Kisah Aliana Pogau, perempuan difabel yang jadi korban ledakan di Intan Jaya, Papua – 'Ini bukan kejadian biasa!'

Suasana di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, berubah menjadi mencekam pada Kamis (18/06). Sebuah ledakan dahsyat yang diduga berasal dari granat yang dijatuhkan melalui pesawat nirawak (drone) menghantam wilayah tersebut. Serpihannya menyebabkan dua warga sipil, Aliana Pogau dan Ottopina Hogajau, menjadi korban.

Insiden ini tidak hanya memicu luka fisik terhadap korban, tetapi juga merusak bangunan Gereja GKII di Kampung Danggoa dan menciptakan trauma mendalam bagi warga sekitar yang kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Peringatan: Artikel ini memuat deksripsi kekerasan yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.

Berdasarkan laporan masyarakat kepada Human Rights Monitor yang diterima wartawan Edwin Rumanasen pada Sabtu (20/06), kejadian berlangsung sekitar pukul 13.00 WIT pada Kamis (18/06).

Kedua korban baru saja pulang dari kebun dan sedang mencuci ubi di mata air yang berada dekat rumah mereka.

Kemudian, terjadi ledakan yang diduga berasal dari granat sehingga mengakibatkan kedua perempuan tersebut menjadi korban.

Aliana, seorang ibu dari empat anak yang juga penyandang disabilitas tuna wicara, menderita luka parah di lengan kanan akibat serpihan ledakan.

Menurut laporan tersebut, masyarakat setempat menyatakan bahwa tidak terdapat aktivitas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di lokasi kejadian.

Kawasan Kali Besar Dogabu, yang sering dianggap sebagai markas kelompok bersenjata oleh aparat, nyatanya merupakan kawasan pemukiman padat yang mencakup tujuh kampung—empat di Distrik Agisiga, dua di Distrik Hitadipa, dan satu di Distrik Sugapa.

Masyarakat menyampaikan bahwa situasi keamanan yang terus berlangsung telah menghambat aktivitas warga sipil. Akses masyarakat untuk berkebun, mencari bahan makanan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi semakin sulit.

Tragedi di tepi kali

Keluarga besar Aliana Pogau saat ini didera kecemasan luar biasa. Aliana telah dirujuk ke RSUD Nabire pada Jumat (19/06), setelah sempat dirawat di RSUD Sugapa.

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh Jemi Nabelau, putra Mama Aliana, ketika diwawancarai pada Jumat.

Dia mengungkapkan, saat itu sang ibu baru saja pulang dari kebun membawa ubi. Saat itu, dia singgah di kali untuk mencuci hasil buminya, bagian dari rutinitas hariannya sebagai seorang petani.

Namun, sebuah ledakan yang diduga berasal dari granat milik aparat tiba-tiba memecah kesunyian di Kampung Danggoa.

"Kalau dekat dengan Mama, pasti Mama sudah hancur. Tapi karena ledakannya agak jauh, tapi tetap mengenai Mama," ujar Jemi Nabelau.

Jemi mengenang bagaimana ibunya ditemukan terkapar tak berdaya di samping tumpukan ubi yang sedang dicuci, dengan darah terus mengucur dari lengan kanan yang terkoyak.

Hidup Mama Aliana memang bisa dibilang sangat sederhana. Dia menghabiskan hari-harinya di rumah dan kebun, menanam dan bertani untuk menyambung hidup sepeninggal suaminya.

Keluarga besar Mama Aliana terus berjaga di ruang perawatan khusus pasien bedah dengan penuh kecemasan.

Bagi mereka, luka yang dialami Mama Aliana bukanlah luka sembarangan. Jemi mengaku sangat khawatir dengan lambatnya penanganan medis sejak ibunya dirujuk dari RSUD Sugapa pada Jumat (19/06) siang, pukul 11.00 WIT.

Kekhawatiran keluarga ini bukannya tanpa alasan. Mereka masih menyimpan trauma mendalam atas tragedi yang menimpa adik Mama Aliana, yang juga menjadi korban ledakan bom di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni, Kampung Mbamogo, Distrik Agisiga, pada Minggu (17/05) lalu, di tahun yang sama.

Kala itu, sang adik mengalami luka parah akibat ledakan bom, sempat dilarikan ke rumah sakit di Timika, namun nyawanya tidak tertolong.

