Ketika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan darurat ketika pandemi Covid-19

Sejarah mencatat bahwa selama masa krisis, politisi cenderung berusaha meraih kekuasaan lebih banyak lagi. Ini sedang terjadi sekarang, dan warga negara demokratis harus waspada, kata peneliti Luke Kemp.

Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa krisis membawa bahaya sekaligus peluang. Selama pandemi Covid-19, hal ini terbukti benar bagi banyak politisi.

Ketika virus corona menyebar, banyak pemerintah di seluruh dunia berusaha mengatasi pandemi dengan memperluas kekuatan dan kemampuan mereka, menurut data yang dikumpulkan dari Covid-19 Digital Rights Tracker dan Civic Freedom Tracker.

Sebanyak 32 negara menggunakan militer atau peraturan militer untuk menegakkan aturan, yang bukannya tanpa korban. Di Angola, polisi menembak dan membunuh beberapa warga negara saat pembatasan sosial.

Baca juga:

Ada pula negara yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan pemerintah. Untuk memantau pelanggar aturan, 22 negara menggunakan drone pengintai.

Program pengenalan wajah diperluas, sensor internet di 28 negara, dan pemadaman internet di 13 negara. Setidaknya 120 aplikasi pelacakan kontak digunakan di 71 negara, dan 60 pelacakan kontak digital lainnya digunakan di 38 negara.

Ini contoh 'kekuasaan darurat': tindakan luar biasa yang bisa dilakukan negara selama krisis, menyimpang dari hukum yang ada. Secara hukum, kekuasaan darurat berbeda-beda di setiap negara. Banyak yang diatur di bawah konstitusi, memberikan kekuasaan khusus kepada eksekutif, dan dengan batasan waktu. Banyak (tapi tidak semua) yang membutuhkan deklarasi "keadaan darurat".

Saat musuh berada di gerbang atau penyakit muncul di jalanan, beberapa tindakan luar biasa memang diperlukan. Lockdown, misalnya, telah menyelamatkan jutaan nyawa.

Tetapi beberapa kebijakan bisa muncul dari atas dasar yang secara fundamental salah mengenai apa yang harus ditakuti selama keadaan darurat. Jika dibiarkan, kekuasaan darurat rentan disalahgunakan, dan apa yang tadinya berlaku sebagai pengecualian, seringkali bisa menjadi norma.

Argumen ini tidak menentang tindakan cepat, dramatis, dan seringkali menguntungkan seperti pembatasan sosial dan pembatasan perjalanan. Tapi kebijakan itu bisa diimplementasikan secara terbuka dan demokratis.

Sebagian besar publik memang memberi dukungan mayoritas yang kuat untuk lockdown, dan riset terbaru menunjukkan bahwa 50 persen penurunan penularan terjadi akibat perubahan perilaku yang dilakukan sebelum perintah lockdown dari pemerintah.

Sebaliknya, ada argumen bahwa dengan melakukan pengawasan yang lebih besar, memperkuat pasukan keamanan yang memperluas kekuasaan, pemerintah berisiko memperburuk bencana.

Diktator Romawi adalah salah satu contoh paling awal dan paling terkenal dari kekuatan darurat yang disetujui negara. Ketika Republik punya masalah khusus, seperti mengalahkan tentara musuh yang mendekat, Senat akan menunjuk diktator dengan kekuatan luas, termasuk kendali penuh atas militer.

Ada batasan. Senat tetap mengontrol anggaran, dan diktator harus menghadapi tekanan publik dan menyelesaikan masalah dalam waktu 6 bulan. Mereka harus pensiun secepat mungkin. Hebatnya, peran itu jarang disalahgunakan. Selama 300 tahun, Romawi mengangkat diktator 95 kali. Namun sekali disalahgunakan, Republik berubah menjadi Kekaisaran.

Sejak masa Romawi itu, kekuasaan darurat telah berkembang pesat, menjadi global dan reguler. Pada tahun 1978, sekitar 30 negara berada dalam berbagai jenis keadaan darurat.

