pengusiran warga sipil etnis Albania selama perang.

Ini adalah pertama kalinya seseorang dihukum di Kosovo atas pelecehan seksual selama perang 1998-1999 dan merupakan "titik balik" kata Izeti.

"Ini memberikan harapan kepada para penyintas lainnya bahwa para pelaku dapat dihukum bertahun-tahun setelah mereka melakukan kejahatan."

Negara-negara lain di Balkan, seperti Kroasia dan Bosnia serta Herzegovina memiliki undang-undang yang serupa dengan Kosovo, dan jumlah penyintas yang diakui secara resmi bertambah setiap tahun.

Akan tetapi, hal seperti itu tidak terjadi di Serbia, yang secara hukum tidak mengakui korban kekerasan seksual sebagai korban sipil perang.

Dan sejauh ini, belum ada laporan tentang pria Serbia yang secara terbuka berbagi pengalaman diperkosa selama perang.