"Kami sangat takut kondisi Mama sama seperti adiknya kemarin. Jadi, melihat luka Mama yang sekarang dibiarkan terikat saja tanpa tindakan operasi segera, kami sangat cemas infeksi akan menjalar," ungkap Jemi.

Jemi kemudian menjelaskan bahwa ketika Mama Aliana mengalami musibah tersebut, masyarakat Kampung Danggoa langsung bertindak dengan memikulnya menggunakan sehelai sarung, yang dijadikan tandu. Warga mengangkatnya dari lokasi kejadian ke mobil, lalu membawanya ke rumah sakit Sugapa.

Di Rumah Sakit Sugapa, Mama Aliana sempat mendapatkan perawatan medis. Lukanya dibalut perban. Kemudian pada Jumat, dia dirujuk dan berangkat ke Nabire sekitar pukul 11.00 WIT. Mama Aliana juga didampingi oleh seorang petugas kesehatan dari Sugapa.

"Sejak kemarin [Kamis] luka itu hanya diikat [perban] dan dibiarkan begitu saja sampai sekarang. Kalau sudah dibawa ke rumah sakit, seharusnya ada kontrol dari petugas kesehatan dari Sugapa dan pemerintah. Petugas dari Sugapa yang mendampingi juga seharusnya menjalin komunikasi dengan petugas di sini, menyampaikan rujukan dengan jelas supaya dokter bisa segera bertindak," katanya.

Ia menegaskan bahwa luka yang dialami Mama Aliana bukanlah kejadian biasa.

"Ini bukan karena tabrakan, bukan jatuh. Ini karena ledakan bom atau granat! Jadi kami minta penanganan yang semaksimal mungkin. Saat ini Mama masih bisa mendengar dan bernapas, seharusnya ditangani dengan maksimal," ujar Jemi.

Jemi juga melayangkan tuntutan keras kepada pemerintah dan DPR agar menangani situasi konflik di Intan Jaya.

"Kepada pemerintah Intan Jaya, dalam hal ini DPRD dan Bupati, tolong lihat kondisi kami. Sudah berapa banyak warga kampung yang menjadi korban? Kami minta ada tindakan nyata di lapangan. Kami tidak mau isu ini hanya beredar di media sosial atau dianggap angin lalu. Sebagai keluarga dan bagian dari intelektual, saya sampaikan bahwa kami menuntut perlindungan dan tindakan nyata bagi masyarakat sipil yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang konflik ini," tegas Jemi.

Bagaimana tanggapan TNI?

Koops TNI Habema menyampaikan keprihatinan dan duka atas insiden ledakan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, pada Jumat (19/06)

Menanggapi berbagai informasi yang berkembang di masyarakat, Koops TNI Habema menjelaskan pihaknya menyampaikan fakta berdasarkan data dan laporan satuan di lapangan.

"Berdasarkan catatan kegiatan operasi yang ada, tidak terdapat patroli TNI yang bergerak menuju maupun melaksanakan aktivitas di Kampung Danggoa dan sekitarnya pada saat kejadian berlangsung," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan laporan satuan yang bertugas, tidak terdapat penggunaan granat maupun bahan peledak oleh personel TNI dalam pelaksanaan tugas di wilayah tersebut pada waktu kejadian.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyatakan bahwa klarifikasi ini diberikan untuk menghadirkan informasi yang akurat dan menghindari kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan keresahan.

"Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga. Berdasarkan data kegiatan satuan yang kami miliki, tidak ada patroli TNI di Kampung Danggoa saat kejadian berlangsung. Namun demikian, kami menghormati proses investigasi yang sedang berjalan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan objektif," ujarnya.

Koops TNI Habema juga menyatakan bahwa penyebab pasti ledakan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

"Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan memberikan ruang bagi proses investigasi untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta lapangan," ungkapnya.

Pihaknya mendukung penuh upaya penanganan korban serta siap membantu langkah-langkah kemanusiaan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Sejalan dengan komitmen menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang, mengedepankan informasi terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Bagaimana respons TPNPB?

Berseberangan dengan klaim militer, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, melalui juru bicara Sebby Sambom, menyebut serangan tersebut sebagai bukti kejahatan perang.

"Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan dari PIS TPNPB dari Intan Jaya bahwa aparat militer Indonesia telah melakukan penembakan dan serangan bom menggunakan drone di Kampung Danggoa. Korban ditembak dan terkena serangan bom di pinggiran kali saat korban sedang mencuci ubi jalar," ujar Sebby.