Jumlahnya meningkat menjadi 70 pada tahun 1986. Pada tahun 1996, 147 negara punya mekanisme mengumumkan keadaan darurat. Ini hanyalah soal keadaan darurat, sementara ketentuan dan penggunaan kekuatan darurat yang sebenarnya bisa lebih luas.

Menurut data dari database CoronaNet, 124 negara menyatakan keadaan darurat selama tahun 2020 akibat Covid-19. Beberapa lainnya menyatakan keadaan darurat di provinsi dan kota tertentu.

Bahkan sebelum pandemi, banyak negara berada dalam keadaan darurat terus-menerus. AS tidak memiliki perlakuan terpisah untuk keadaan darurat. Presiden dapat mengaktifkan "keadaan darurat nasional" untuk mengakses 136 kekuatan darurat menurut undang-undang.

Pada Februari 2020 ada 32 keadaan darurat nasional aktif, yang tertua sudah berusia 39 tahun. Keadaan darurat nasional yang terus berlangsung ini adalah urusan bipartisan dan sebagian besar politisi menikmati kemampuan yang lebih luas. Darurat nasional berkelanjutan di AS diperbarui oleh pemerintahan Republik dan Demokrat.

Secara historis, terutama selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kekuasaan darurat diberikan kepada perdana menteri atau presiden melalui ketentuan konstitusional. Tapi ini menjadi kurang benar seiring berjalannya waktu.

Undang-undang Patriot AS tahun 2001 memungkinkan Kongres AS memperluas kekuasaan pengawasan. Beberapa sarjana menyebutnya sebagai "Model Legislatif", di mana parlemen mendapatkan kekuasaan darurat dan kemudian sering memberikan kekuasaan baru kepada eksekutif.

Meskipun ini mungkin tampak lebih demokratis karena Kongres dapat memberi batasan pada apa yang dapat dilakukan eksekutif, ada risiko dia ikut terlibat melanggengkan dan menormalkan kekuasaan darurat.

Mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah sesuatu yang disebut "respons darurat": undang-undang luar biasa yang tidak ditetapkan sebagai kekuatan darurat, tetapi disahkan sebagai reaksi terhadap ancaman atau ketika ada ancaman.

Aturan kontra-terorisme yang disahkan di Inggris selama dua dekade terakhir banyak yang berwujud undang-undang biasa, tetapi akan membuat sebagian besar kekuatan darurat tampak jinak. Demikian pula, UU Kepolisian, Kejahatan, Hukuman, dan Pengadilan Inggris saat ini berisi aturan yang oleh beberapa kritikus dianggap sebagai aturan yang terlalu umum, tetapi disahkan selama waktu yang kurang ideal bagi publik untuk melakukan pertimbangan dan pengawasan.

Kompleks Penguntit

Ada jaringan organisasi kuat yang secara khusus mendapat manfaat dari kekuasaan darurat. Termasuk juga perusahaan teknologi besar, yang oleh Shoshana Zuboff dari Universitas Harvard disebut "Surveillance Capitalism": pengumpulan secara massal, penggunaan dan penjualan data rahasia dan pribadi.

Perusahaan teknologi besar bergabung dengan komplotan rahasia badan intelijen di seluruh dunia yang mengumpulkan banyak data dan kekuasaan selama beberapa dekade terakhir. Seperti yang terungkap pada tahun 2013, sebagian besar badan intelijen menggunakan perang melawan teror dan kekuatan pengawasannya untuk membangun jaringan pengawasan global yang mengganggu.

Misalnya, undang-undang anti-terorisme Inggris memungkinkan peningkatan jaringan pengawasan, terutama terhadap komunitas Muslim. Tindakan serupa untuk pengawasan massal (sering disebut "pengumpulan massal") telah disahkan di banyak negara selama dekade terakhir termasuk, Prancis, Australia, India, Swedia, dan lainnya. Belum lagi aparat pengawasan AI yang berkembang di negara-negara seperti China dan lainnya di seluruh dunia.