TPNPB juga mengungkap bahwa aparat militer telah melakukan serangkaian serangan bom di lokasi lain, termasuk di Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni pada 17 Mei 2026, yang menewaskan Luter Nabelau.

"Selain serangan bom, aparat militer Indonesia juga telah memasang ranjau bom di jalan-jalan yang biasanya dilewati warga sipil sehingga warga harus waspada. Ia juga melaporkan bahwa aparat militer Indonesia telah memasang ranjau bom hingga menewaskan seorang anak SD bernama Misana Hagismijau (12 tahun) pada November 2023, serta dua anak lainnya, Ronald Duwitau (12 tahun) dan Nepina Duwitau (6 tahun), menjadi korban penembakan pada 8 April 2024," ungkap Sebby.

TPNPB juga mendesak PBB dan Palang Merah Internasional untuk menangani 122.931 warga sipil yang mengungsi, serta meminta jurnalis asing masuk ke wilayah konflik untuk menembus propaganda militer Indonesia.

'Korban terus berjatuhan, siapa yang bertanggung jawab?'

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, juga mengunjungi Aliana Pogau yang sedang dirawat di RSUD Kabupaten Nabire pada Jumat (19/06).

Saat menjenguk di rumah sakit, Yulius menyaksikan kondisi Aliana yang tampak lemah dengan tangan kanan dibalut perban. Karena luka serius tersebut, Mama Aliana hanya dapat berbaring miring ke arah kiri.

Yulius juga mendengarkan langsung cerita dari pihak keluarga mengenai peristiwa yang menimpa perempuan paruh baya tersebut.

"Terus terang saya sebagai anak Intan Jaya kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di atas," ujar Yulius di sela kunjungannya.

Yulius menegaskan bahwa pihaknya selalu mengingatkan agar kontak senjata antara TPNPB dan TNI-Polri dilakukan jauh dari pemukiman warga, gereja, maupun sekolah.

"Kalau mereka dengan mereka tidak apa-apa, laki-laki lawan laki-laki, senjata lawan senjata. Tapi yang sekarang terjadi, korban itu adalah mereka yang tidak salah, terutama mama-mama, orang tua lansia, anak kecil, bahkan anak dalam kandungan," tegasnya.

Ia menyoroti bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya, yang menyebabkan banyak warga meninggal dunia.

"Atas korban-korban ini, yang paling bertanggung jawab itu siapa? Kami sudah serahkan rekomendasi kepada presiden agar penempatan pasukan non-organik yang dari Paniai sampai ke Mulia perlu dievaluasi. Penempatan satuan ini tidak perlu lagi ada di kampung-kampung," ungkap Yulius.

Yulius mendesak agar pemerintah daerah, DPRD, Gubernur, serta pihak terkait seperti Komnas HAM dan aparat keamanan dapat duduk bersama untuk mencari solusi nyata.

"Mari kita duduk sama-sama untuk menciptakan situasi yang aman. Pasukan non-organik tidak boleh lagi menjaga titik-titik aktivitas warga, karena masyarakat mau mencari nafkah dengan bebas. Mereka bukan TPNPB. Jangan lagi gunakan granat atau bom, kasihan masyarakat kecil," pintanya.

Ia juga memberi pesan khusus kepada tenaga medis terkait penanganan korban konflik bersenjata.

"Proses perawatan ini harus ditangani dengan baik dan segera ambil tindakan. Jangan sampai ada serpihan bom yang tertinggal sehingga menyebabkan infeksi dan memperparah kondisi mama. Harapan kami, supaya mama bisa cepat sembuh dan pulang," tuturnya.

'Mengapa mama-mama yang harus jadi korban?'

Pimpinan Gereja Katolik Intan Jaya sekaligus Pastor Dekan Dekenat Moni Puncak Jaya Keuskupan Timika, Pastor Yance Yogi, Pr, mengecam keras kejadian yang telah mengorbankan warga tak bersalah.

"Beliau [Mama Aliana] baru pulang dari kebun dan sedang membersihkan hasil tanamannya, termasuk petatas [ubi] yang dibawanya. Namun kemudian terjadi ledakan yang diduga berasal dari roket hingga mengakibatkan luka serius. Satu korban lainnya, Mama Ottopina Wayau, juga mengalami luka-luka. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan," ujar Pastor Yance dalam sebuah tayangan video.

Pastor Yance mendesak agar kekuatan militer yang sedang bertikai—baik TNI-Polri maupun TPNPB—menjaga garis batas yang jelas dan tidak melibatkan masyarakat sipil dalam konflik.

Menurutnya, perang seharusnya terjadi antarpelaku bersenjata, bukan mengorbankan warga yang tidak berdaya.

"Kami dari pimpinan Gereja Katolik Dekenat Moni Puncak Jaya mengingatkan semua pihak, terutama TNI-Polri maupun TPNPB, agar tidak mengorbankan masyarakat sipil. Kejadian di Danggoa sangat memprihatinkan karena yang menjadi korban adalah mama-mama yang tidak terlibat dalam konflik. Kalau yang berkonflik adalah TNI-Polri dan TPNPB, maka carilah lawan masing-masing. Mengapa mama-mama yang harus menjadi korban? Mengapa perempuan dan masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa justru terkena dampaknya?" tegas Pastor Yance.

Ia juga menekankan bahwa dampak kekerasan, baik secara psikologis maupun fisik, akan membekas lama di tengah masyarakat.

"Kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Tidak ada tujuan apa pun yang dapat membenarkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil. Jangan sampai masyarakat biasa dianggap sebagai musuh," tambahnya.

Senada, Ketua Penanganan Konflik Intan Jaya, Eliaz Mujizau, mempertanyakan peran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil.

"Mereka adalah rakyat sipil dan kaum yang tidak bersuara, tetapi justru menjadi korban. Karena itu kami berharap negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan membunuh rakyat atau membiarkan rakyat menjadi korban," katanya.

Ia juga mengkritik fungsi aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung, bukan sebaliknya.

"Pertanyaannya sekarang, siapa yang bertugas melindungi rakyat? Bukankah salah satu tugas utama aparat adalah melindungi masyarakat?" lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Eliaz menekankan bahwa korban perempuan merupakan pukulan besar bagi masa depan Papua.

"Mereka adalah ibu-ibu yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus. Karena itu keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama, sehingga kejadian serupa tidak terulang," pungkasnya.

'Jangan sampai masyarakat terus jadi korban'

Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa seorang ibu di Kampung Danggoa, Kabupaten Intan Jaya.

Ia menilai kejadian yang mengorbankan masyarakat sipil tidak berdosa ini sudah berulang kali terjadi dan perlu perhatian serius.

Menurutnya, saat ini terdapat enam kabupaten di Papua Tengah yang dikategorikan sebagai zona merah oleh aparat keamanan.

Ia menekankan bahwa perubahan status wilayah menjadi aman membutuhkan evaluasi total pendekatan keamanan.

"Pola penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan pendekatan yang lebih humanis. Sudah waktunya pemerintah mengevaluasi keberadaan pasukan non-organik di Papua Tengah. Ini adalah daerah otonom baru yang membutuhkan percepatan pembangunan," ujarnya.

John juga menyoroti bahwa kekerasan terhadap warga sipil sering terjadi dalam operasi pengejaran TPNPB.

"Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil. Jika tidak diubah pendekatannya, warga seperti ibu di Intan Jaya ini akan terus menjadi korban," tegasnya.

Senada, Grup Aksi Papua Amnesty Internasional Indonesia, melalui koordinator Pigai Wegobi M, menilai insiden ini sebagai pelanggaran berat HAM.

"Kami mengutuk keras tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Ini memperlihatkan bukan pasukan TPNPB OPM yang sedang dicari melalui operasi militer, tapi menyasar ke warga sipil," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa kejadian ini memperparah catatan pelanggaran HAM di Papua.

"Kasus korban dua perempuan ini menambah angka korban yang belum pernah ada keadilan, bagi korban orang asli Papua, selama ini," katanya.

GA-Papua juga menegaskan tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 5 Tahun 1998 mengenai perlindungan dari penyiksaan.

Selain itu, karena salah satu korban adalah penyandang disabilitas, tindakan ini dinilai melanggar UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

GA-Papua kemudian mengeluarkan empat tuntutan, di antaranya investigasi oleh Komnas HAM, jaminan layanan medis bagi korban, penarikan pasukan berlebihan, dan evaluasi total operasi militer di Papua.

"Kejadian yang menyebabkan korban luka parah dan kritis ini adalah tindakan yang diduga menyalahi dan melanggar hukum humaniter, khususnya Indonesia sebagai negara yang diwajibkan mempraktikkan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 mengenai larangan kekejaman, serta KUHP Militer yang mengatur sanksi tegas bagi prajurit yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap masyarakat sipil," tutup Pigai.