Bersama-sama, kedua jaringan ini membentuk apa yang saya sebut "Kompleks Penguntit". Ini adalah pengelompokan yang mendapat manfaat dari keuntungan dan kendali penggunaan kekuasaan darurat dan tanggapan pengawasan. Misalnya, pengawasan anti-terorisme pasca 9/11 atau kemampuan pelacakan dan pemantauan baru yang tersebar luas dengan GPS atau Bluetooth selama Covid-19.

Ada sangat sedikit bukti yang mendukung keefektifan pengawasan massal dalam memerangi teroris atau virus. Untuk aplikasi pelacakan kontak, kami tidak tahu seberapa efektif aplikasi tersebut karena kurangnya data. Meskipun demikian, pengawasan selalu dilakukan ketika bencana melanda. Bukan karena berhasil, tapi karena menguntungkan.

Apakah semua tindakan yang dilakukan selama pandemi virus corona adalah tindakan jahat namun diperlukan untuk memastikan keamanan publik? Sepertinya tidak.

Sebuah tinjauan baru-baru ini tentang keefektifan respons Covid-19 yang diterbitkan di Nature Human Behavior memberi peringkat intervensi polisi dan tentara, pengawasan, dan aktivasi respons darurat di tujuh terbawah dari 20 tindakan yang disurvei.

Ini seharusnya tidak mengherankan. Mulai muncul bukti bahwa kekuasaan darurat biasanya digunakan untuk menguntungkan pemerintah daripada menyelamatkan nyawa.

Satu studi tentang bencana alam dan penggunaan aturan darurat konstitusional menemukan bahwa semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada eksekutif, semakin tinggi pula jumlah korban (ketika mengendalikan tingkat keparahan dan ukuran bencana).

Banyak dari ukuran Covid-19 saat ini merupakan percepatan dari tren yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang dicatat oleh Reporters Without Borders dalam Indeks Pers Dunia 2020, negara-negara yang menindas kebebasan media cenderung menggunakan virus corona sebagai kesempatan untuk meningkatkan sensor.

Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa 87% populasi global tinggal di negara-negara yang dapat dianggap "tertekan", "tertutup", atau "terhalang". Covid-19 bukanlah sebuah anomali, tetapi sebuah faktor tambahan.

Bahaya terbesar adalah bahwa jika kondisi ini membenarkan pengecualian, di mana pemerintah melampaui supremasi hukum. Seluruh Third Reich terjadi selama keadaan darurat yang berlangsung selama 12 tahun. Era itu dimulai pada tahun 1933 setelah Hitler menggunakan Pasal 48 Republik Weimar, yang membenarkan penggunaan keputusan darurat tanpa persetujuan parlemen.

Penyimpangan lalim seperti itu bukannya jarang terjadi. Penyalahgunaan kekuatan darurat juga menandai turunnya Republik menjadi Kekaisaran di Roma, sentralisasi kekuatan politik di Abad Pertengahan, dan memperkuat rezim yang sebelumnya menindas di negara-negara seperti Chili dan apartheid Afrika Selatan.

Refleks Menindas

Kekuasaan darurat cenderung satu arah: dari atas ke bawah. Selama keadaan darurat, reaksi spontan selalu menginjak-injak, untuk memperkuat mereka yang berada di atas hierarki negara dan secara signifikan membatasi kebebasan, suara, dan hak pilihan warga negara, seringkali dengan cara yang kejam. Saya menyebutnya "Refleks Menindas".

Beberapa politisi khawatir bahwa selama masa bencana orang-orang akan jatuh ke dalam kericuhan yang kacau balau. Namun, banyak sekali bukti ilmiah dan sejarah bertentangan dengan pandangan pesimistis tentang kemanusiaan ini.

Para sarjana manajemen risiko bencana menyanggah gagasan kepanikan warga sebagai mitos yang jarang terjadi. Seperti yang didokumentasikan oleh Rebecca Solnit dalam A Paradise Built in Hell dan Rutger Bregman in Humankind, komunitas cenderung menunjukkan altruisme dan pengaturan diri pada saat bencana.

Ini dapat dilihat dari awal Covid-19, dari hackathon untuk membuat APD berbiaya rendah hingga upaya komunitas untuk melindungi mereka yang rentan. Sebaliknya, jangkauan pemerintah dan militerlah yang cenderung memperburuk bencana.

Meskipun kepanikan massal mungkin hanya mitos, tampaknya ada fenomena kepanikan elit. Ini termasuk elit yang bereaksi berlebihan terhadap ketakutan mereka sendiri akan kepanikan (pikirkan mengirim pasukan ke daerah pascabencana), menyebabkan kepanikan untuk tujuan politik (seperti perang pasca 11/9 melawan teror) atau hanya panik sendiri.

Ironisnya, Stomp Reflex memungkinkan kepanikan elit dan mencekik kemampuan mengatur diri masyarakat. Ini terlihat dalam kasus Covid-19. Dunia kehilangan hari dan minggu penting untuk merespons karena upaya awal China untuk menekan informasi tentang wabah pandemi. Memang, China adalah contoh sempurna tentang bagaimana pengawasan dan penyensoran sebenarnya mencegah pemerintah untuk mendengar dan bertindak berdasarkan informasi publik. Ini adalah pertukaran ketahanan untuk kontrol.

Demikian pula, negara-negara dengan tingkat infeksi tertinggi belum dicirikan oleh masyarakat yang kurang dapat dipercaya atau panik. Mereka telah ditandai dengan tuduhan korupsi dan kesalahan penanganan di tingkat tertinggi. Misalnya, pemerintah Inggris telah dikritik karena penerapan penguncian yang tertunda demi langkah awal menuju kekebalan kawanan di samping tuduhan alokasi kontrak pemerintah yang tidak tepat. Pemerintah bersikeras bahwa mereka harus memberikan kontrak "dengan cepat" sebagai tanggapan atas tekanan pada layanan kesehatan selama pandemi.

Di AS, kritikus telah menunjuk pada tindakan pemerintah yang lambat, tes diagnostik yang salah, informasi yang salah, dan pemotongan staf dan dana ke Pusat Pengendalian Penyakit sebelum pandemi.

Refleks Stomp ini adalah perebutan kekuasaan: ia dibangun di atas ideologi, bukan bukti.

Pemimpin mana yang lebih baik? Taiwan adalah salah satu contohnya. Sampai saat ini, penyakit itu telah menjadi salah satu penyakit pandemi terbaik, hanya memiliki 10 kematian yang dikonfirmasi. Taiwan adalah salah satu yang pertama bertindak, didorong oleh seorang pejabat kesehatan yang melihat pos yang mendapat banyak suara tentang virus di papan diskusi online. Kemudian pihak berwenang menghubungi peretas sipil untuk mengumpulkan 140 aplikasi open source yang menunjukkan distribusi APD dan masker, termasuk apotek mana yang kehabisan stok. Baik tindakan awal maupun tanggapan selanjutnya dikumpulkan dari banyak sumber. Ini adalah bagian dari dorongan yang lebih luas untuk demokrasi musyawarah oleh Menteri Digital Audrey Tang.

Taiwan baru saja memulai pendekatan baru. Ya, sebuah pandemi membutuhkan pengorbanan dan tindakan yang sulit. Tetapi ada cara untuk melakukan ini secara demokratis, yang memanfaatkan altruisme warga negara, memastikan peningkatan pengawasan atas pemerintah dan menjaga kebebasan dan kebebasan pribadi.

Misalnya, bagaimana jika juri musyawarah tanggapan cepat memutuskan tanggapan pandemi? Seperti yang disoroti oleh ilmuwan politik Hélène Landemore, pendekatan semacam itu lebih demokratis dan sudah memiliki rekam jejak yang menjanjikan. Ini adalah langkah pertama yang mungkin di jalan menuju apa yang saya sebut "Emansipasi Darurat".

Covid-19 hanyalah salah satu dari banyak ancaman yang akan kita hadapi selama abad mendatang, dari perubahan iklim hingga perang dunia maya dan pandemi yang berpotensi direkayasa secara biologis. Dalam beberapa dekade mendatang, kita menghadapi pilihan antara membiarkan bencana mengarahkan dunia ke arah kontrol dan korupsi, atau demokrasi dan solidaritas. Jika kita melanjutkan dengan Stomp Reflex, bencana sebenarnya adalah kita bergerak semakin dekat menuju dunia dengan rantai.

Meskipun kepanikan massal mungkin hanya mitos, tampaknya ada fenomena kepanikan elit. Ini termasuk elit yang bereaksi berlebihan terhadap ketakutan mereka sendiri akan terjadinya kepanikan massal (pikirkan mengirim pasukan ke daerah pascabencana), menyebabkan kepanikan untuk tujuan politik (seperti perang pasca 11/9 melawan teror) atau hanya panik sendiri.

Ironisnya, Refleks Menindas justru memungkinkan kepanikan elit dan menghambat kemampuan masyarakat mengatur dirinya sendiri. Ini terlihat dalam kasus Covid-19. Dunia kehilangan hari-hari dan pekan terpenting untuk merespons karena upaya China untuk menekan informasi awal tentang wabah pandemi.

Memang, China adalah contoh sempurna bagaimana pengawasan dan penyensoran justru membuat pemerintah tidak mendengar dan bertindak berdasarkan informasi publik. Ini adalah pertukaran ketahanan untuk kontrol.

Di AS, kritikus menuding tindakan pemerintah yang lambat, tes diagnostik yang salah, informasi yang salah, dan pemotongan staf dan dana ke Pusat Pengendalian Penyakit sebelum pandemi.

Refleks Menindas ini adalah perebutan kekuasaan: ia dibangun di atas ideologi, bukan bukti.

Pemimpin mana yang lebih baik? Taiwan adalah salah satu contohnya. Sampai saat ini, negara itu telah menjadi salah satu yang terbaik dalam mengatasi pandemi terbaik, dengan hanya 10 kematian yang dikonfirmasi. Taiwan adalah salah satu yang pertama bertindak, didorong oleh seorang pejabat kesehatan yang melihat unggahah tentang virus yang mendapat banyak suara di papan diskusi online.

Kemudian pihak berwenang menghubungi peretas sipil untuk mengumpulkan 140 aplikasi open source yang menunjukkan distribusi APD dan masker, termasuk apotek mana yang kehabisan stok. Baik tindakan awal maupun tanggapan selanjutnya dikumpulkan dari banyak sumber sipil. Ini adalah bagian dari dorongan untuk demokrasi musyawarah oleh Menteri Digital Audrey Tang.

Misalnya, bagaimana jika juri melakukan musyawarah cepat untuk memutuskan tanggapan pandemi?

Seperti yang disoroti oleh ilmuwan politik Hélène Landemore, pendekatan semacam itu lebih demokratis dan sudah memiliki rekam jejak yang menjanjikan. Ini adalah langkah pertama yang mungkin di jalan menuju apa yang saya sebut "Emansipasi Darurat".

Covid-19 hanyalah salah satu dari banyak ancaman yang akan kita hadapi ke depan, dari perubahan iklim hingga perang dunia maya dan pandemi yang berpotensi direkayasa secara biologis. Dalam beberapa dekade mendatang, kita menghadapi pilihan: antara membiarkan bencana mengarahkan dunia ke arah kontrol dan korupsi, atau demokrasi dan solidaritas. Jika kita melanjutkan dengan Refleks Menindas, bencana sebenarnya adalah, kita bergerak semakin dekat menuju dunia dengan rantai.

Luke Kemp adalah rekanan riset pada Centre for the Study of Existential Risk di University of Cambridge

Anda dapat membaca versi asli artikel ini yang berjudul The 'Stomp Reflex': When governments abuse emergency powers di BBC Future.